Page 25 - MAJALAH 170
P. 25
LEGISLASI
merupakan upaya dari Komsi dimana BPK sendiri benar-benar
XI DPR RI untuk memperkuat seutuhnya menjadi badan supreme
kelembagaan BPK, sehingga auditor.
dapat terwujud penyelenggaraan BPK SEBAGAI UJUNG “Yang menjadi acuan dari
pemerintahan yang baik. seluruhnya, baik tidak ada kaitan
“Beban BPK semakin berat, TOMBAK HARUS SEMAKIN dengan pemerintah, maupun
untuk itu lembaga pemeriksa DETAIL MENGAWASI juga kaitan dengan unsur partai
keuangan ini perlu diperkuat. politiknya. Nah tapi tentu kita
Apalagi jumlah anggaran PENGELOLAAN UANG akan melakukan pembahasan
yang digelontorkan ke daerah lebih detailnya seperti apa
dalam melakukan pembiayaan NEGARA, SEHINGGA kualifikasi tersebut dalam revisi
pembangunan semakin lama LAPORAN KEUANGAN UU BPK ini,” kata legislator Partai
semakin besar. Ini juga salah Gerindra itu.
satu yang perlu diawasi,” ungkap SEBAGAI PENANGGUNG Willgo juga menjelaskan
Misbakhun. JAWAB APBN HASILNYA dengan adanya Badan
Melalui revisi UU BPK ini, Akuntabilitas Keuangan Negara
diharapkan, nantinya pengawasan BAGUS. (BAKN) lagi di DPR RI, dapat
yang dilakukan BPK dapat memperkuat DPR RI dalam
semakin kuat tata kelolanya. menindaklanjuti hasil temuan
Jangan sampai ada missed dalam BPK. Mengingat BPK adalah
proses pelaksanan peran BPK badan pemeriksa bukan sebagai
sebagai penanggung jawab memperkuat tugas dan fungsi badan pengawas, pengawasnya
pengelolaan keuangan negara. lembaga tinggi negara yang dalam tetap DPR RI yang nantinya
“BPK sebagai ujung tombak sistem ketatanegaraan Indonesia hasil pemeriksaan atau audit
harus semakin detail mengawasi memiliki wewenang memeriksa BPK itu diserahkan ke DPR RI
pengelolaan uang negara, pengelolaan dan tanggung jawab dalam bentuk Laporan Hasil
sehingga laporan keuangan keuangan negara Pemeriksaan (LHP). Dan jika
sebagai penanggung jawab APBN Sementara itu, Anggota mengalami penyimpangan maka
hasilnya bagus. Nah yang diawasi Komisi XI DPR RI Willgo Zainar hal itu akan diserahkan kepada
dan mendapat predikat WTP juga mengatakan yang paling dominan aparat penegak hukum.
diharapkan kinerjanya jangan yang harus dibahas adalah upaya “Nah tindak lanjutnya oleh
menurun,” tuturnya. untuk menghadirkan BPK yang DPR sebagai lembaga yang salah
Lebih lanjut legislator Partai independen secara kualifikasi dan satu fungsinya mengawasi. DPR
Golkar itu mengharapkan rekam jejaknya, juga independen telah memiliki BAKN, nah BAKN
dengan revisi UU BPK ini dapat secara unsur partai politik, inilah yang akan menindaklanjuti
bersama komisi-komisi terkait,
hal-hal yang menjadi temuan dan
hal-hal yang menjadi perhatian
BPK terkait hasil pemeriksaan
tahunannya,” tutup legislator
“BEBAN BPK SEMAKIN dapil NTB ini.
BERAT, UNTUK ITU Pada prinsipnya, Komisi XI telah
sepakat dan siap untuk melakukan
LEMBAGA PEMERIKSA revisi UU BPK demi tujuan
KEUANGAN INI PERLU penguatan kelembagaan dengan
kewenangan yang proporsional
DIPERKUAT. agar marwah kemandirian,
profesionalisme dan independensi
Anggota Komisi XI DPR Misbakhun. lembaga pemeriksa negara ini
tetap terjaga. Namun, hingga kini
pembahasan revisi UU BPK ini
belum berjalan intens, diharapkan
proses revisi ini akan dibahas
setelah pemilu 2019. l hs/es
Anggota Komisi XI DPR RI Misbakhun. Foto: Nadya/jk
TH. 2019 EDISI 170 PARLEMENTARIA 25
