Page 53 - MAJALAH 150

seperti makanan, minuman, obat,
kosmetik, produk kimiawi, produk
biologi, produk rekayasa genetika,
serta barang gunaan yang dipakai
atau dimanfaatkan masyarakat. UU
ini mengamanatkan sertifikat halal
dikeluarkan BPJPH berdasarkan
fatwa halal yang dikeluarkan MUI.
“BJPH bertanggung jawab
kepada Menteri Agama dalam
merumuskan dan menetapkan
kebijakan jaminan produk
halal, dan dalam melaksanakan
wewenangnya bekerjasama dengan
lembaga terkait seperti LPH dan
MUI,” terang Noor. Belum ada GAMBAR DAN CAPTION KURANG BERITA & FOTO
Pertemuan kunjungan spesifik foto : Rizka/iw
Komisi VIII DPR RI ini dihadiri
Kakanwil Kemenag Provinsi Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Noor Achmad
Sumbar, Muhammaddiyah, NU,
juga Kepala Pusat Pembinaan kepada para pelaku usaha atau jelas seperti aturan pembayaran,
dan Pengawasan Halal Badan masyarakat sebagai objek maupun pengadaan infrastruktur, SDM
Penyelenggara Jaminan Produk pelaku yang akan mempergunakan serta faktor pendukung lainnya.
Halal (BPJPH), BPPOM Sumbar, jaminan produk halal ini. Ditambah n(ran)
APINDO Sumbar, dan Ketua masukan bahwa diperlukan
Majelis Dzikir Babusalam Sumbar. sertifikasi khusus untuk auditor
Kanwil Kemenag Prov. Sumbar produk halal, bukan sekedar “BJPH bertanggung
telah mensosialisasikan UU No. bersyarat lulusan S1.
33 Tahun 2014 tentang Jaminan Menanggapi hal tersebut, jawab kepada
Produk Halal dalam berbagai anggota tim kunker dari fraksi Menteri Agama
kegiatan, antara lain: pembinaan PDIP Agus Susanto yang
Sosialisasi Gerakan Masyarakat merupakan dewan mewakili Dapil dalam merumuskan
Sadar Halal ke Sekolah/Halal Sumbar II menjelaskan bahwa
Goes To School di Kota Padang di sosialisasi kepada pelaku usaha dan menetapkan
SMAN 1 Padang, SMAN 2 Padang, harus dilakukan dan penentuan
SMAN 3 Padang, SMAN 6 Padang, syarat auditor sudah melalui kebijakan jaminan
SMAN 10 Padang, SMA Adabiah berbagai pertimbangan
Padang, MAN 1 Padang, MAN 2 “Berbagai usulan dan aspirasi di produk halal, dan
Padang, MAN 3 Padang, MAS TI Sumbar ini sangat diperlukan untuk dalam melaksanakan
Lubeg Padang. proses implementasi UU Jaminan
Hal ini menjadi sorotan Produk Halal ini dan tentu saja PP wewenangnya
perwakilan APINDO turunannya memang harus segera
Sumbar, Muzakir Aziz yang terwujud, sehingga sosialisasi jelas bekerjasama dengan
mempertanyakan kenapa belum dan peraturan terkait pemenuhan
ada Peraturan Pemerintah sebagai sumber daya manusia nya segera lembaga terkait seperti
turunan UU ini dan menyayangkan terlaksana,” ujar Agus saat ditemui LPH dan MUI,”
sosialisasi yang hanya dilakukan usai acara. Dia menegaskan bila PP
kepada siswa sekolah tapi tidak sudah jadi maka implementasi akan

Edisi : 150 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 53