Page 28 - MAJALAH 170
P. 28
ANGGARAN
Polemik Anggaran PPPK,
Pemerintah Pusat dan Daerah
Harus Duduk Bersama
Inisiasi pemerintah untuk beban pemda. Alasannya, tidak kata Herman Khaeron.
menggelar seleksi Pegawai semua pemerintah kota (pemkot) Politisi Partai Demokrat
Pemerintah dengan Perjanjian memiliki kemampuan anggaran ini mengatakan seharusnya
pemerintah melakukan sistem
untuk mengalokasikan anggaran
Kerja (PPPK) sebagai tersebut di APBD. “Kami perencanaan yang baik dan terukur
solusi bagi permasalahan sangat berharap dana untuk sehingga rekrutmen PPPK tidak
tenaga honorer nampaknya PPPK dialokasikan di anggaran menuai polemik seperti sekarang
menimbulkan persoalan pemerintah pusat,” kata Ketua ini. Pemerintah seharusnya
Umum Asosiasi Pemerintah Kota
menganut prinsip perencanaan
baru mengenai ketersediaan Seluruh Indonesia (APEKSI) Airin yang tertata dan baik sehingga
anggaran yang tidak Rachmi Diany. seharusnya dibicarakan dahulu
direncanakan secara baik. Komisi II DPR RI yang mengenai rekrutmen PPPK ini
membidangi aparatur sipil negara kepada seluruh pemerintah daerah.
pun sangat menyayangkan Karena pekerjaan pemerintah tidak
ebagaimana diberitakan kebijakan pemerintah yang belum hanya rekruitmen PPPK saja, masih
anggaran PPPK ini memiliki skema pembiayaan ada pekerjaan lain yang harus
dibebankan pada atas rekrutmen PPPK yang akan dipenuhi presiden selama masa
APBD, sehingga ini dilaksanakan pada akhir April dan kampanye lalu.
Smenimbulkan masalah awal Mei. “Kalau saya sih berprinsip sejak
terkait ketidaksiapan pemerintah Wakil Ketua Komisi II DPR awal, bagi itu CPNS maupun PPPK,
daerah dalam menyiapkan Herman Khaeron pun meminta ayo kita planning, buat perencanaan
anggaran tersebut. Terlebih, pemerintah pusat dan daerah untuk anggarannya. Dan,
kemampuan anggaran daerah duduk bersama guna mencari bagaimana
selalu berbeda, ada daerah yang solusi mengenai anggaran PPPK kita harus
memiliki keleluasaan anggaran ini supaya masyarakat tidak secara
yang tinggi namun ada juga dibuat bingung. “Memang belum
daerah yang memiliki keterbatasan tergambar solusinya karena
anggaran. pertama, tidak ada anggaran di
Terakhir, ramai diberitakan pusat dan saya yakin juga ada
sebanyak 98 pemerintah kesulitan anggaran di daerah.
kabupaten dan kota menyatakan Dan, urgensi bagi Pemda
ketidaksiapannya jika beban terhadap penggajian
anggaran PPPK ini diserahkan ke mungkin juga tidak
pemerintah daerah (pemda). 98 terlalu mendesak
pemkot tersebut meminta beban dibandingkan
keuangan PPPK dibebankan pada dengan pos
pemerintah pusat melalui APBN. anggaran lainnya,”
Para wali kota menyepakati
kedudukan keuangan PPPK
disamakan dengan kedudukan Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Herman Khaeron. Foto: Geraldi/jk
keuangan aparatur sipil negara
(ASN), yakni dialokasikan di
APBN. Dengan demikian, PPPK
tidak dibiayai atau menjadi
28 PARLEMENTARIA EDISI 170 TH. 2019
