Page 26 - MAJALAH 150

ANGGARAN

dan efektivitas birokrasi
Mengenai arah serta peningkatan
kualitas pelayanan
kebijakan fiskal,
publik. Selain itu,
Azis Syamsuddin dukungan terhadap
menjelaskan bahwa berbagai pelaksanaan
program dan sasaran
tema yang akan
pembangunan tetap
diangkat yakni dilakukan sesuai RKP
‘Pemantapan seperti akselerasi
pe ng u rang an
Pengelolaan Fiskal
kesenjangan dan
untuk Mengakselerasi kemiskinan. “Akselerasi
Pertumbuhan pe ng u rang an
kesenjangan dna
Ekonomi yang
kemiskinan antara
Berkeadilan’ sehingga lain melalui efektivitas
diharapkan mampu program perlindungan
sosial, subsidi tepat foto : Iwan/iw
menggenjot
sasaran dan affirmative
pertumbuhan policy,” ujar Azis.
nasional. Peningkatan kualitas
SDM melalui perbaikan kualitas dan Selain itu, tentang pengelolaan
akses pendidikan tetap akan dilakukan utang negara, Azis menegaskan
tingkat kepatuhan wajib pajak dan dengan mengacu pada kompetensi, bahwa pemerintah perlu memenuhi
membangun kesadaran pajak untuk distribusi guru,sarpras, penguatan kewajiban untuk menjaga akuntabilitas
menciptakan sustainable compliance,” vokasional dan peningkatan akses pengelolaan utang pemerintah
terang Azis. serta mutu layanan kesehatan melalui serta mengefisienkan dan menjaga
Terkait pendapatan negara bukan peningkatan supply side, efektivitas dan resiko beban pembayaran bunga
pajak (PNBP), Azis menegaskan keberlanjutan JKN. utang melalui pemilihan komposisi
bahwa arah yang akan dilakukan Selain itu, upaya untuk instrumen utang yang tepat dan
yakni mengoptimalisasi PBNP Migas, mengembangkan sektor unggulan melaksanakan transaksi lindung tunai.
Minerba dan panas bumi melalui seperti ketahanan pangan, energi Hal lain mengenai dana hibah, Azis
penerapan sistem baru yakni gross kemaritiman, pariwisata dan insdustri menegaskan hal itu akan disesuaikan
split untuk PNBP Migas, perbaikan tetap akan dilakukan dalam RAPBN kembali dengan kebutuhan daerah dan
tata kelola dan pelestarian lingkungan. 2018. Sama halnya untuk memperkuat disesuaikan dengan prioritas nasional
Juga akan dilakukan perluasan kepastian dan penegakan hukum, sehingga lebih terarah. “Pengalokasian
inter-koneksi atau integrasi sistem stabilitas pertahanan dan keamanan hibah kepada daerah baik yang
pembayaran PNBP di kementerian politik dan demokrasi. bersumber dari pinjaman dan hibah
dan lembaga dengan sistem Informasi DPR juga meminta kepada luar negeri maupun rupiah murni
PNBP online (Simponi). Sehingga Pemerintah untuk senantiasa dilaksanakan berdasarkan kebutuhan
diharapkan dengan sistem ini akan mengantisipasi ketidakpastian daerah yang disesuaikan dengan
semakin meningkatkan jumlah PNBP. roda perekonomian. “Pemerintah prioritas nasional,” terang Azis.
Mengenai kebijakan umum perlu mengantisipasi kepastian Terkait tentang kebijakan umum
belanja pemerintah pusat tahun 2018, ketidakpastian perekonomian melalui transfer daerah dan dana desa tahun
pemerintah dan DPR telah sepakat dukungan cadangan resiko fiskal dan 2018, Azis menerangkan bahwa
untuk menjaga kesejahteraan aparatur mitigasi bencana serta pelestarian alokasi anggaran transfer daerah
pemerintah dalam rangka efisiensi terhadap lingkungan,” terang Azis. secara proporsional akan memperkuat

26 | PARLEMENTARIA n Edisi : 150 TH. XLVII 2017