Page 18 - MAJALAH 150

| SUMBANG SARAN

Urgensi UKP PIP Dalam Membumikan Kembali

Nilai Pancasila

Presiden Joko Widodo membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila
pada tanggal 7 Juni 2017 dengan menunjuk Yudi Latif sebagai kepala eksekutif dari unit
tersebut. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2017, tugas dan fungsi unit
tersebut adalah membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan umum pembinaan
ideologi Pancasila dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian
pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Sebagai lembaga baru yang (tolong menolong) yang berlandaskan
dibentuk Presiden, tentu ada banyak saling menghargai satu sama lain
harapan yang perlu disampaikan. dalam aktivitas keseharian kita.
Tulisan ini akan mengelaborasi Alhasil, ingatan warga negara
tentang urgensi kehadiran UKP- Indonesia akan nilai-nilai tersebut
PIP dalam nilai mensosialisasikan mudah terkikis akibat jurang lebar
kembali nilai-nilai Pancasila yang antara pemahaman teori dan praktek
telah luntur dalam kepribadian yang dilakukan sehari-hari oleh
bangsa Indonesia dan menjadi satu masyarakat.
tantangan serius bagi generasi masa Rezim Orde Baru pun
depan kita. runtuh. Publik pun kemudian
mempertanyakan makna Pancasila
Nilai-Nilai Pancasila Dan manakala kerusuhan Mei 1998 di
Masalahnya kota-kota besar adalah bukti tidak
Aditya Perdana Pada era Orde Lama dan Orde sinkronnya antara pemaparan nilai-
P residen Joko Widodo Baru implementasi Pancasila sebagai nilai Pancasila di ruang-ruang

seperti
menyampaikan
para
ideologi negara dijalankan. Oleh
perilaku
sekolah
dengan
yang dikutip dari Kompas
(5/6/2017) bahwa unit kerja ini karena adanya G 30 S/PKI di tahun perusuh yang beringas dan tidak
berperikemanusiaan.
1965, pemerintah Orde Baru benar-
berbeda dengan lembaga BP7 benar menjaga kemurnian nilai Beberapa tahun kemudian,
(Badan Pembina Pendidikan dan implementasi Pancasila kepada kerusuhan dan konflik sosial pun
Pelaksana Pedoman Penghayatan seluruh rakyat, salah satu medianya merebak di banyak kota. Perilaku
dan Pengamalan Pancasila) yang ada adalah jalur pendidikan formal. korupsi para pejabat publik pun
di jaman Orde Baru lalu. Sepanjang 32 tahun, rezim mencuat dan menjadi perbincangan
Menurut Presiden, Unit kerja Orde Baru melakukan sosialisasi di masyarakat. Keputusan-keputusan
ini nanti tidak melakukan sosialisasi dan indoktrinisasi Pancasila di politik di DPR pun menegasikan
nilai-nilai Pancasila dengan cara seluruh sekolah dari tingkat dasar musyawarah mufakat dalam proses
indoktrinisasi seperti pada era hingga perguruan tinggi. Dalam pengambilan keputusan. Lalu,
Orde Baru yang lalu. Namun ada indoktrinisasi tersebut, guru- seberapa penting pembelajaran
kebutuhan penyampaian materi dan guru dan para penatar Pancasila Pancasila yang didapat dalam
pesan yang lebih kreatif dengan selalu menyampaikan pentingnya pendidikan kita?
menyesuaikan kebutuhan hari ini. implementasi nilai gotong royong Di masa krisis inilah Pancasila

18 | PARLEMENTARIA n Edisi : 150 TH. XLVII 2017