Page 24 - MAJALAH 170
P. 24
LEGISLASI
DPR Komitmen Pada
Penguatan BPK
Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia (BPK)
adalah lembaga tinggi negara
dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia yang memiliki
wewenang memeriksa
pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan negara.
Menurut UUD 1945, BPK
merupakan lembaga yang
bebas dan mandiri serta
posisinya sejajar dengan
presiden.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir (tengah). Foto: Jaka/jk
aat ini sistem kerja lain yang diisukan muncul dalam menjalankan aktivitasnya,
BPK mengacu pada UU revisi UU BPK ini adalah untuk BPK masih menggunakan UU
Nomor 15 Tahun 2006 menjadi anggota BPK, dibutuhkan Nomor 15 Tahun 2006. Namun
tentang Badan Pemeriksa pengalaman 20 tahun di bidang demikian UU tersebut belum bisa
SKeuangan. Seiring ekonomi, hukum atau administrasi mengakomodasi kebutuhan BPK
perjalanan waktu dan dinamika negara, serta juga telah dua tahun dalam pemeriksaan pengelolaan
yang terjadi, nampaknya sebagian meninggalkan jabatan sebagai dan tanggungjawab mengelola
pihak menilai UU tersebut harus pejabat pengelola keuangan (PPK) keuangan negara.
direvisi untuk disesuaikan dengan negara pada entitas pemeriksaan Ia pun mengungkapkan bahwa
kebutuhan BPK saat ini. BPK. Komisi XI masih akan terus
Atas dasar itu, sejumlah pihak Menanggapi revisi UU BPK ini, menerima masukan dari berbagai
menginisiasi revisi UU BPK Wakil Ketua Komisi XI Ahmad pihak, terutama akademisi. “Kami
yang diantaranya menyangkut Hafisz Tohir mengungkapkan berharap mendapatkan masukan
terkait keanggotaan, wewenang, bahwa Komisi XI telah ditunjuk seluas mungkin dari kalangan
pemilihan anggota, pemilihan sebagai pihak yang akan akademisi agar RUU yang akan
pimpinan, pemberhentian, kode melakukan pembahasan secara kami bahas ini sesuai dengan
etik, pelaksana BPK, dan ketentuan lebih mendetail terkait revisi UU aspirasi yang berkembang dalam
penutup. Nomor 15 tahun 2006 tersebut. masyarakat. Selain itu dapat up
Hal lain seperti pada proses Politisi PAN ini mengungkapkan, to date dan dilaksanakan dalam
pemilihan anggota BPK, terdapat BPK adalah salah satu lembaga jangka waktu yang panjang,”
sejumlah opsi perubahan yakni negara yang bebas dan mandiri ungkap Hafisz Tohir.
usia paling rendah 42 tahun dan yang memeriksa pengelolaan Hal senada diungkapkan Anggota
paling tinggi 62 tahun pada saat dan tanggung jawab tentang Komisi XI Mukhamad Misbakhun
melakukan proses pendaftaran. Hal keuangan negara. Dalam yang memastikan revisi UU BPK
24 PARLEMENTARIA EDISI 170 TH. 2019
