Page 34 - MAJALAH 181

KUNKER

Anggaran Meningkat,

Kinerja BIN Diharapkan Meningkat

Pada Reses Masa
Persidangan I Tahun Sidang
2019-2020, Komisi I DPR
RI mengawasi kinerja mitra
kerja di daerah. Hal tersebut
sesuai dengan fungsi
pengawasan yang melekat
pada institusi DPR RI agar
kinerja Pemerintah selalu
berpihak pada kesejahteraan
rakyat.

akil Ketua Komisi
I DPR RI Bambang
Kristiono saat
memimpin Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bambang Kristiono saat meimpin kunker ke BIN Sulawesi Utara. Foto: Husen/Man
Wpertemuan Tim
Kunjungan Kerja Reses Komisi
I dengan Kepala Badan Intelijen signifikan dari Pagu Alokasi aturan Badan Kepegawaian Negara
Negara Daerah (Kabinda) Sulawesi Anggaran BIN 2019 sebesar Rp 5.35 (BKN) dan Kemenpan RB. Ini perlu
Utara mengatakan, anggaran triliun. Komisi I perlu mengetahui dipikirkan bersama mengingat
Badan Intelijen Negara (BIN) sejauh mana anggaran tersebut rekrutmen personel BIN bisa
sudah meningkat menjadi Rp direalisasikan oleh Binda guna tertutup. Selain harus mengawasi
7,42 triliun pada 2020 dari mendukung pengamanan di 14.544,36 km luas Sulut, Binda
sebelumnya Rp 5,35 triliun pada wilayah-wilayah rawan konflik Sulut juga harus mengawasi tiga
2019. Peningkatan anggaran di Indonesia,” kata Bambang di pulau terdepan yang berbatasan
ini diharapkan meningkatkan Manado, Sulut, baru-baru ini. dengan Filipina, yaitu Miangas,
pula kinerja BIN, termasuk Politisi Fraksi Partai Gerindra Marampit, dan Marore.
BIN Daerah (Binda), terutama ini melanjutkan, BIN perlu
dalam mendeteksi dini acaman meningkatkan kemampuan BATASAN UNTUK IZIN USAHA
kerawanan keamanan dan personel dan peralatan seiring BAGI WNA
pertahanan. penambahan anggaran itu. Di Kalimantan Tengah, Wakil
Peningkatan pagu anggaran Namun, di pihak lain Kabinda Ketua Komisi I DPR RI Utut
yang signifikan ini menuntut BIN Sulut, Didit Maryono menyatakan, Adianto mengatakan harus
merealisasikan profesionalismenya saat ini Binda sendiri kekurangan ada batasan tertentu untuk
dalam menjaga kawasan, terutama personel. Binda Sulut sendiri kemudahan izin usaha bagi Warga
di daerah-daerah perbatasan hanya memiliki 21 personel. Negara Asing (WNA), termasuk
dengan negara lain. Jumlah yang sangat tidak memadai mereka yang ingin Warga Negara
“Dapat kami informasikan dibanding luasnya kawasan yang Indonesia (WNI). Karena ada
bahwa pada Tahun Anggaran harus diawasi. indikasi menjadi perubahan
2020 ini BIN mendapatkan Didit menjelaskan, mestinya kewarganegaraan menjadi WNI
alokasi anggaran sebesar Rp 7,42 BIN bisa merekrut personil lewat adalah untuk menguasai sumber
triliun. Anggaran ini naik secara jalur khusus. Tapi, terkendala daya alam di Indonesia.

34 34 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019
PARLEMENTARIA EDISI 181 TH. 2020