Page 30 - MAJALAH 99

SUMBANG SARAN

Urgensi PeMBenaHan instrUMen

Perencanaan LegisLasi

Oleh Rachmad M. Firmansyah
Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)

udah satu Evaluasi ditinjau dari aspek kuantitas bukan
dekade lebih, berarti tanpa manfaat. Melalui aspek kuantitas
Ssetiap akhir dapat dilihat pencapain Prolegnas pada
tahun DPR menge- tahun tertentu. Pencapaian itu dilihat dengan
luarkan daftar Ran- membandingkan RUU yang direncanakan dengan
cangan Undang- UU yang berhasil disahkan. Selain itu, UU itu
undang (RUU) juga dapat dibagi kedalam kategori atau bidang
prioritas yang akan tertentu sehingga dapat diketahui kecenderungan
dibahas pada tahun UU yang lebih banyak disahkan dalam satu tahun.
berikutnya. Daftar Data itu dapat menjadi petunjuk awal terhadap
itu yang kemudian arah politik-hukum DPR dan Pemerintah pada
menjadi acuan kin- tahun itu.
erja DPR (bersama pemerintah) dalam melakukan
pembahasan RUU. Berdasarkan Pasal 16 Undang- Tinjauan dari aspek kuantitas merupakan tahap
undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemben- awal dalam mengevaluasi capaian Prolegnas
tukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan secara paripurna. Untuk itu perlu ditindaklanjuti
bahwa perencanaan penyusunan undang-undang atau ditinjau lebih dalam dengan aspek kualitas.
dilakukan dalam Program Legislasi Nasional (Pro- Penilaian terhadap kualitas undang-undang
legnas). Prolegnas merupakan instrumen peren- tertuju pada dua wilayah, yaitu proses dan
canaan program pembentukan undang-undang substansi (rancangan) undang-undang. Kualitas
yang disusun secara terencana, terpadu, dan proses bisa kita telusuri sejak tahap perencanaan,
sistematis. 1 Oleh karena itu, Prolegnas merupa- penyusunan, pembahasan hingga pengesahan.
kan instrumen perencanaan yang digunakan oleh Sedangkan kualitas substansi atau isi rancangan
DPR untuk menjalankan fungsinya dalam bidang undang-undang dapat kita kaji mulai dari
legislasi. Dimulai dari perencanaan itu, DPR se- bacaan terhadap Naskah Akademik (NA), tujuan
lanjutnya menentukan target yang akan dicapai. pengaturan, pengaruh terhadap pemangku
Kemudian capaian itu yang dapat menjadi bahan kepentingan (stakeholders) dan prinsip-prinsip
evaluasi untuk perbaikan kedepannya. dasar (seperti HAM, konstitusi, peraturan terkait,
lingkungan, gender, dll), beban keuangan hingga
Dalam melakukan evaluasi UU yang menjadi hal-hal teknis berupa struktur penulisan dan
capaian Prolegnas dapat ditinjau dari dua aspek kalimat perundang-undangan.
yaitu kuantitas dan kualitas. Namun masyarakat
pada umumnya lebih tertarik pada aspek kuantitas Catatan Kuantitatif Prolegnas 2012
saja. Hal itu terjadi karena aspek kuantitas relatif Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2012, DPR dan
lebih mudah dipahami karena menyajikan angka- Pemerintah merencanakan penuntasan 64 RUU
angka statistik dan perbandingannya setiap serta 5 kategori RUU Kumulatif Terbuka, kemudian
tahun, dibandingkan dengan aspek kualitas yang muncul penambahan 5 RUU sehingga totalnya
membutuhkan analisis dan pengetahuan yang ada 69 RUU dengan 5 kategori RUU Kumulatif
lebih mendalam. Jika ditinjau dari segi hasil, Terbuka. Sepanjang 2012, DPR (dan Pemerintah)
evaluasi terhadap Prolegnas secara kuantitas telah menyelesaikan pembahasan 30 RUU
kerap kali tidak menggambarkan kondisi yang menjadi undang-undang. Berdasarkan nomor urut
utuh. Hal itu dapat melahirkan hasil evaluasi yang UU, secara keseluruhan ada 32 UU. Namun, dua
tidak tepat sasaran. UU pertama, yaitu UU No. 1 Tahun 2012 tentang
1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 1 angka 9

30 PARLEMENTARIA EDISI 99 TH. XLIII, 2013