Page 11 - MAJALAH 170
P. 11
LAPORAN UTAMA
tidak boleh berdalih bahwa sedang
kesulitan keuangan sehingga
menjadi alasan untuk tidak
mengangkat guru PNS. Padahal, di TANPA ROAD MAP YANG JELAS ANGGARAN
luar sana ada ratusan ribu honorer
K2 yang sudah mengabdi puluhan PENDIDIKAN HANYA FORMALITAS. IA JUGA
tahun tapi tak kunjung diangkat MENYANYANGKAN ANGGARAN 20 PERSEN
menjadi PNS,” ungkap Fikri.
Menyoal anggaran pendidikan, TERSEBUT TIDAK SEPENUHNYA BERADA PADA
politisi F-PKS ini mengatakan, KEMENTERIAN YANG MENGURUS PENDIDIKAN.
sebetulnya pemerintah memiliki
anggaran yang besar di bidang
pendidikan. Selama 10 tahun
belakangan ini, negara telah daerah,” jelasnya. jelas. Dengan rencana induk yang
menganggarkan 20 persen dari Dengan anggaran tersebut, ia jelas, amanat konstitusi mengenai
Anggaran Pendapatan Belanja menambahkan, masih banyak alokasi 20 persen anggaran bagi
Negara (APBN) dan APBD untuk yang perlu diperbaiki dalam pendidikan tidak hanya formalitas
memperbaiki pendidikan di dunia pendidikan. Dua SNP belaka,” tandas politisi daerah
dalam negeri. Sehingga masalah (Standar Nasional Pendidikan) pemilihan Jawa Tengah IX ini.
pendidikan sejatinya bukan yang paling menonjol adalah Begitupun, Anggota Komisi
disebabkan karena kurangnya sarpras pendidikan dan tenaga X DPR RI Marlinda Irwanti
dukungan anggaran namun pendidikan. Menurutnya, tidak mengatakan, berdasarkan
bagaimana mengeksekusi anggaran ada satu pun daerah yang tidak peninjauan Komisi X, keluhan
tersebut. mengeluhkan dua standar ini. tentang kekurangan guru
Fikri menekankan, tanpa Dari 1,8 juta ruang kelas yang hampir merata secara nasional.
road map yang jelas anggaran ada, 1,3 juta dinyatakan rusak dan Karenanya, salah satu usaha yang
pendidikan hanya formalitas. Ia hingga kini pemerintah hanya sudah dilakukan oleh Komisi
juga menyayangkan anggaran 20 memperbaiki sedikit saja, yakni X DPR RI untuk mengatasi
persen tersebut tidak sepenuhnya yang rusak berat sebesar 250 ribu. kekurangan guru adalah meminta
berada pada kementerian yang Pada tahun 2018, dialokasikan pemerintah mencabut moratorium
mengurus pendidikan. hanya 25 ribu saja, sisanya guru.
“Dari 440 triliun di APBN diserahkan ke daerah sesuai UU Kemudian, sarana dan pra
sekarang, hanya 40 triliun ke Nomor 23 Tahun 2014 tentang sarana pendidikan yang juga
Kemendikbud, 40 triliun ke Pemerintahan Daerah. menjadi kendala nasional.
Kementerian Riset, Teknologi Agar permasalahan tersebut Menurut Marlinda, keterbatasan
dan Pendidikan Tinggi tidak terus berlanjut, semestinya dana untuk sarana dan prasarana
(Kemenristekdikti), dan 63 triliun pemangku kepentingan di pendidikan di pusat bisa
di Kementerian Agama (Kemenag). sektor pendidikan membuat diatasi dengan dana transfer
Artinya, 2/3 anggaran grand design pengembangan daerah. Terutama di Papua
pendidikan banyak sumber daya manusia yang dan Papua Barat, dana otsus
untuk K/L lain, baik untuk memastikan agar yang besarannya mencapai Rp
bahkan 200 anggaran pendidikan benar-benar 3 - 4 triliun bisa menjadi solusi
triliun efektif dan diharapkan mampu bagi kelengkapan sarana dan
berupa mendongkrak kualitas pendidikan prasarana pendidikan.
transfer di Indonesia. “Yang ketiga adalah
“Persoalan pendidikan ini peningkatan kesejahteraan guru.
karena bergantinya kebijakan Jadi, sertifikasi guru sangat
secara berulang-ulang tiap penting dan ini juga menjadi
terpilih pemerintahan yang baru. komitmen Komisi X agar pada
Begitu juga dengan kurikulum guru di seluruh Indonesia bisa
yang ganti setiap menteri baru selesai sertifikasinya dalam
ditunjuk. Hal ini karena kita pemetaan kurun waktu tiga
belum memiliki grand design atau tahun ke depan,” tandas politisi
Rencana Induk Pendidikan yang F-Golkar ini. l ann/es
TH. 2019 EDISI 170 PARLEMENTARIA 11
