Page 59 - MAJALAH 150
P. 59

yang  sudah  diatur  dalam  Undang-  kita tetap berpegangan kepada hak   perempuan itu, berharap Pansus
              Undang.                          konstitusional DPR.              Hak Angket harus tetap berjalan
                 “Masyarakat seharusnya dapat     Sama  halnya  dengan  isu  yang   sesuai dengan tugas dan fungsinya.
              menerima hal tersebut. Tapi karena   marak dibicarakan pekan ini,   Pansus Hak Angket KPK ini
              ada ‘bumbu-bumbu’ politik dan    yaitu pernyataan 400 guru besar   ditujukan  untuk  memperbaiki
              media yang menyebutkan bahwa     antikorupsi yang menilai bahwa   dan memperkuat lembaga KPK
              citra KPK sudah baik, akhirnya   tindakan  Pansus   mengunjungi   bukan untuk melemahkan dan
              pembentukan Pansus Hak Angket    narapidana  korupsi  di  Lapas   membubarkan KPK. Perbaikan dan
              itu justru menimbulkan polemik   Sukamiskin, Bandung, salah besar.   penguatan lembaga KPK tersebut,
              di sejumlah kalangan,” ujar pria   Ozzol menyampaikan, ia tak habis   tidak  hanya  mengutamakan
              kelahiran 9 September 1978 itu.  pikir mengapa Pansus hak angket   penindakan  terhadap  koruptor,
                 Ozzol   setuju  jika  kinerja  dinilai tidak tepat sasaran, padahal   tetapi dapat menekankan kembali
              lembaga-lembaga, termasuk KPK,   jika kembali melihat kepada hak   aspek  pencegahan  dan  supervisi
              harus diawasi, karena hal tersebut   konstitusional DPR, seharusnya   dalam mengatasi korupsi.
              merupakan salah satu tugas yang   tidak ada yang keliru.             Di samping  itu,  Ozzol  yang
              harus dilaksanakan oleh DPR         “Pendapat para pakar itu,     mulai dikenal masyarakat luas
              sebagai pelaksanaan dari fungsi   seharusnya   dapat    menjadi   sejak perannya di Sitkom Suami-
              pengawasan. Akan tetapi, Ozzol   pembelajaran  bagi  masyarakat,  Suami Takut Istri tahun 2007 lalu,
              merasa bahwa pembentukan Pansus   namun tetap harus berpegangan   ketika ditanya apakah tertarik
              Hak Angket ini tak lepas dari    pada Undang-Undang, bukan justru   untuk bergelut dalam dunia politik,
              kepentingan-kepentingan sejumlah   memperkeruh suasana. Apa dasar   ia menjawab masih belum ada
              pihak yang ingin memanfaatkan    berpikir para pakar itu, jika memang   keinginan. Namun, beberapa kali ia
              situasi tersebut. Padahal, seharusnya   sudah ada undang-undang yang   pernah membantu anggota dewan
              masyarakat   dapat   memahami    mengatur bahwa hak angket memang   membuatkan jingle untuk keperluan
              bahwa pembentukan Pansus Hak     merupakan   hak   konstitusional  kampanye.
              Angket pada dasarnya adalah untuk   DPR,” ungkap pemeran Natsir di   “Kalaupun turun langsung ke
              membenahi KPK.                   film layar lebar Tabularasa ini.  politik,  semua  harus  benar-benar
                 “Harusnya   yang   dilakukan     Ozzol menyebutkan, “kunjungan   dari nol, bukan melanjutkan sistem
              Pemerintah itu membenahi BPK     ke lapas beberapa waktu lalu     yang sekarang. Bukannya pesimis
              dan menambah sub  bagian yang    tersebut merupakan hal yang tepat.   ya, tapi udah banyak hal yang
              kinerjanya seperti KPK, bukan    Akan tetapi, semestinya tidak    terjadi,  dimana  yang baik  banyak
              justru membentuk lembaga baru,”   perlu disebarluaskan kepada media   yang tersingkir,” ungkapnya.
              ungkap pria yang fasih dengan logat   maupun  masyarakat.  Jika  memang   Tetapi,  bukan  berarti  kita
              Minangkabaunya itu.              tujuannya mencari informasi, DPR   tidak tahu apa-apa tentang politik.
                 Namun, KPK sendiri pada       tidak perlu turun langsung.”     Bagaimanapun     juga,   Ozzol
              awalnya  berdiri  atas  amanat      “Hal tersebut benar, tetapi yang   mengakui  bahwa  berpolitik  itu
              Undang-undang (UU) No. 30 Tahun   masih kurang tepat yaitu peliputan   menjadi suatu hal yang penting,
              2002  sebagai  dampak  dari  semakin   yang di  blow  up ke media, sehingga   sekalipun  tidak  harus  turun
              merajalelanya korupsi di Indonesia.   menimbulkan berbagai opini dari   langsung.
              UU tersebut memerintahkan agar   masyarakat. Padahal, kunjungan      “Politik itu perlu, sehingga kita
              pemerintah  segera  membentuk    ke lapas tersebut bukan tidak    tahu strategi, kita tahu gambaran
              KPK.                             mungkin  mendapatkan  informasi   besar, yang membuat kita tahu
                 Menanggapi isu 132 pakar hukum   yang diperlukan,” ungkap pemeran   bagaimana langkah politik yang
              tata negara yang menyebutkan bahwa   pria yang berkarakter takut istri di   akan  diambil.  Tetapi,  sulit  untuk
              Pansus Hak Angket tidak tepat    Sitkom Suami-Suami Takut istri itu.  masuk ke dalam dunia politik saat
              sasaran, Ozzol menyebutkan bahwa    Bagaimanapun      tanggapan   ini,” ujar pria yang pada tahun 2000
              hal tersebut hanya penggiringan   masyarakat, Ozzol yang saat ini   menjadi pengajar kabaret dan Teater
              opini masyarakat saja, seharusnya   sudah memiliki seorang anak   di Bandung. n(la)



                                                                                Edisi : 150 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA  |  59
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64