Page 30 - MAJALAH 170

ANGGARAN

Dilema Riset di Tanah Air

Rumusan sebuah kebijakan publik yang ideal berawal dari harus didasarkan pada data riset.
riset yang objektif. Kebijakan publik yang dikeluarkan dari Itu sudah tidak bisa ditawar lagi. Itu
hasil riset akan lebih tepat sasaran, betapa pun pahit untuk juga bisa mencegah kepentingan
diterima. Persoalannya, anggaran riset masih dinilai minim dan politik. Jangan membuat kebijakan
hasil riset tidak tersentralisasi di satu lembaga. Belum lagi ada A, padahal kebutuhannya B. Bila
kita gunakan hasil riset bisa
resistensi interpensi politik dalam sebuah riset. dipertanggungjawabkan dan
akuntabilitasnya jauh lebih tinggi.
Itulah yang penting dari riset untuk
menyusun kebijakan,” tandas
Hetifah.
iset merupakan mestinya A, malah menjadi B. Di sisi lain, sambung politisi
kebijakan hulu bagi Inilah yang harus dihindari dari dapil Kaltim itu, banyak riset
penyelenggara negara kebijakan riset. yang dilakukan lembaga riset
sebelum diwujudkan Karena ia berada di hulu, bila dan perguruan tinggi justru tidak
Rmenjadi sebuah hasilnya salah karena ada intervensi dibutuhkan atau hasilnya tidak
kebijakan publik. Riset memegang politik, maka kebijakan yang sesuai dengan tuntutan pemerintah
peran sangat strategis dan dikeluarkan pemerintah bisa salah sebagai pengguna. Bahkan, banyak
krusial dalam penyelenggaraan hingga ke hilir. “Untuk menyusun riset yang bagus secara akademis
negara. Harus ada kesadaran atau merubah suatu kebijakan tapi tidak bermanfaat bagi
bersama memandang riset sebagai
kebutuhan untuk membangun
bangsa. DPR RI misalnya, sudah
membentuk Badan Keahlian “UNTUK MENYUSUN
Dewan (BKD) untuk menopang
kebutuhan riset di parlemen. ATAU MERUBAH SUATU
Parlementaria pun menemui KEBIJAKAN HARUS
Wakil Ketua Komisi X DPR RI DIDASARKAN PADA
Hetifah Sjaifudian di ruang kerjanya DATA RISET.
beberapa waktu lalu. Menurutnya,
kemajuan suatu bangsa bergantung Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah
pada kebijakan yang terkait riset Sjaifudian.
dan teknologinya. “Makin maju
bangsa, alokasi anggaran risetnya
makin tinggi. Kebijakan dan
keputusan publik yang penting jika
didasarkan pada data dan fakta
akan lebih tepat sasaran, sehingga
bisa produktif,” katanya.
Kebijakan yang didasari riset,
kemungkinan gagalnya sangat
kecil. Negara-negara Eropa dan
Amerika juga menempatkan riset
sebagai kebijakan hulu yang urgen.
Persoalannya, ketika penyelenggara
negara yang meminta riset untuk
menyusun kebijakan, kepentingan
politik kerap masuk mewarnai
hasil riset. Kebijakan yang disusun
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian. Foto: Azka/jk

30 PARLEMENTARIA EDISI 170 TH. 2019