Page 27 - MAJALAH 150
P. 27

sinkronisasi perencanaan dan alokasi   kapasitas pendapatan dalam negeri   dalam koridor yang mendukung
              belanja  kementerian/lembaga  di  (PDN)  yang  sebenarnya  untuk  pemulihan ekonomi secara global,”
              APBN  2018.  Hal  ini  dimaksukan   menetapkan dana alokasi umum   katanya di Gedung DPR RI, Senayan,
              untuk menyesuaikan visi nawacita   (DAU)                          Jakarta.
              Presiden Jokowi yakni membangun     Pemerintah juga akan menempuh    Pemerintah juga sepakat bahwa
              Indonesia dari pinggiran.        kebijakan ekspansif yang terarah dan   di tengah situasi ekonomi global yang
                 “Dana transfer daerah dan dana   terukur dengan defisit anggaran yang   penuh ketidakpastian, lndonesia harus
              desa untuk mendukung implementasi   direncanakan berkisar 1,9 % - 2,3 %   mengandalkan kekuatan domestik di
              nawacita yaitu membangun Indonesia   terhadap  product  domestic  bruto  (PDB).   dalam mencapai sasaran ekonomi dan
              dari pinggiran dengan memperkuat   Kebijakan itu menurut Azis diarahkan   pembangunan nasional.
              pembangunan daerah dan desa dalam   untuk  mendorong  pertumbuhan    DPR berharap RAPBN 2018
              kerangka NKRI dan memperkuat ciri   ekonomi yang berkelanjutan.   yang disusun dalam pokok-pokok
              Indonesia sebagai negara yang telah   “Kebijakan  tersebut  diarahkan   pendahuluan ini dapat memberikan
              melaksanakan  desentralisasi  fiskal,”   untuk  mendorong  pertumbuhan  manfaat yang seluas-luasnya bagi
              tegas Azis.                      ekonomi yang berkelanjutan dan   kehidupan berbangsa dan bernegara.
                 Topik lain tentang pemberian   berkeadilan serta mendukung kegiatan   Sinergitas yang baik antara DPR
              subsidi listrik, DPR dan pemerintah   produktif  guna  meningkatkan  dan pemerintah diharapkan mampu
              sepakat untuk meningkatkan efisiensi   kapasitas produksi dan daya saing,”   terwujud sehingga pembangunan
              anggaran   melalui  peningkatan  tutur Azis.                      yang telah ditargetkan dapat terealisasi
              efisiensi  penyediaan  tenaga  listrik   Kebijakan ekspansif itu ditempuh   dengan baik.
              dengan  optimalisasi  pembangkit  diikuti dengan pengelolaan fiskal yang   “Kami atas nama pimpinan dan
              listrik berbahan bakar non BBM   sehat dan kesinambungan melalui   anggota Banggar DPR mengucapkan
              serta memperbaiki ketepatan sasaran   pengendalian  defisit  dalam  batas   terimakasih  dan  penghargaan
              penerima subsidi listrik rumah tangga   aman yakni 1,9 % hingga 2,3% dari   kepada Menteri Keuangan, Menteri
              dengan sambungan daya 450 VA dan   PDB, menjaga rasio utang dalam batas   Perencanaan  Pembangunan,  dan
              daya 900 VA untuk rumah tangga   manageable yakni 27 % hingga 29%   Gubernur Bank Indonesia serta
              miskin dan rentan.               dari  PDB  dan  menurunkan  defisit   Kementerian dan Lembaga atas
                 Azis juga menegaskan bahwa    keseimbangan premier dibawah Rp   kerjasamanya dalam pembahasan ini,”
              pemerintah   perlu   mendorong   100 triliun.                     tutup Azis. n(hs)
              peningkatan  pemanfaatan  energi
              baru dan terbarukan sebagai energi   Waspadai     Ketidakpastian
              input tenaga listrik. “Mendorong   Keuangan Global
              peningkatan pemanfaatan energi baru   Sementara itu Menteri Keuangan
              dan terbarukan sebagai energi input   (Menkeu) Sri Mulyani sebagai wakil
              tenaga listrik melalui optimalisasi   dari pemerintah menyatakan terkait
              dukungan     APBN      terhadap  kondisi   perekonomian   global,
              pengembangan EBT yang antara     meskipun pertumbuhan ekonomi
              lain  intensif  perpajakan,  belanja   global di tahun 2018 diperkirakan akan
              pemerintah pusat dan dana transfer   sedikit meningkat dibandingkan 2017,
              daerah,” tegas Azis.             namun ketidakpastian masih tinggi
                 Selain itu juga akan dilakukan   sehingga harus terus diwaspadai.
              penguatan  implementasi  kebijakan   Menurutnya     ketidakpastian
              dana transfer umum (DTU) melalui   terbesar  berasal  dari  kebijakan
              optimalisasi alokasi, penyaluran dan   ekonomi yang akan diambil oleh
              penggunaan  dana  bagi  hasil  (DBH)   negara besar, seperti Amerika Serikat
              serta  penyempurnaan  formulasi  (AS). “Untuk itu, Pemerintah berharap                           foto : Iwan/iw
              perhitungan  pendapatan  dalam   bahwa kebijakan ekonomi yang  akan
              negeri neto agar lebih mencerminkan   diambil oleh negara tersebut, tetap   Menteri Keuangan  Sri Mulyani Indrawati



                                                                                Edisi : 150 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA  |  27
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32