Page 65 - MAJALAH 170
P. 65
SOR O TAN
Dengar Pendapat (RDP) di Komisi
II.
“Hikmahnya, dengan adanya
temuan itu, Kementerian ATR/
BPN harus berbenah lebih
maksimal. Sebagai lembaga
legislatif yang juga mitra kerja
Kementerian ATR/BPN, Komisi
II tak akan lengah dalam
menjalankan fungsi pengawasan
terhadap lembaga Kementerian
ini sampai ke jajaran-jajarannya,
termasuk juga menyasar pada
program PTSL ini,” tegasnya.
MINDSET SESAT
Kalau mau cepat, kasih uang.
Kalimat tersebut mungkin
saja sudah tertanam di benak Anggota Komisi II DPR RI Eddy Kusuma Wijaya. Foto: Ane/jk
masyarakat luas tatkala
mengurus sesuatu. Pola pikir Tentu saja dengan penambahan
(mindset) sesat ini turut anggaran yang cukup signifikan
andil menyuburkan praktik dari pemerintah, agar tidak ada
pungli. Padahal pemerintah KE DEPAN PTSL INI HARUS lagi kekurangan fasilitas dan juga
terus berupaya memerangi BEBAS DARI PUNGLI. kekurangan teknologi, sehingga
pungli, salah satunya yakni program PTSL bisa maksimal,”
memaksimalkan kinerja HARAPAN SAYA PROGRAM kata Afzal.
aparat penegak hukum dengan Senada dengan Afzal, Anggota
membentuk tim Sapu Bersih PTSL INI DIPERTAHANKAN Komisi II DPR RI Eddy Kusuma
Pungutan Liar (Saberpungli) di BAHKAN DILANJUTKAN Wijaya membenarkan pihaknya
tiap-tiap daerah. masih menerima adanya laporan
Namun, di samping HINGGA TUNTAS. pungli PTSL. “Kita mendapatkan
memaksimalkan aparat, laporan-laporan itu di tingkat
masyarakat juga diimbau untuk bawah. Ada laporan yang masuk,
proaktif bila menemukan masih terjadi pungli antara Rp1
adanya praktek pungli. “Peran juta sampai Rp 3 juta,” ungkap
kepolisian kan sifatnya pasif Eddy beberapa waktu lalu.
(menerima laporan). Nah, kalau Eddy berharap Kementerian
ada pungli di manapun juga, ATR/BPN maupun pemerintah
imbauan kita kepada masyarakat, Secara keseluruhan, Afzal daerah untuk melakukan
laporkan! Kalau dilaporkan mengapresiasi Kementerian pembinaan dan penyuluhan
dan tidak ditindaklanjuti, ATR/BPN yang saat ini sudah terhadap SDM. “Program PTSL
kami di DPR RI Komisi II mencapai banyak kemajuan ini merupakan upaya pemerintah
yang memegangi pengawasan dalam memaksimalkan peran untuk menyejahterakan
terhadap Kementerian ATR/BPN dan fungsinya sebagai pengatur masyarakat. Kita berpesan
akan menindaklanjuti dengan kewenangan di bidang pertanahan. kepada pemerintah untuk
menghubungi Komisi III yang Meskipun, Kementerian ATR/ melakukan persiapan-persiapan
akan melakukan pengawasan BPN sendiri sedang mengalami menata para aparatur desa
terhadap kepolisian,” tegasnya. keterbatasan anggaran, teknologi maupun kelurahan. Sehingga
“Jadi, kita benar-benar akan dan sumber daya manusia (SDM). aparatur-aparatur ini betul-
membuat suasana kondusif yang “Ke depan PTSL ini harus betul bisa memberikan
membuat nyaman masyarakat bebas dari pungli. Harapan saya pelayanan terhadap masyarakat
dengan program PTSL ini,” program PTSL ini dipertahankan tanpa terjadinya pungli-pungli
tambah Afzal. bahkan dilanjutkan hingga tuntas. lagi,” pungkas Eddy. l es
TH. 2019 EDISI 170 PARLEMENTARIA 65
