Page 15 - MAJALAH 170
P. 15
LAPORAN UTAMA
serta guru honorer harus merata harus segera ditemukan solusi bahwa dalam praktiknya masih
di semua sekolah. Melalui sistem yaitu banyaknya PNS yang terdapat guru-guru yang harus
zonasi pendidikan, guru dapat pensiun. mengajar dua hingga tiga kelas.
dipetakan dan didistribusikan Saat ini, dalam hal PNS guru, “Setelah saya pelajari, masalah
berdasarkan statusnya, sehingga di Indonesia belum memiliki kekurangan guru yang terjadi
tak ada penumpukan guru di program pengangkatan di daerah-daerah itu adalah
suatu sekolah tertentu. lanjutan. Jumlah PNS yang distribusinya. Ada daerah yang
Namun lebih dari itu, Ledia akan pensiun sekitar 46 ribuan, jumlah gurunya berlebih dan ada
menyampaikan bahwa peranan sedangkan yang diangkat dalam yang masih kekurangan. Namun,
paling penting dimiliki oleh kesepakatan K2 sebanyak 14 ribu daerah yang berlebih tidak mau
pemerintah daerah (Pemda) pegawai. “Kita harus mencari gurunya dikurangi. Sebenarnya
dalam menentukan kebutuhan yang PPPK (Pegawai Pemerintah akar masalahnya ada di
mereka, mulai dari ketersediaan dengan Perjanjian Kerja), kita distribusi. Apabila ini ditangani,
guru sampai sarana dan saya yakin akan terjadi efek
prasarana lainnya. Dalam domino yang positif,” jelasnya.
implementasi zonasi ini, Pemda Menurut politisi Partai
tentunya terus berkoordinasi Keadilan Sejahtera (PKS) itu,
dengan pemerintah pusat. Kemendikbud sebaiknya fokus
Akan tetapi jika dilihat secara ...PROGRAM ZONASI pada pola pemerataan guru,
eksplisit, program zonasi yang YANG MASIH TERUS atau jika tak memungkinkan
masih terus dikembangkan maka harus dibuatkan sarana
oleh Kemendikbud tersebut DIKEMBANGKAN OLEH baru, supaya masalah darurat
hingga kini belum berjalan KEMENDIKBUD TERSEBUT guru tersebut terpecahkan.
optimal. Pemda dianggap Ketimpangan guru ini apabila
belum menyadari pentingnya HINGGA KINI BELUM segera diatasi bakal memberikan
makna pendidikan, sehingga banyak manfaat lainnya
tak terjalin komunikasi yang BERJALAN OPTIMAL. terhadap perkembangan
baik dengan pusat terhadap KOMUNIKASI YANG pendidikan di Indonesia.
program-program “Jadi sebetulnya, sepanjang kita
mereka. Ditambah BAIK DENGAN PUSAT belum bisa memperbaiki distribusi
pula persoalan sulit TERHADAP PROGRAM- guru dengan merata, kemudian
lainnya yang juga kita belum bisa memperbaiki
PROGRAM MEREKA. sarana dan prasarana belajar,
belum meng-upgrade guru
dengan kurikulum yang terbaru,
itu akan menyebabkan sulit untuk
melakukan evaluasi terhadap
harus memikirkan honorer yang sistem pendidikan itu. Sehingga,
non-K. Non-K itu mereka belum ujian nasional juga nanti
sempat daftar sama sekali berkas sebetulnya seperti formalitas saja.
K1 maupun K2. Kita memang Sayang kan kalau cuma buang-
harus mengakui bahwa kalau buang uang,” ungkapnya.
pakai hitung-hitungan angka Ia mengakui, kendati
di atas kertas, porsinya cukup Kemendikbud bersama DPR
proporsi antara siswa dengan RI sudah menemukan akar
guru. Tapi, sebarannya juga masalahnya, akan tetapi untuk
harus jelas, itu jadi masalah saat ini masih belum menemukan
mengenai sebaran,” ujar Ledia. solusinya. “Kita sudah
Ia mengamati masalah yang menemukan akar masalahnya
sebenarnya dihadapi daerah- dan solusinya masih kami cari
daerah di Indonesia bukan sambil dipelajari lebih dalam. Ini
soal kekurangan guru namun akan membutuhkan waktu ekstra
lebih kepada sebarannya yang dan melibatkan banyak pihak,”
tak merata. Ia mengungkapkan tandasnya. l er/es
TH. 2019 EDISI 170 PARLEMENTARIA 15
