Page 19 - MAJALAH 170
P. 19
SUMB ANG SARAN
mismanajemen distribusi guru. yang menjadi tugasnya, guru juga
Di beberapa kasus, satu sekolah lemah dalam aspek pedagogis.
pada suatu daerah mengalami Kedua, masih banyak calon
kelebihan guru, sementara guru yang direkrut tak melalui DPR RI PERLU SEGERA
yang lainnya kekurangan guru. mekanisme yang profesional. MEREVISI UU NO. 24
Hal ini disebabkan buruknya Rekrutmen guru menjadi tak
tata kelola tenaga pendidik efektif lantaran tak mengikuti TAHUN 2005 TENTANG
dan kependidikan. Perekrutan, sistem rekrutmen yang GURU DAN DOSEN UNTUK
penempatan, dan mutasi guru dipersyarakatkan, sehingga
tak dilakukan secara profesional. kompetensi guru tidak terukur. MEMPERBAIKI TATA
Adapun upaya lain yang dapat Ketiga, program Peningkatan
dilakukan untuk memenuhi Keprofesian Berkelanjutan KELOLA PENDIDIKAN.
pemerataan kebutuhan guru (PKB) guru yang rendah.
adalah: (1) menawarkan Masih terbatasnya kegiatan
kepindahan (mutasi) kepada pengembangan diri, minimya
guru berdasarkan kebutuhan publikasi ilmiah, serta
daerah atau domisili; (2) kurangnya inovasi dalam
pengangkatan guru PNS dan/atau kegiatan belajar berpengaruh guru dalam diri calon pendidik.
PPPK berdasarkan domisili; (3) pada ketidakmampuan guru Ketiga, optimalisasi PKB
menyiapkan putra-putri daerah merespons perkembangan melalui berbagai kegiatan
terbaik untuk dijadikan guru di tuntutan kemajuan ilmu pendidikan dan pelatihan.
daerahnya masing-masing; dan pengetahuan dan teknologi Baik yang berkaitan dengan
(4) implementasi metode multi yang berakibat pada rendahnya keterampilan mengajar,
grade dan multi subject teaching. kualitas kegiatan belajar- penyusunan instrumen
mengajar. pengajaran maupun berkaitan
STANDARISASI KUALITAS Guna mengatasi permasalahan dengan publikasi ilmiah.
Dalam menjalankan tugasnya rendahnya kualitas guru, Guru juga dipacu untuk
guru harus memiliki standar beberapa upaya dapat ditempuh melakukan PKB secara mandiri
kompetensi yang mencakup melalui kerjasama DPR, supaya menciptakan inovasi
kompetensi pedagogis, pemerintah dengan berbagai pembelajaran.
kepribadian, sosial, dan elemen terkait. Keempat, DPR RI perlu segera
profesional. Kualitas seorang Pertama, mendorong guru yang merevisi UU No. 24 Tahun
guru didasarkan pada standar belum memenuhi kualifikasi 2005 tentang Guru dan Dosen
kompetensi yang dimilikinya. untuk mengikuti program untuk memperbaiki tata kelola
Berbagai faktor yang menjadi pendidikan serta pelatihan pendidikan. UU tersebut sudah
penyebab rendahnya kompetensi agar sesuai dengan kualifikasi tak relevan dengan kondisi
guru di Indonesia. Pertama, yang dibutuhkan. Pemerintah pendidikan saat ini sehingga turut
masih banyak guru yang belum juga harus terus mendorong menjadi penghambat pemenuhan
sesuai dengan kualifikasi guru guru dalam jabatan untuk kebutuhan guru yang berkualitas.
dan minimnya guru yang sudah meningkatkan profesionalisme Badan Keahlian DPR RI, saat ini
tersertifikasi. Dari seluruh melalui sertifikasi pendidik. tengah merancang dan menyusun
jumlah guru di Indonesia, masih Kedua, menerapkan sistem naskah akademik revisi UU No.
terdapat 25 persen yang belum rekrutmen guru melalui 14 tahun 2005 tentang Guru
memenuhi syarat kualifikasi mekanisme profesional. Calon dan Dosen. Gagasan mengenai
akademik dan 52 persen belum guru harus memiliki kualifikasi revisi UU Guru dan Dosen
memiliki sertifikat profesi. dan kompetensi yang sesuai yang diinisiasi oleh DPR, DPD,
Terjadi miss-match disiplin ilmu dengan bidang pengajaran yang pemerintah, kalangan akademisi,
dengan bidang ajar disebabkan akan ditekuninya. Diperlukan tim organisasi profesi, serta pihak
karena persoalan kurangnya guru khusus yang didalamnya terdapat terkait itu diharapkan nantinya
pada mata pelajaran tertentu. organisasi profesi guru, LPTK, dapat menghasilkan kebijakan
Konsekuensinya, disamping dan psikolog untuk menyeleksi yang dapat menyelesaikan
standar keilmuan yang dimiliki calon guru. Peran psikolog juga permasalahan darurat pendidikan,
guru menjadi tak memadai untuk penting dalam tim ini guna terutama kebutuhan guru yang
mengajarkan mata pelajaran mengetahui minat dan bakat berkualitas.
TH. 2019 EDISI 170 PARLEMENTARIA 19
