Page 55 - MAJALAH 150
P. 55

memang    sebaiknya  dilakukan,  yang ada, serta kesiapan tenaga
              daripada mengundang kontroversi,”   guru pengajarnya,” ujar politisi
              tuturnya.                        Gerindra itu.
                 Nuroji mengatakan, masalah       Bila  para  murid  lebih  lama
              pendidikan karakter sendiri sudah   berada di sekolah maka
              masuk dalam kurikulum 2013,      perlu ada fasilitas lain,
              namun dirinya secara pribadi lebih   contohnya seperti kantin,
              mengapresiasi sistem yang ada    lanjut  Nuroji.  lantas
              di pesantren, karena pesantren   apakah semua murid
              merupakan lembaga pendidikan     mampu untuk makan
              yang terbaik dalam hal pendidikan
              karakter.
                 Mengapa   pemerintah   tidak
              menjiplak saja sistem pendidikan
              penguatan karakter yang diterapkan
              didalam pesantren, tambahnya,
              bukan malah sebaliknya pesantren
              disuruh mengadopsi ke sistem
              pendidikan umum untuk masalah
              pendidikan karakter.
                 “Pendidikan pesantren lebih baik
              untuk menanamkan karakter bagi
              anak-anak. Kita paham  bahwa itu
              bukan gagasan pribadi Mendikbud,
              walaupun yang diserang oleh      di kantin, sedangkan siswa-siswa   harus dipaksakan seluruh sekolah.
              media adalah menterinya. Sebagian   yang berada didaerah saja belum   “Program itu  perlu dikaji secara
              Anggota    Dewan    mengkritisi  tentu membawa uang jajan, lalu   komprehensif. Pemerintah harus
              masalah full-day school itu karena   siapa yang akan memberi mereka   memperhatikan dampak sosiologis
              dianggap program tersebut belum   makan selama di sekolah.        dari berbagai elemen masyarakat.
              siap untuk diterapkan pada semua                                  Jangan sampai ini memberatkan
              sekolah. Hal itu terkait dengan     Program Full-Day School       masyarakat, orang  tua murid,
              persoalan sarana dan prasarana   Tidak Harus Dipaksakan           anak didik, serta tidak menambah
                                                                B e be rapa     anggaran. Perlu ada target yang
                                                             waktu sebelumnya,   jelas dalam setiap tahapan,” ucap
                                                             Wakil       ketua  Ferdi.
                                                             Komisi X DPR          Terkait soal fasilitas sarpras,
                                                             Ferdiansyah  juga  Ferdi mengatakan bahwa diperlukan
                                                             menyatakan bahwa   sarana  dan  prasarana  yang  cukup,
                                                             kebijakan program   seperti tempat olah raga, tempat
                                                             penguatan karakter   berseni dan berkarya sebagai
                                                             lima hari belajar   pendukung  program   kebijakan
                                                             seminggu    yang   penguatan karakter tersebut.
                                                             ingin  diterapkan     “Tanpa   ketersediaan  sarana
                                                             oleh  pemerintah   dan prasarana yang cukup, justru
                                                             itu harus bersifat   anak-anak akan menjadi stres.
                                                             pilihan,   bukan   Hal-hal seperti ini yang mungkin
                                                             sesuatu yang wajib,   perlu pertimbangan mendalam,”
                                                             sehingga    tidak  tandasnya. n(dep)



                                                                                Edisi : 150 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA  |  55
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60