Page 54 - MAJALAH 150
P. 54

SOROTAN



































                                                                                                               foto : Sofyan/iw






              Pembatalan Permendikbud 23/2017 Sudah Tepat





              Akhirnya  Presiden Joko Widodo membatalkan Permen Nomor 23 Tahun  2017 yang dibuat
              Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan (Kemendikbud)  mengenai  kebijakan  sekolah  8
              jam selama lima hari atau full-day school.  Jokowi akan mengkaji ulang kebijakan program
              penguatan pendidikan karakter itu, dan nantinya akan menerbitkan Peraturan Presiden
              (Perpres) yang isinya akan mencakup aspirasi dari masyarakat mengenai kebijakan lima hari
                                                     sekolah tersebut.


                   ementara       Mendikbud    diterapkan, maka pada tahun ini   sudah seharusnya dilakukan oleh
                   Muhadjir Effendy sempat     targetnya adalah 5000 sekolah.   pemerintah, meskipun pemerintah
             S mengatakan bahwa kebijakan      Bahkan menurut Mendikbud, yang   beralasan pendidikan karakter itu
              yang   diputuskannya   tersebut  ingin ikut justru melampaui target   agar dapat diterapkan secara lebih
              diambil berdasarkan hasil rapat   yakni sekitar 9800 sekolah. Atas   intens, tapi tidak semata-mata
              terbatas (ratas) bersama Presiden   dasar  itulah  kemudian  Pemerintah   caranya seperti itu.
              Joko Widodo pada 3 Februari 2016.   memandang perlu segera diturunkan   “Mungkin  Presiden menyadari
              Mendikbud juga menyampaikan      Peraturan  Menteri  yang  mengatur   bahwa kebijakan tersebut kurang
              bahwa program tersebut telah     tentang penyelenggaraannya.      tepat, maka akhirnya dibatalkan.
              dilakukan plotting pada tahun lalu,   Anggota Komisi X DPR RI     Hanya saja kasihan menterinya
              dan melibatkan   1500 sekolah.   Nuroji menilai pembatalan Permen   karena seolah-olah itu kebijakan
                 Padahal rencananya bila jadi   Nomor 23 Tahun 2017 memang      pak   Menteri.  Pembatalan  itu



              54  | PARLEMENTARIA n Edisi : 150 TH. XLVII 2017
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59