Page 29 - MAJALAH 170
P. 29
ANGGARAN
bertahap menuntaskan itu.
Dibandingkan harus terburu-buru,
kemudian memberikan janji, tapi
dalam prosesnya membutuhkan
dukungan dari pemerintah daerah,”
ucapnya.
Namun, persoalan itu telah
terjadi sehingga yang perlu
dipikirkan sekarang adalah model
penyelesaiannya yang harus dicari.
Penyelesaian ini sangat penting
agar jangan sampai polemik PPPK
ini berujung pada kekecewaan pada
masyarakat.
Jika tidak segera dicari soluisnya
mengenai pembiayaan PPPK ini,
maka ada potensi terkendala
dalam rekrutmennya. Herman
pun menegaskan bahwa Komisi Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto. Foto: Oji/jk
II siap untuk menjadi fasilitator
dalam penyelesaian ini, terutama
menyangkut hubungan pemerintah ternyata eksekutif menganggarkan dengan DPR.
pusat dan daerah. gaji PPPK bersumber dari APBN, “Kita belum pernah membahas
“Tentu kami akan fasilitasi sudah jelas hal tersebut melanggar. anggaran, tetapi saya yakin pada
agar ini tidak menjadi harapan Sebab untuk anggaran, aturannya pemerintah pasti ada. Berapa sih
rakyat yang tidak terwujud. Ingin harus dirembukkan dengan DPR," tidak besar-besar amat dibanding
menuntaskan K2, honorer, para ucapnya. dengan APBN kita, dibanding
penyuluh, perangkat desa, tapi ayo Di lain kesempatan, Ketua Komisi dengan alokasi untuk pendidikan
dibahas perencanaan administrasi X DPR Djoko Udjianto memberikan kita. Itu tidak ada artinya, cuma
dan keuangannya yang lebih pasti,” apresiasi atas inisiasi pemerintah kembali lagi kami yakin pemerintah
ujarnya. untuk menyelesaikan tenaga pasti akan menyelesaikan masalah
Sementara itu, Anggota Komisi honorer melalui skema PPPK. guru honorer itu dengan baik,”
X Nizar Zahro mengungkapkan Namun, mengenai anggaran ia pun ujarnya.
bahwa pemerintah pusat tidak bisa menyerahkan sepenuhnya pada Meski persoalan ini masih
lepas tangan terhadap anggaran kebijakan pemerintah. berlangsung, Politisi Demokrat ini
PPPK ini, terutama menyangkut “Sekarang saya memberikan pun meminta pada masyarakat
penolakan pemda untuk apresiasi dan terima kasih kepada yang terlibat dalam proses
membiayai gaji PPPK. Menurutnya pemerintah di dalam rangka PPPK ini untuk tenang. Kepada
wajar jika para kepala daerah menyelesaikan status guru honorer pun diminta untuk tetap
menolak APBD dialokasikan honorer K2. Jangan menyelesaikan bekerja seperti biasa menunaikan
untuk pembiayaan PPPK, karena sepotong-sepotong supaya kewajiban pekerjaannya. “Dan saya
kemampuan anggaran daerah juga tenaga honorer semua selesai dan berharap saudara kita, honorer
terbatas. “Konsep PPPK dibuat pemerintah tidak punya utang ini K2 bersabar, tetap mengajar
oleh pemerintah pusat, maka terkait guru honorer karena dan menjalankan kewajibannya,”
sudah seharusnya pemerintah kembali lagi pengabdiannya yang tuturnya.
pusatlah yang paling bertanggung sudah cukup lama,” ujar Djoko. DPR sebagai pengawas
jawab atas terjadinya kendala di Khusus untuk anggaran, pemerintahan tentunya berhadap
lapangan,” kata Nizar. Djoko mengungkapkan bahwa polemik ini dapat segera
Nizar Zahro yang juga anggota itu memerlukan political will dituntaskan, satu langkah yang
Badan Anggaran DPR juga pemerintah guna menyelesaikan. harus dilakukan yakni adanya
mengatakan, dalam rapat-rapat di Sehingga ia optimis pemerintah duduk bersama antara pemerintah
komisi yang membidangi masalah bisa menyelesaikan persoalan pusat dan daerah untuk sama-sama
pendidikan, tidak ada pembahasan itu, meskipun secara spesifik soal mencari solusi mengenai masalah
mengenai gaji PPPK. "Kalau anggaran belum ada pembahasan ini. l hs/es
TH. 2019 EDISI 170 PARLEMENTARIA 29
