Page 64 - MAJALAH 170
P. 64
SOR O TAN
PTSL Harus Bebas seyogyanya semua kebijakan
yang dibuat oleh pemerintah
Pungli tentunya untuk kebaikan,
kemaslahatan masyarakat.
Adapun terkait oknum yang
melakukan pungli menurutnya
itu adalah persoalan mentalitas
Berulangkali pemerintah menginformasikan dan moralitas dasar dari oknum
bahwa PTSL tak dipungut biaya. Berulangkali pula pelaku pungli itu sendiri.
“Komisi II sudah maksimal
kedapatan oknum yang melakukan pungutan liar di dalam membantu mengawasi
program yang digratiskan oleh pemerintah tersebut. pelaksanaan PTSL. Dari Sabang
sampai Merauke yang begitu
luas, begitu banyak Kantor
Pertanahan. Kita juga tidak bisa
menyalahkan instansi BPN secara
sepihak, mereka juga sudah
emerintah menelurkan ini. Nominal pungli yang berusaha mengontrol, mengawasi
sebuah program dilakukan oleh oknum tersebut semaksimal mungkin. Tapi,
prioritas nasional yang bervariasi, mulai dari ratusan namanya manusia pasti selalu
bernama Pendaftaran ribu hingga mencapai angka ada saja,” kata Afzal kepada
PTanah Sistematis jutaan rupiah. Parlementaria beberapa waktu
Lengkap (PTSL) melalui Tindakan pungli tak lalu.
Kementerian Agraria Tata Ruang/ hanya menyasar masyarakat Secara manajerial, Afzal
Badan Pertanahan Nasional (ATR/ perkampungan saja, beberapa mengakui bahwa Kementerian
BPN). waktu lalu aparat kepolisian ATR/BPN sudah berusaha
PTSL merupakan langkah berhasil mengamankan oknum memaksimalkan semua sumber
awal atas kepemilikan sertifikat pungli yang merupakan ketua daya yang mereka miliki,
tanah sebagai jaminan hukum RW di Jakarta Timur. Dari oknum termasuk memaksimalkan fungsi
terhadap kepemilikan tanah tersebut diketahui salah seorang pengawasannya kepada jajaran
oleh masyarakat yang selama ini warga telah menyetorkan uang yang bertugas di lapangan.
sering menjadi sengketa. Proses sebesar Rp 5 juta sebagai pelicin Namun, Afzal juga mengaku
pendaftaran tanah melalui PTSL agar Sertifikat Hak Milik (SHM) pernah menegur salah satu
tak dipungut biaya. Dan hal ini rumah orang tuanya segera Kepala Kantor Wilayah ATR/
baru pertama kali dilakukan diterbitkan. BPN karena mendapat aduan
secara serentak bagi semua obyek Menanggapi bahwasanya biaya untuk
pendaftaran tanah di seluruh maraknya mengurus sertifikat
wilayah Republik Indonesia (RI). pungli di PTSL, sawah nilainya mencapai
Tiap tahunnya, pemerintah Anggota Rp 30 juta. Padahal,
selalu menggenjot petugas Komisi II permasalahan pungli
PTSL dan meminta masyarakat DPR RI Afzal ini sudah berulang
agar aktif mendaftarkan tanah Mahfuz kali disampaikan
mereka, mengingat seluruh mengatakan kepada Kementerian
tanah di wilayah kesatuan RI bahwa ATR/BPN dalam
direncanakan sudah terdaftar Rapat
pada tahun 2025. Anggota Komisi II DPR RI
Namun, berulangkali Afzal Mahfuz. Foto: Jaka/jk
pemerintah menginformasikan
bahwa program PTSL tidak
dipungut biaya, berulang kali
pula kedapatan oknum yang
melakukan pungli (pungutan
liar) terhadap program yang
digratiskan oleh pemerintah
64 PARLEMENTARIA EDISI 170 TH. 2019
