Page 37 - MAJALAH 181
P. 37
KUNKER
Ketua Tim Kunker Komisi II DPR RI Arif Wibowo ke Jawa Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Musfopa memimpin Kunker ke Jawa Barat. Foto: Sugeng/Man
Timur. Foto: Jaka/Man
Naskah Perjanjian Hibah Daerah melaporkan money politic dan Teddy Setiadi dari Fraksi PKS
(NPHD) untuk Bawaslu dan juga terbukti tidak cuma untuk mengatakan, pembentukan DOB
KPU,” ujar Ketua tim kunjungan menjatuhkan, itu akan diberikan seharusnya jangan dianggap
kerja Komisi II DPR RI Arif reward. Jadi semangat pengawasan sebagai beban keuangan
Wibowo datangnya dari masyarakat, bukan Pemerintah Pusat semata,
Terkait NPHD untuk KPU dan cuma penyelenggara Pemilu,” tetapi juga dalam rangka
Bawaslu, Arif menilai di beberapa pungkasnya. mensejahterakan masyarakat
daerah sudah ditanda tangani, sehingga dapat mewujudkan
namun pencairannya masih belum DUKUNG PEMBENTUKAN DOB keadilan fiskal untuk masyarakat
berlangsung. “Saya kira juga ini JABAR Jabar.
(NPHD) suatu hal yang harus Wakil Ketua Komisi II DPR Teddy mengajak Gubernur dan
diperhatikan selain potensi politik Saan Mustopa mengatakan, masyarakat Jabar serius dalam
uang, alat peraga kampanye, pembentukan Daerah Otonomi pembentukan DOB dalam rangka
pelanggaran kampanye dan lain Baru (DOB) di Jawa Barat sangat mewujudkan sistem pemerintahan
sebagainya. Tapi secara umum mendesak, karena hal itu berkaitan yang mampu memperkuat
persiapan untuk persiapan pilkada dengan keadilan fiskal. Saan juga otonomi daerah. “Karena itu
di Jatim masih menunjukkan meminta pemerintah daerah kita mengajak Gubernur Jabar
situasi dan kondisi yang objektif bersama masyarakat, datang lebih serius dalam pembentukan
dan positif,” tambah Arif. langsung ke Komisi II DPR RI DOB, agar mampu berakselerasi
Selain itu, Anggota Komisi dan mengajukan DOB. Supaya dan berkolaborasi seperti daerah
II DPR RI Mardani Ali Sera dapat beraudiensi di Parlemen daerah lainnya, melihat Jawa
mengatakan, peran Bawasalu ke dengan para Anggota Dewan dan Barat memiliki potensi yang
depannya perlu diperkuat. kementerian terkait khususnya besar,”ujarnya
“Kami sudah memasukkan Kementerian Dalam Negeri RI. Menurutnya, perlu ada upaya
revisi Undang-Undang Nomor 7 “Nanti kita akan sampaikan, untuk meningkatkan pemerataan
Tahun 2017 tentang Pemilu dalam karena banyak sekali usulan dan kesejahteraan pembangunan
Prolegnas. Kita akan melakukan DOB. Komisi II hampir tiap hari diseluruh masyarakat Indonesia
penguatan peran Bawaslu bersama menerima aspirasi terhadap DOB. secara bersama-sama. “Kalau
masyarakat untuk memerangi Tapi kebanyakan dari timur, dari dilihat memang ada kesulitan
money politic,” kata Mardani. Jawa Barat sendiri belum pernah tapi jangan dilihat dari sudut
Menurut politisi Fraksi PKS ada yang datang terkait dengan pandang itunya saja, tapi dicari
ini, dalam aturan yang lama, DOB,” kata Saan saat Kunker Reses bagaimana melakukan pemerataan
money politic tidak mendapatkan Komisi II DPR RI ke Jawa Barat. pembangunan serta mengakselerasi
perhatian yang memadai. “Nanti Pada kesempatan yang sama, daerah, ini akan lebih optimal,”
kita buat aturan, meraka yang Anggota Komisi II DPR RI paparnya. l jk,er,si/es
TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 37
TH. 2020 EDISI 181 PARLEMENTARIA 37
