Page 68 - MAJALAH 84
P. 68

PERNIK





                Wakil Ketua BURT Pius Lustri La-
            nang  mengatakan,  maksud  disusun-
            nya  Pedoman  Peliputan  Kegiatan  di
            DPR RI adalah sebagai panduan bagi
            wartawan  dalam  melaksanakan  ke-
            giatan peliputan berita di lingkungan
            DPR RI.
                Sedangkan  tujuan  dibuatnya
            pedoman tersebut adalah untuk me-
            ngatur  peliputan  kegiatan  DPR  agar
            berjalan  dengan  tertib,  dan  tidak
            mengganggu kelancaran pelaksanaan
            tugas  dan  fungsi  DPR,  namun  tidak
            mengurangi  kebebasan  pers  dalam
            melaksanakan tugas jurnalistiknya.
                Disusunnya  Pedoman  Peliputan
            di  DPR  RI  ini  bukan  berarti  DPR  in-
            gin membatasi ruang gerak ataupun
            fleksibilitas  pers  di  dalam  mencari
            berita  dan  informasi  di  lingkungan
            DPR.  Namun  semata-mata  agar  ter-
            jadi  kesepahaman  demi  tercapainya
            keharmonisan antara DPR RI dengan   Dewan Pers Ridlo Eisy                                                                                                                        Pius Lustrilanang                                                                                                                          Theresia E.E.  Pardede (tengah)
            wartawan  dalam  melaksanakan  tu-  rusahaan yang menaunginya, apakah   pakaian rapi di gedung DPR RI ini se-
            gas dan fungsinya. Dengan demikian   sudah  melakukan  ratifikasi  atau  be-  baiknya tidak hanya diberlakukan bagi
            diharapkan  ada  keseimbangan  an-  lum.                             wartawan  yang  meliput  di  gedung
            tara kebebasan pers dalam peliputan   Ridlo berharap, aturan peliputan   Parlemen,  namun  sebaiknya  juga
            kegiatan  di  DPR  dengan  kelancaran   yang disusun tersebut mencari format   diberlakukan kepada setiap tamu.
            pelaksanaan tugas DPR.            pengaturan  yang  tepat  dalam  peli-
                Sosialisasi yang diselenggarakan   putan kegiatan Dewan di lingkungan  Problematika
            Biro Humas dan Pemberitaan DPR RI   DPR RI sehingga memenuhi efektifitas  Penegakan Etika
            ini sekaligus juga ingin mendapatkan   dan akuntabilitas dalam era keterbu-  Sementara Ketua Komisi Penga-
            berbagai masukan-masukan dari para   kaan informasi publik di satu sisi dan   duan  Masyarakat  dan  Penegakan
            wartawan  agar  dapat  mengakomo-  juga menunjang pencitraan Dewan di   Etika Dewan Pers, Agus Sudibyo men-
            dir  seluruh  kepentingan  pihak-pihak   sisi yang lain.             yoroti problematika penegakan etika
            yang terkait.                         Selain  itu  juga  memberikan   dan profesionalisme media.
                                              pemahaman yang sama kepada selu-       Menurut Agus, pelanggaran kode
            Belum Ancam                       ruh  Anggota  BURT  mengenai  tujuan   etik  peliputan  yang  sering  dilakukan
            Kemerdekaan Pers                  dan harapan yang ingin dicapai me-  para wartawan disebabkan beberapa
                Menanggapi  disusunnya  Pedo-  ngenai upaya pengaturan dalam me-  hal  yaitu  jurnalis  tidak  melakukan
            man  Peliputan  Kegiatan  di  DPR  RI,   kanisme peliputan kegiatan Dewan di   wawancara  secara  langsung,  media
            Ketua  Komisi  Penelitian,  Pendataan   lingkungan DPR RI sehingga terwujud   tidak  dapat  memberikan  bukti  wa-
            dan  Ratifikasi  Dewan  Pers,  Muham-  pencitraan Dewan dengan tetap men-  wancara,  jurnalis  melanggar  privasi
            mad  Ridlo  Eisy  mengatakan,  untuk   jaga kenyamanan dalam bekerja dan   orang, jurnalis tidak dapat menunjuk-
            sementara  pedoman  peliputan  DPR   beraktifitas Anggota Dewan.     kan identitas diri dan identitas waktu
            ini  belum  mengancam  kemerdekaan    Mengomentari  salah  satu  pasal   wawancara berbeda dengan identitas
            pers. Jika dalam pelaksanaannya bisa   dalam  pedoman  peliputan  itu,  yang   penulis berita.
            mengurangi kemerdekaan pers, maka   berbunyi  :  setiap  wartawan  wajib   Kecenderungan   yang   domi-
            perlu diperbaiki.                 mengenakan  pakaian  rapi.  Pakaian   nan dilakukan para wartawan adalah
                Menurut  Ridlo,  tahap-tahap  se-  rapi sebagaimana dimaksud pada ayat   menghakimi  orang-orang  yang  ter-
            lanjutnya, mungkin perlu dimasukkan   (2) yaitu mengenakan kemeja, sepatu,   lanjur  menjadi  “public  enemy”  atau
            ke dalam aturan itu tentang pembe-  dan bukan celana jeans, kaos oblong   terlanjur tidak bagus citranya di mata
            rian  identifikasi  tentang  kompetensi   atau sepatu sandal.        publik.
            wartawan dan tentang kualifikasi pe-  Menurut  Ridlo,  ketentuan  ber-   Agus  juga  mengatakan  kadang





                                                                                                                                                                                                                                         69
            68                                                                                                                                                                                          | PARLEMENTARIA  |  Edisi 84 TH. XLII, 2011 | 69
                                                                                                                                                                                                                  ARIA |
                                                                                                                                                                                                                             TH. XLII, 201 |
                                                                                                                                                                                                        |
            68 | PARLEMENTARIA |  Edisi 84 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA |  Edisi 84 TH. XLII, 2011 |
                                                                                                                                                                                                                                       1

                                                                                                                                                                                                                       Edisi 84
                                                                                                                                                                                                        P
                                                                                                                                                                                                         ARLEMENT
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72