Page 28 - MAJALAH 150

[ LEGISLASI ]

Demokratis Jujur dan Adil Menjadi Harapan

Pemilu 2019

mengambil keputusan dan walk
out. Sedangkan Fahri Hamzah ikut
mendampingi Setya Novanto sebagai
Pimpinan Sidang, meski secara pribadi
memilih Paket B tetapi tidak walk out,
karena secara etis harus minimal ada
dua Pimpinan.
Mengingat dalam pengambilan
keputusan pada paripurna harus
kuorum, Fahri memilih bertahan
foto : Jaka/iw di kursinya untuk menyelamatkan
jalannya rapat. Sehingga, jumlah
Pimpinan DPR RI memimpin sidang Paripurna pengambilan keputusan terhadap RUU Pemilu anggota yang berada di ruang rapat
mencapai 322 anggota atau melebihi
syarat minimum. Dengan begitu rapat
Setelah melalui rangkaian rapat-rapat Panitia Khusus bisa dilanjutkan dan keputusan bisa
Rancangan Undang-Undang Pemilu yang tak kenal lelah, diambil dalam paripurna.
bersama dengan pemerintah, pansus yang sudah bekerja “Setelah kita lihat bersama, jumlah
selama sembilan bulan, akhirnya mengesahkan RUU tentang anggota secara fisik dengan jumlah
Pemilihan Umum pada Rapat Paripurna DPR RI, akhir Juli total 538 dan yang pro opsi A jumlah
lalu. 322, namun 216 memilih opsi B dan
mempunyai pandangan berbeda, maka
R apat Paripurna DPR RI sampai 10 kursi, dan metode konversi apakah disetujui?” tanya Ketua DPR
opsi A secara aklamasi kita putuskan,

suara sainte-lague murni.
panggung
RI Setya Novanto yang memimpin
merupakan
Pengesahan ini disetujui oleh
pengambilan
keputusan
tinggi dalam sistem ketatanegaraan, pemerintah dan enam fraksi di DPR sidang, pertanyaan tersebut dijawab
peserta sidang “setuju” lalu ketukan
agenda ini demi memutuskan hajat secara aklamasi. Enam fraksi yang palu sebagai tanda pengesahan RUU
hidup orang banyak. Pemilu adalah menyetujui di antaranya, Partai Pemilu.
kepentingan publik, guna memilih Demokrasi Indonesia Perjuangan Setelah melalu proses persetujuan
kepemimpinan nasional lima tahun ke (PDIP) 107 suara, Golkar 85 suara, di rapat paripurna DPR, Menteri
depan. NasDem 36 suara, Partai Kebangkitan Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam
Pada rapat paripurna ini, DPR Bangsa (PKB) 43 suara, Hanura sambutanya menyampaikan, dengan
telah menetapkan ambang batas 15 suara, dan Partai Persatuan disahkannya RUU Pemilu menjadi UU
pemilihan presiden sebesar 20% Pembangunan (PPP) 36 suara. maka setidaknya pelaksanaan pemilu
dari kursi DPR, atau 25% suara sah Sementara empat fraksi lainnya, serentak telah memiliki landasan
nasional di pemilu legislatif. Selain yakni Fraksi Gerindra 72 suara, hukum. Dengan begitu pemerintah
ambang batas presiden, Paket A Demokrat 60 suara, PAN 46 suara, setuju dilaksanakan tahapan
yang disahkan pada rapat paripurna dan PKS 39 suara termasuk tiga berikutnya. Segenap masyarakat
tersebut memuat ambang batas Pimpinan Dewan Taufik Kurniawan, mengharapkan dengan UU Pemilu
parlemen 4%, sistem pemilu terbuka, Agus Hermanto dan Fadli Zon baru, digunakan pada pemilu 2019
alokasi kursi per daerah pemilihan tiga memutuskan untuk tidak ikut yang akan datang bisa terselenggara

28 | PARLEMENTARIA n Edisi : 150 TH. XLVII 2017