Page 9 - MAJALAH 170
P. 9
LAPORAN UTAMA
daripada seleksi CPNS,” kata
Djoko.
Selain itu, lanjut Djoko,
KAMI MAU MENINGKATKAN STANDAR NASIONAL pemerintah perlu membangun
sistem perencanaan guru yang
PENDIDIKAN DI TANAH AIR. KAMI MAU KOMPETENSI terintegrasi untuk mengatasi
kekurangan guru. “Sehingga kita
GURU JANGAN HANYA MEMPUNYAI KUALITAS MENGAJAR mendapatkan data mengenai
TETAPI HARUS BISA MENDIDIK,” kebutuhan guru secara riil. Dari
data tersebut pendistribusian
guru bisa merata. Sehingga,
tak ada daerah yang surplus
guru sementara daerah lain
sebaliknya,” tandasnya.
salah satunya terkait kekurangan serius dari pemerintah.
tenaga guru. Sebanyak 53 persen Jika pemerintah tidak HARUS ADA TEROBOSAN
total guru di Indonesia terdiri dari memprioritaskan penyelesaian Salah satu indikator untuk
Guru non-PNS. Untuk memenuhi tenaga guru, kita akan mengalami meningkatkan Standar Nasional
kebutuhan guru saat ini, butuh darurat guru,” ungkap Ketua Pendidikan (SNP) yakni dengan
sekitar 988.133 Guru PNS. Komisi X DPR RI Djoko Udjianto menciptakan kesiapan tenaga
“Selain meningkatkan beberapa waktu lalu. pendidik untuk mengajar, meski
kompetensi guru, kekurangan Untuk mengatasi masalah masih ada beberapa kendala.
guru menjadi permasalahan di kekurangan guru ini, salah satu Maka, perlu diadakan pelatihan
dunia pendidikan yang upaya yang sudah dilakukan oleh guru secara rutin agar guru-
perlu penyelesaian Komisi X DPR RI yaitu meminta guru Indonesia berkualitas dan
Menteri Pendayagunaan Aparatur mempunyai standar kompetensi
Negara dan Reformasi Birokrasi yang baik.
menyelesaikan moratorium Harus ada terobosan untuk
guru. Terbukti, pada membangun sistem perencanaan
tahun 2018 dilakukan guru yang terintegrasi, berbasis
tes Calon Pegawai digital dan penyampaian
Negeri Sipil (CPNS) secara milenial. “Kami mau
dan diharapkan meningkatkan standar nasional
terus berlanjut pendidikan di tanah air. Kami
beberapa tahun mau kompetensi guru jangan
ke depan sampai hanya mempunyai kualitas
permasalahan mengajar tetapi harus bisa
guru honorer mendidik,” kata politisi Fraksi
selesai. Demokrat itu.
“Dan bagi Adapun terkait anggaran,
mereka yang panitia kerja (panja) akan
tidak diterima mendorong pemerintah untuk
CPNS, salah satu mengalokasikan anggaran yang
alternatifnya lebih besar kepada Lembaga
adalah dengan Pendidikan Tenaga Keguruan
PPPK (Pegawai (LPTK). Selain itu, Djoko
Pemerintah meminta jajaran akademisi
dengan Perjanjian berperan serta membangun dan
Kerja) atau guru melakukan pengawasan terhadap
dengan perjanjian pelaksanaan pendidikan dasar
kerja. Yang tentu dan menengah di Indonesia,
saja indikator khususnya terkait pemenuhan
penilaiannya standar pengelolaan pendidikan
lebih mudah dan tenaga kependidikan. l rnm/es
TH. 2019 EDISI 170 PARLEMENTARIA 9
