Page 27 - MAJALAH 170
P. 27
LEGISLASI
kesehatan. "NEGARA JUGA HARUS
Politisi dari Fraksi Partai HADIR DALAM MEMBERIKAN
Persatuan Pembangunan (PPP) PELAYANAN KEPADA
ini menjelaskan, setelah melalui
pembahasan secara intensif dan MASYARAKAT DALAM
komprehensif RUU usul inisiatif PROSES PERSALINAN, JADI INI
DPR ini terdiri dari 13 Bab dan 85 KOMPREHENSIF SEKALI,"
Pasal. Di dalamnya membahas
tentang pendidikan kebidanan, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ermalena.
bidan warga negara Indonesia
lulusan luar negeri, bidan warga
negara asing, hak dan kewajiban Bidan sebagai salah satu
bidan, organisasi profesi bidan dan jenis profesi tenaga kesehatan
hal-hal lain yang dianggap penting. pemberi pelayanan kesehatan
Ermalena menegaskan bahwa dituntut untuk dapat memberikan
RUU Kebidanan bertujuan pelayanan secara profesional,
untuk meningkatkan profesi kompeten dan memenuhi standar.
bidan. Sebagai Ketua Panja dia "Hal ini dimaksudkan agar
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ermalena. Foto: Jaka/jk
memaparkan bahwa, pembahasan masyarakat penerima pelayanan
RUU Kebidanan dilakukan secara kesehatan dapat terlindungi dari
intensif menggunakan landasan praktik Kebidanan yang dapat Rapat Paripurna, Rabu (13/2/2019)
berfikir bahwa pengaturan merugikan kesehatan masyarakat," RUU Kebidanan disahkan oleh
mengenai profesi bidan masih ujar Ermalena. seluruh faraksi di DPR bersama
tersebar dalam berbagai peraturan Menurutnya saat ini dengan pemerintah. RUU tentang
perundang-undangan dan belum pembangunan kesehatan Kebidanan ini terdiri dari 12 Bab
menampung kebutuhan hukum menjadi investasi utama untuk dan 80 Pasal.
dari profesi bidan maupun pengembangan kualitas sumber "Selanjutnya kami akan
masyarakat. daya manusia Indonesia. Untuk menanyakan kepada seluruh
"Pengaturan kebidanan mewujudkan itu, diperlukan Fraksi-Fraksi apakah RUU tentang
bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan Kebidanan dapat disetujui untuk
mutu bidan, mutu pendidikan, dan kesehatan secara sistematis, disahkan menjadi undang-
pelayanan kebidanan, memberikan terarah, terpadu, menyeluruh, serta undang?" tanya Wakil Ketua DPR
perlindungan, dan kepastian keterlibatan berbagai komponen RI Agus Hermanto saat memimpin
hukum kepada bidan dan klien, bangsa. Rapat Paripurna, di Gedung
serta meningkatkan derajat Ermalena berpandangan Nusantara II, Senayan, Jakarta.
kesehatan masyarakat," ungkap penyelenggaraan pembangunan Serentak dijawab oleh para Anggota
Ermalena dalam laporannya kesehatan perlu didukung oleh Dewan "Setuju," ketuk palu
di hadapan Rapat Paripurna di tenaga kesehatan yang berkualitas Pimpinan Sidang menjadi tanda
Gedung Nusantara II, pertengahan dan memadai jumlahnya. pengesahan RUU menjadi Undang-
Februari 2019. Ketersediaan tenaga kesehatan Undang.
Dia juga menjelaskan, dalam baik dari segi jenis, jumlah, dan Sebelumnya Wakil Ketua Komisi
era jaminan kesehatan nasional distribusi yang merata, diharapkan IX DPR RI Ermalena sebagai Ketua
saat ini, jejaring dan kerja sama dapat mempercepat terwujudnya Panja melaporkan, bahwa Rapat
tim tenaga kesehatan dalam derajat kesehatan masyarakat yang Kerja Komisi IX beserta dengan
memberikan pelayanan kesehatan setinggi-tingginya. pemerintah pada 4 Februari
pada semua tingkat pelayanan Setelah melalui pembahasan telah menyetujui RUU Kebidanan
merupakan hal yang penting yang dinamis di Panitia Kerja disahkan dalam Rapat paripurna.
dan harus mendapat perhatian. Komisi IX, serta menyelaraskan Dalam rapat tersebut seluruh
Hal tersebut perlu didukung rumusan Rancangan Undang- perwakilan Fraksi di Komisi IX
dengan pengaturan tenaga Undang (RUU) di Tim Perumus dapat memberikan persetujuan
kesehatan, termasuk di dalamnya dan Tim Sinkronisasi, dan lebih terhadap RUU tentang Kebidanan
Bidan, yang diharapkan akan lanjut disetujui dalam rapat kerja untuk dilanjutkan kepada
menjadi salah satu dasar hukum Komisi IX DPR bersama dengan Pembicaraan Tingkat II di dalam
penyelenggaraan. pemerintah, akhirnya dalam Rapat Paripurna DPR RI. l eko/es
TH. 2019 EDISI 170 PARLEMENTARIA 27
