Page 7 - MAJALAH 99

• Mendesak presiden segera membuat kebijakan politik dan memberikan hak Reparasi berupa
rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi kepada seluruh korban pelanggaran HAM 1965
• Mendesak Presiden RI dengan berdasarkan rekomendasi DPR RI agar segera membentuk pengadilan
HAM Ad Hoc.
Surat Pelapor telah disampaikan kepada Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam, Komisi III DPR RI, dan
Anggota DPR RI Dapil Sumut I, II, dan III (F-Hanura, F-PAN, F-Gerindra, F-Golkar, F-PDIP, F-Demokrat,
dan F-PKS) untuk diketahui.

Pengaduan Ketua LSM Mandiri

Rumah Bentang

DPR RI telah menerima surat dari Sdr. Budiman R, Ketua LSM Mandiri Rumah Bentang.

Pelapor mengadukan Kombes Drs. Armed Wijaya SH, MH Kabid Propam Polda Kaltim yang diduga
telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

• Pemerasan terhadap PT Calista Berau Rp 2,5 milyar,
• Merusak lahan sarang burung hak milik warga Dayak Tidung Kabupaten Berau Kalimantan Timur,
• Melakukan pungutan liar pengadaaan finger print / ECP (Alat Catatan Personel ) Rp 500 juta,
• Pembobolan uang kas negara Rp 300 juta,
• Penggelapan barang bukti mobil,
• Becking illegal mining di daerah Gunung Bayan dimana pelaku menjadi sulit diberantas karena
dengan menyetor 1 milyar kepada terlapor maka akan ditempatkan bodyguard dari oknum Provost
untuk menjaga lokasi.
• Becking pemerasan anggota DPR Samarinda Kaltim,
Laporan tersebut telah disampaikan ke Komisi III (bidang hukum) serta ke Wakil Ketua DPR Bidang
Korpol untuk diketahui.

Dukung Perjuangan Nasib Para Pensiunan Pos

DPR RI telah menerima surat dari Sdr. Wakidjo Harjadi yang merupakan perwakilan dari 26
pensiunan PT Pos cabang Madiun.

Pelapor menyampaikan dukungannya terhadap Pengurus Pusat Persatuan Pensiunan Pos Indonesia
(PPPos) yang sedang memperjuangkan nasib para pensiunan Pos agar penerimaan pensiunan PT Pos
setiap bulannya dapat dibayar setara dengan pensiunan PNS.

Aspirasi dan dukungan pelapor telah disampaikan kepada Komisi VI (Bidang BUMN) dan Komisi I
(Mitra PT Pos) serta diteruskan kepada Wakil Ketua DPR Bidang Korinbang untuk ditindaklanjuti.

PARLEMENTARIA EDISI 99 TH. XLIII, 2013 7