Page 23 - MAJALAH 99
P. 23
dimana-mana mau jadi perancang UU yang Jikalau 80 orang anggota dewan yang duduk
akhirnya yang mengerjakan hanya Perancang di Komisi Anggaran betul-betul melaksanakan
Undang Undang (PUU). Apa gunanya kalau PUU tugas dengan baik dan khusus di anggaran mulai
terus yang dianggap sebagai produk komisi. dari rencana menyusun APBN, sampai pada waktu
PUU itu jauh dari persyaratan untuk menjadi penyerahan DIPA dan diserahkan di daerah-
perancang UU. Perancang UU harus ada tokoh- daerah diawasi oleh komisi anggaran ini, begitu
tokohnya,” tambahnya. pula dengan penggunaan anggaran di daerah
dan penggunaan anggaran di kementerian.
Pengalaman jam terbang untuk merancang
UU itu harus dimiliki, dan kita tidak memilikinya. Demikian pula untuk Komisi Legislatif, di si-
Pemerintah memiliki lembaga-lembaga itu. ni harus ditempatkan anggota dewan yang ha rus
Tapi karena pasal 20 ayat 1 UUD mewajibkan berpikir keras dan memanfaatkan waktu yang
itu menjadi haknya DPR. DPR-lah yang harus disediakan. Sehingga RUU Prioritas setiap ta-
diperkuat, ternyata sudah diusulkan disini namun hunnya dapat tercapai.
sampai saat ini belum juga dibentuk.
Untuk Komisi Pengawasan, bertugas untuk
Menurut pemahamannya, jika dewan ingin mengawasi pasangan kerja termasuk pasangan
berkualitas dan mempunyai produktivitas tinggi, kerja yang berada di daerah. Sebagai contoh:
Anggota Dewan harus dibagi ke dalam tiga komisi untuk Kementerian Pekerjaan Umum, Komisi
saja. Sesuai dengan fungsi DPR, yaitu fungsi le- Pengawasan bisa mengawasi proyek-proyek se-
gislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. perti pembangunan jembatan hingga di daerah-
Karena yang memiliki fungsi adalah DPR, bukan daerah.
anggotanya.
“Jika ketiga Komisi ini dapat dilaksanakan,
Anggota dewan yang berjumlah 560 ini dibagi berarti ketiga fungsi DPR dapat dilaksanakan
tiga. Pertama, anggota dewan di bidang penga- dengan baik,” kata Mulyono.
wasan dia akan berada di komisi pengawasan
yang didukung oleh 30 orang anggota Dewan. Mulyono menceritakan pengalamannya waktu
Komisi DPR terdiri dari 11 dikalikan 30 anggota berkunjung ke Parlemen Kanada. Bahwa di Ka-
maka keseluruhannya berjumlah 330 anggota. nada, undang-undang hanya tiga lembar, dan
Kedua, Komisi Anggaran didukung oleh 80 orang hanya terdiri dari lima pasal saja. “Ini dalam rang-
anggota. Dan, ketiga, Komisi Legislasi didukung ka mengatur, bukan hanya asal membuat suatu
150 orang. bahan bacaan yang enak dibaca atau kisah-kisah
percintaan, ini kalau tidak jalan bisa hancur-han-
Dalam pembagian seperti di atas, dalam waktu curan negara ini. Makanya seluruh atribut harus
yang serentak bisa membahas 5 Undang-Undang. ditinggalkan. Undang-undang ini diturunkan
“Kalau satu bulan bisa menghasilkan 5 undang- harus bisa dioperasionalkan,” paparnya.
undang, minimal prolegnas kami dapat 60 seta-
hun. Dan kalau satu Undang-undang ditangani Undang-undang yang berkualitas menurutnya
oleh tim tersendiri satu bulan bisa selesai. Con- adalah apabila bermanfaat bagi masyarakat luas
tohnya kemarin Masa Persidangan II itu hanya dan dapat dipatuhi oleh rakyat, dapat mendukung
18 hari. Itupun sebagian anggota merangkap di pelaksanaan program-program pemerintah,
badan anggaran dan di badan legislasi,” papar dan tidak bertentangan dengan Pancasila dan
Mulyono. UUD 1945.
Saat ini, pada dasarnya seluruh anggota Mulyono mengharapkan, DPR betul-betul dapat
sudah terbagi dalam komisi, bahkan ada yang meningkatkan kualitas kinerjanya. “Jika ingin
merangkap di Badan Anggaran, BURT, Bamus, meningkatkan kinerjanya, berikan spesialisasi,
BKSAP dan sebagainya. Rangkapan itu saja, kata orang itu tidak mungkin bisa merangkap.
Mulyono, hanya 348 anggota Dewan. Jadi masih Pimpinan DPR pun nanti dibagi menjadi Pimpinan
ada 212 anggota Dewan yang hanya duduk di DPR Bidang Pengawasan, Pimpinan DPR Bidang
Komisi. Legislasi, dan Pimpinan DPR Bidang Anggaran,”
jelasnya. (sc.mp.tt)
PARLEMENTARIA EDISI 99 TH. XLIII, 2013 23
