Page 38 - MAJALAH 116

Nudirman Munir

SEMANGAT SEORANG PEJUANG

Ada pemandangan menarik di ruang ngannya mendapat respon dari sejumlah
sidang siang itu. Anggota Komisi III DPR anggota dewan yang lain. Terjadilah adu
RI Nudirman Munir hadir dengan lengan argumentasi yang bermuara pada pilih­
diperban plus ada jarum infus yang ma­ an, sidang diskor untuk melakukan lobi
sih bertahan di sana. Setelah ditanya, ia antar fraksi.
menjelaskan sedang opname di rumah
sakit. Panggilan tugas mendorongnya “Alhamdulillah akhirnya teman­teman
untuk tetap datang walaupun saat bi­ anggota dewan memahami apa yang
cara mantan aktivis mahasiswa ini masih jadi kegelisahan saya. Pasal itu tidak di­
tersengal, mengatur nafas. hapus karena memang diperlukan tetapi
ancaman hukuman dikurangi menjadi 4
Pejuang tangguh. Itu pilihan kata yang tahun. Jadi petani yang terkena kasus ini
paling pas untuk menggambarkan per­ tetap bisa bekerja di kebunnya apabila
juangan mantan Ketua Senat Fakultas memang harus melewati proses peme­
Hukum Universitas Indonesia ini. Dalam riksaan di kepolisian,” tuturnya.
satu rapat di Badan Legislasi, ia pernah Majelis Hakim Konstitusi.
mempertanyakan salah satu pasal ten­ Sejak aktif dalam organisasi kemaha­
tang sanksi dalam RUU Perlindungan siswaan ia telah mengasah kepedulian Dengan nada prihatin ia memaparkan
Petani. Ada ancaman hukuman penjara 5 sosialnya terhadap permasalahan yang sebenarnya masalah utama penegakan
tahun bagi petani yang tidak mengikuti ada di tengah masyarakat. Masalah hukum di tanah air adalah karena semua
aturan pola tanam yang telah disepakati utama yang membelit bangsa ini menu­ aturan perundang­undangan masih
dengan pemerintah. Baginya pasal ini rutnya masih berkutat pada ketidakadil­ menginduk pada KUHP dan KUHAP
bisa jadi akan membahayakan niat baik an. Kondisi itu yang dihadapinya ketika yang merupakan terjemahan dari UU
untuk memberikan perlindungan pada mendapat laporan masyarakat Kenagari­ milik penjajah Belanda. Ia memahami
petani. Katakanlah apabila dalam dua an Tiku Lima Jorong, Kabupaten Agam ketika Indonesia memproklamirkan ke­
hektar tanah yang diberikan pemerintah siap bertumpah darah mempertahankan merdekaannya dari Belanda seperang­
dan disepakati untuk menanam kakao, tanah mereka yang akan disita pengadil­ kat aturan harus segera diselesaikan.
apakah tidak boleh kalau sebagian dari an. Persoalannya Yayasan Tanjung Ma­ Penataan hukum itu menjadi prioritas
kebun digunakan untuk menanam sa­ ngopoh meminta aparat hukum segera dan pilihannya menyiplak aturan yang
yuran atau kolam kecil ikan lele sebagai melaksanakan keputusan MA terkait ada saat itu milik Pemerintahan Belanda.
persediaan pangan keluarga. sengketa tanah di wilayah itu. Usut pun­ Jiplakan itu tertuang pada UU no.1/1946
ya usut ternyata ia menemukan persoal­ atau undang­undang pertama dalam se­
“Apa jadinya kalau atas pelanggaran an utama ada pada surat keputusan MA jarah negara ini. Sebagai langkah darurat
itu petani dipidana, diperiksa dikantor yang salah menuliskan objek sengketa. menurutnya hal itu bisa diterima. Teta­
polisi dan terpaksa ditahan karena an­ Ia sigap menghubungi aparat hukum ter­ pi rupanya penguasa menikmati gaya
caman hukumannya lima tahun. Kalau kait agar eksekusi dihentikan. berkuasa ala penjajah sehingga UU itu
petani ditahan karena kasus ini, lahan terus dipertahankan bahkan ketika pe­
mereka bisa terbengkalai, siapa yang Hukuman untuk Penegak Hukum milik aslinya Belanda sudah lama mem­
menggarap apa kita kasih saja ke polisi buangnya ke tempat sampah.
atau jaksa. Jadi saya usulkan waktu itu Pertanyaan besarnya adalah kenapa
pasal tersebut dihapus atau ancaman kok keputusan kasasi MA bisa salah. “KUHP itu aslinya dibuat masih di za­
hukumannya dikurangi,” katanya kepada Menurut dia itu beberapa kali terjadi. man VOC lalu diperbarui pemerintah
Parle di Jakarta, beberapa waktu lalu. Aparat penegak hukum sering melaku­ Belanda. KUHAP juga gitu sama saja.
kan kesalahan bahkan menegakkan Belanda puluhan tahun lalu sudah mem­
Dalam rapat pembahasan tingkat satu hukum dengan melanggar hukum dan buang UU ini ke tong sampah karena
itu pemikirannya ditolak. Ia pantang me­ sejauh ini tidak ada aturan perundang­ rohnya memang untuk kepentingan
nyerah, pada saat RUU dibawa ke pem­ undangan yang mengatur sanksi atas pe nguasa, pemerintah kolonial. Disitu
bahasan tingkat dua, sidang paripurna pelanggaran itu. Bersama Komisi III ia pemerintah termasuk penegak hukum­
ia kembali menyuarakan kegelisahan­ pernah menggolkan RUU Sistem Peradil­ nya tidak bisa salah, sewenang­wenang
nya. Interupsi. Wakil rakyat dari daerah an Anak yang memuat pasal sanksi bagi dan punya imunitas. Selama ini belum
pemilihan Sumbar II ini kembali me­ aparat yang tidak menjalankan tugasnya diperbaiki, tidak ada sanksi bagi penegak
nguraikan alasan kenapa pasal itu harus sesuai aturan. Sebuah kemajuan besar hukum yang menegakkan hukum dengan
dicabut atau paling tidak ancaman huku­ bagi penegakan hukum di Indonesia. melanggar hukum, selama itu pula tidak
mannya jangan 5 tahun. Kali ini panda­ Tapi sayang aturan itu digugurkan oleh akan ada perubahan,” tandasnya.

38 PARLEMENTARIA EDISI 116 TH. XLIV, 2014