Page 6 - MAJALAH 99

ASPIRASI

Permohonan Peninjauan Kembali Aktivitas
PLTG Bekasi Power

DPR RI telah menerima surat dari Sdr Abdul Jaih dan Ani Sumarni yang masing-masing beralamat
di Desa Tanjung Sari dan Desa Pasirgembong Bekasi, Jawa Barat, berdekatan dengan PLTG PT Bekasi
Power.
Pelapor menyampaikan kesimpulan dari hasil musyawarah warga di dua desa tersebut yang
diselenggarakan pada 22 September 2012 bahwa aktivitas PLTG Bekasi Power telah mengganggu
warga dan aktivitas pendidikan, menimbulkan kebisingan akibat mesin turbin, mengganggu saluran
pernapasan dan dampak lainnya.

Pelapor memohon agar aktivitas PLTG PT Bekasi Power ditinjau kembali karena mengganggu
stabilitas sosial.

Permohonan tersebut telah diteruskan kepada Komisi II (bidang pemerintahan), Komisi VII (bidang
lingkungan hidup), serta ke Wakil Ketua Bidang Korpol dan Bidang Korinbang untuk diketahui.

Petisi Korban Pelanggaran HAM 1965 Sumut

DPR RI telah menerima surat dari Rusman Lingga atas nama korban pelanggaran HAM tragedi
1965.
Pelapor menyampaikan petisi hasil rumusan bersama para korban pelanggaran HAM dari 12
kabupaten/kota di Sumut, pada Rabu 1 Agustus 2012 yang mendesak untuk dilakukan pengusutan
secara tuntas dan mengungkap kebenaran peristiwa tragedi kemanusiaan 1965.

Petisi tersebut terkait rekomendasi Tim Penyelidik Ad Hoc Komnas HAM yang disampaikan kepada
Kejagung terhadap peristiwa 1965 yang digolongkan sebagai kasus pelanggaran HAM berat karena
terjadi di seluruh wilayah Indonesia dengan 9 bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan yakni:
pembunuhan, pemusnahan, perbudakan pengusiran, perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik,
penyiksaan, perkosaan, penganiayaan, penghilangan orang secara paksa.
Menurut pelapor, berdasarkan UU Pengadilan HAM No. 26/2000, hasil rekomendasi tersebut menjadi
syarat dibentuknya pengadilan HAM Ad Hoc untuk menuntaskan pelanggaran HAM di masa lalu agar
para pelaku mendapat hukuman setimpal dan hak para korban dapat dipulihkan.

Pelapor menyampaikan pernyataan sikap dari korban pelanggaran HAM 1965 di Sumut sebagai
berikut:

• Mendukung hasil penyelidikan (rekomendasi) Komnas HAM terhadap pelanggaran HAM 1965.
• Mendesak Presiden SBY sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan segera meminta maaf
kepada korban peristiwa tragedi kemanusiaan 1965.
• Mencabut seluruh undang­undang atau peraturan yang masih diskriminatif terhadap korban 1965.

6 PARLEMENTARIA EDISI 99 TH. XLIII, 2013