Page 43 - MAJALAH 116

oleh rakyat untuk menjadi anggota DPR DPR itu tidak hanya di DPR, tetapi juga Oleh karena itu, kata Yani, kenapa ti­
walaupun jalannya berliku. “Saya dizo­ ada di pemerintah. Karena walaupun dak diubah. Jika itu pokok persoalannya
limi terus, karena banyak orang yang kewenangan mutlak ada di DPR sesuai maka kita anggap Banggar harus diubah
tidak suka dengan saya. Tetapi alhamdu­ pasal 20 Ayat (1) tapi di Ayat (2) UUD 45, dan Banggar itu tidak perlu permanen
lillah MK pada waktu itu mengabulkan pembahasannya bersama­sama peme­ tetapi bersifat adhoc. “Sesuatu yang
permohonan saya. saya terpilih kemudi­ rintah sehingga kalau Pemerintah tidak permanen biasa menimbulkan potensi
an mulailah aktif di DPR RI,” ungkapnya. mau maka tidak akan jalan. “Seharusnya apalagi itu berhubungan anggaran. Akan
ada usul inisiasi lagi untuk mengaman­ tetapi anehnya sungguh diluar dugaan
Ketika baru masuk di DPR RI, Ahmad demen UUD dimana pembuat UU adalah saya, Kementerian Keuangan malah
Yani diberikan kesempatan untuk me­ DPR, sedangkan Pemerintah/ Presiden mempertahankan Banggar bersifat per­
milih, karena berlatar belakang hukum cukup memberikan hak veto kalau tidak manen,” keluhnya.
dia memilih untuk bertugas di Komisi III setuju, seperti di Amerika,” katanya.
bidang perundang­undangan dan hukum Kata Ahmad Yani, Badan Legislasi
termasuk keinginannya untuk memper­ harus memiliki supporting system yang
baiki tatanan peraturan perundang­ Selama berkecimpung kuat dan harus ada disain legislasi yang
undangan. Kemudian karena dia lihat pada Badan Legislasi, memiliki perangkat badan keahlian khu­
banyak produk perundang­undangan menurutnya ada problem, sus. Sekarang ini badan legislasi kurang
yang bermasalah, dan DPR lambat mela­ sebagaimana yang telah memadai, jadi wajar saja target program
hirkan UU maka masuk menjadi anggota ditulis dalam bukunya legislasi nasional (prolegnas) belum ter­
Badan Legislatif (Baleg). “Pasang Surut Badan penuhi. dan itu menurutnya masih ma­
Legislasi”, maka kendala nusiawi karena keterbatasan supporting
Sejak menjabat sebagai Anggota DPR system.
RI Ahmad Yani mengetahui banyak pro­ pembuatan UU di DPR itu
blem­problem yang tidak sesederhana tidak hanya di DPR, tetapi juga Dia mempertanyakan, apakah betul
yang dapat dibayangkan ketika dirinya ada di pemerintah. Karena Pemilihan Kepala Daerah (Plikada) de­
belum masuk ke DPR. “Saya akhirnya di walaupun kewenangan ngan pemilihan secara langsung ini
DPR tidak tahu kenapa orang banyak me­ mutlak ada di DPR sesuai membawa kesejahteraan kepada rak­
nyebut saya Coboy Senayan. Buat saya pasal 20 Ayat (1) tapi di Ayat yat dan pembangunan semakin baik
satu­satunya amanah yang harus saya ? Menurutnya Pilkada langsung ini ba­
jalankan yaitu memperjuangkan kepen­ (2) UUD 45, pembahasannya nyak mengantarkan kepala daerah ini ke
tingan rakyat, walaupun pada yang wak­ bersama-sama peme rintah penjara karena biaya yang dikeluarkan
tu bersamaan kadangkala bertentangan sehingga kalau Pemerintah untuk menjadi kepala derah tersebut
dengan sikap partai,” katanya. Itu dilaku­ tidak mau maka tidak akan terlalu tinggi.
kan seperti pada awal menangani kasus jalan.
Century, kasus pajak dan lainnya. “Masa mau menjadi Bupati saja ratus­
an milyar, kalau begitu dari mana uang
Amar Ma’ruf Sebagai contoh, ketika dirinya seba­ itu akan dikembalikan, pasti korupsi,”
gai Wakil Ketua Pansus RUU tentang ungkapnya.
Kembali ditegaskannya bahwa dirinya MD3. Dia ingin mendisain parlemen be­
kadang­kadang berseberangan de ngan bas korupsi, bagus, responsif, dan meng­ Karena sikapnya itu, dirinya dimusuhi
sikap partai, maka kata orang selalu hasilkan kinerja yang baik. Dia melihat banyak kepala daerah dengan berbagai
mbalelo terhadap sikap­sikap partai. bahwa tugas pokok parlemen adalah macam untuk mendiskualifikasinya.
Menurut Ahmad Yani, dirinya tidak legislasi, sehingga kewenangan mutlak “Saya yakin betul hampir seluruhnya
mbalelo terhadap sikap partai karena DPR adalah legislasi ditambah fungsi kepala daerah bermasalah,” katanya,
prinsip partai yang dia pahami di PPP pengawasan dan budgeting serta fungsi Karena biaya politiknya terlalu tinggi,
yaitu 6 prinsip pokok yang salah satu representasi. Akan tetapi patut disa­ orang telah mengeluarkan biaya tinggi
diantaranya amar ma’ruf nahi munkar. yangkan ide besar itu tidak juga disam­ mau tidak mau dia harus berusaha untuk
“Menurut saya sepanjang kebijakan but oleh pemerintah. mengembalikan.
pemerintah itu keliru saya dobrak,” kata
Ahmad Yani dengan menambahkan “Kenapa masyarakat Indonesia antipa­ Hal ini yang harus dievaluasi dan pe­
makanya ikut aktif menggulirkan usul ti terhadap DPR bahkan dinilai sebagai nataan ulang. “Saya setuju usulan SBY,
inisiatif pembentukan Timwas Century. terkorup. Apa iya, menurut saya tidak. pemilihan kepala daerah kembali kepada
DPR tidak seburuk yang diungkapkan DPRD. Biaya lebih ringan. Sekarang bi­
Selama berkecimpung pada Badan itu. Ternyata kita lihat sumber masalah, aya yang dikeluarkan untuk Pilkada oleh
Legislasi, menurutnya ada problem, potensi yang diduga hampir rata­rata negara dan APBD cukup besar,” kata Yani
sebagaimana yang telah ditulis dalam yang tersangkut masalah adalah mereka menambahkan. (as)
bukunya “Pasang Surut Badan Legis­ yang berhubungan dengan anggaran,”
lasi”, maka kendala pembuatan UU di ungkapnya.

PARLEMENTARIA EDISI 116 TH. XLIV, 2014 43