Page 29 - MAJALAH 150
P. 29

secara demokratis, jujur dan adil.  Isu presidential threshold  atau   dianggap lebih demokratis dan
                 “Apa yang telah dibahas dalam   ambang batas pemilihan presiden   tingkat partisipasi masyarakat akan
              3.055 DIM dan 373 Pasal selama 9 bulan   merupakan  isu  yang  paling  lebih tinggi. Alasannya, pemilih bisa
              ini, dengan demikian segala peraturan   menimbulkan perdebatan di antara   memilih langsung wakilnya. Sistem
              dalam RUU yang tengah diputuskan   lima isu krusial lainnya. Hingga   ini baru benar-benar diterapkan pada
              dalam paripurna ini termasuk masalah   diputuskan, isu ini masih menuai pro   Pemilu 2009 dan Pemilu 2014.
              presidential threshold adalah sudah   kontra, tak hanya dari luar parlemen,   Dapil magnitude 3-10, atau alokasi
              sesuai dengan amanat konstitusi UUD   tetapi juga di internal parlemen.   kursi per daerah pemilihan, merupakan
              1945 dan konstitusional,” ujar Tjahjo   Presidential threshold yang akhirnya   rentang jumlah kursi anggota DPR di
              Kumolo saat membacakan pandangan   diputuskan adalah 20-25 persen, yakni   setiap daerah pemilihan. Sama seperti
              pemerintah.                      20 persen suara kursi di DPR atau 25   sebelumnya, jumlah kursi di setiap
                 Isu-isu krusial dalam RUU Pemilu   persen suara sah nasional.  dapil anggota DPR paling sedikit 3
              yang telah disahkan antara lain, adalah   Sistem pemilu pada pemilihan   kursi dan paling banyak 10 kursi.
              ambang batas pemilihan presiden,   umum 2019 sama seperti pemilu     Parliamentary Threshold 4% adalah
              ambang batas parlemen, alokasi kursi   sebelumnya, yaitu sistem proporsional   ambang batas perolehan suara partai
              anggota  DPR  per  daerah  pemilihan,   terbuka  dimana  pemilih  tetap  politik untuk bisa masuk ke parlemen.
              dan sistem pemilu. Dampak UU     bisa memilih langsung orang yang   Dalam pemilu sebelumnya, parpol
              Pemilu ini sangat besar setelah   dikehendaki di kertas suara yang   minimal harus mendapat 3,5% persen
              disahkan untuk menjadi landasan   tercantum nama calon dan partainya.   suara untuk kadernya bisa duduk
              pemilihan umum 2019.             Sistem pemilu proporsional terbuka   sebagai anggota dewan, namun dalam
                 Dalam UU ini juga menambah    merupakan sistem yang cenderung   UU Pemilu ditetapkan sebesar 4%.
              jumlah anggota DPR sebanyak 15   membebaskan pemilih untuk memilih   Tentu  dengan  naiknya  angka,
              kursi,  dari  semula  560  kursi  menjadi   calon yang diinginkannya. Calon   meski hanya setengah persen, atau
              575 kursi yang akan didistribusikan di   legislatif terpilih adalah mereka yang   naik 0,5 persen dari Pemilu 2014 lalu.
              beberapa provinsi di luar Jawa, seperti   mendapatkan suara terbanyak dari   Konsekuensi dari itu akan menyaring
              Jambi, Lampung, kalimantan Barat,   pemilih.                      partai-partai yang tidak mencapai
              Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan   Sistem ini banyak diusulkan   4% untuk tidak memperoleh kursi di
              Nusa Tenggara Barat.             oleh  pengamat   pemilu  karena  DPR. n (eko)





























                                                                                                               foto : Jaka/iw


              Suasana rapat Paripurna pengambilan keputusan RUU Pemilu di hujani Interupsi

                                                                                Edisi : 150 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA  |  29
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34