Page 21 - MAJALAH 150
P. 21
juga diperlukan peran serta anggota angin. api. Sebut saja UU Darurat No.12 Tahun
masyarakat lain untuk lebih peduli Untuk hal itulah, Mantan Kapolres 1951.
terhadap lingkungan sekitar, jika ada Klaten ini mengakui bahwa tak ada Dalam UU Darurat No.12 Tahun
praktik-praktik pembuatan senjata illegal pengawasan khusus terkait senjata api 1951 disebutkan hukuman masksimal
di sekitarnya. rakitan karena memang tak muncul terhadap kepemilikan senjata api tanpa
Dengan adanya dua contoh kasus di permukaan alias illegal. Yang bisa izin adalah maksimal hukuman mati,
kriminal yang berturut-turut terjadi dan dilakukan kepolisian adalah menelusuri hukuman seumur hidup dan 20 tahun
menghebohkan masyarakat tersebut, asal pembuatan dari senjata rakitan penjara. Dalam tingkat undang-undang,
Benny menilai Kepolisian lemah dalam tersebut. Indonesia juga memiliki Perppu No. 20
melakukan kontrol terhadap peredaran Tahun 1960. Serta Peraturan Kapolri
senjata di masyarakat. Namun Benny Dasar Hukum Penggunaan SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004
enggan menyalahkan seutuhnya kepada Senpi tentang Pelaksanaan Pengawasan dan
Kepolisian. Karena begitu terbukanya Dalam sebuah artikel media massa Pengendalian Senjata Non Organik.
arus informasi yang kemudian sempat disebutkan bahwa Jepang Namun sebagaimana yang
memudahkan seseorang untuk membuat menjadi adalah salah satu negara yang diungkapkan Benny, kriminalitas
atau merakit senjata api sendiri. memiliki tingkat kejahatan senjata api dengan menggunakan senjata api
Kepala Biro Penerangan Mabes terendah di dunia. Bahkan ketika terjadi dapat ditekan bahkan dihilangkan, jika
Polri Brigjen (Pol) Rikwanto dalam news pembunuhan massal, sang pembunuh polisi terus melakukan pengawasan
line yang dikeluarkannya Selasa 11 Juli tidak menggunakan senjata api, terhadap peredaran senpi rakitan yang
2017 lalu mengatakan bahwa senjata api melainkan menggunakan pisau. jelas-jelas illegal. Tidak hanya itu, polisi
yang digunakan pelaku kejahatan dalam Bahkan Polisi Jepang jarang sebagai pihak berwenang mengeluarkan
melancarkan aksinya tidak selalu milik menggunakan senjata api dan lebih izin penggunaan senjata juga secara
pribadi, melainkan sewaan. Dengan menekankan pada seni bela diri. Mereka rutin harus melakukan kontrol dan
kata lain, pinjam meminjam senjata lebih banyak menghabiskan waktu pengawasan terhadap para pemegang
api diantara para pelaku kejahatan itu dengan berlatih kendo (aksi bela diri lisensi senjata api. Dan semua itu akan
dilakukan lantaran stok yang dimiliki berkelahi dengan pedang bamboo) dari membuahkan hasil yang maksimal jika
oleh pemilik senjata api terbatas. pada menggunakan senjata api. ada peran serta masyarakat untuk lebih
Melihat tipe senjata yang digunakan Untuk mendapatkan atau membeli peduli terhadap lingkungan sekitar. n (ayu)
para pelaku kedua aksi kriminalitas senapan di Jepang, perlu kesabaran
dengan senjata api itu, Rikwanto ekstra. Pasalnya pembeli harus
menduga senjata tersebut merupakan mengikuti sejumlah tahapan. Pertama
rakitan yang kemungkinan bisa didapat kursus tentang senjata api yang
dengan mudah. berlangsung selama satu hari penuh,
“Senjata illegal ada dua jenis. Satu ujian tertulis, serta lulus tes menembak
pabrikan, biasanya dari daerah konflik dengan nilai minimal sembilan puluh
seperti Filipina, Aceh, Poso, atau lima persen. Serta harus mengikuti tes
Papua. Tapi jarang sekali karena senjata kesehatan, tes kejiwaan dan test obat-
pabrikan biasanya beredar di kalangan obatan. Tidak hanya itu, riwayat atau
kombatan,” ujar Rikhwanto. catatan kriminal anda pun ikut diperiksa,
Ada juga senjata rakitan yang dirakit guna memastikan bahwa anda tidak
dikampung-kampung misalnya di daerah terhubung dengan kelompok kriminal
Cipacing, Jawa Barat. Dari sekian banyak serta kelompok ekstrim.
pengrajin senapan angin, ada oknum Tentu saja apa yang dilakukan pihak
tertentu yang menyanggupi untuk Jepang ini juga telah lebih dulu dilakukan
membuat senjata api rakitan. Dengan oleh Indonesia. Terbukti dengan
alasan, keuntungan yang dihasilkan berbagai undang-undang dan peraturan
dari pembuatan senjata api lebih besar yang menjadi dasar hukum pengaturan
ketimbang hanya membuat senapan kepemilikan dan penggunaan senjata Sumber : www.kopiinstitute.com
Edisi : 150 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 21

