Page 45 - MAJALAH 116
P. 45

cita masuk DPR dengan idealisme yang   jaksa dan hakim serta KPK.
                                              tinggi. “Tidak hanya bisa memperjuang­
                                              kan konstituennya, tetapi untuk mem­  Seharusnya sambung Rubaei, kita
                                              perjuangkan rakyat dan bangsa Indone­  bersyukur bahwa Indonesia memiliki
                                              sia, supaya dari hari ke hari, dari tahun ke   KPK karena dengan  adanya institusi
                                              tahun tidak terbebani dengan hutang,”   itu supremasi hukum di Indonesia bisa
                                              katanya.                          ditegakkan. “Kalau dulu sebelum ada
                                                                                KPK, tidak pernah anggota DPR diobok­
                                                Karena itu keinginannya mendesain   obok, karena itu KPK menunjukkan betul
                                              ulang pembangunan dengan membiayai   kepada kita tentang asas hukum equality
                                              tanpa berhutang, sebab APBN kita sela­  before the law (kedudukan yang sama di
                                              ma ini selalu ditutup dengan defisit. “Ke­  depan hukum),” katanya.
                                              tika menjadi pejabat bisa saja itu enak
                                              dirasakan, tetapi beban hutang yang   Belum pernah terbayang dulu sebelum
                                              banyak pasti memberatkan anak cucu   ada KPK, ketika dibentuk KPK ternyata
                                              kita ke depannya. Idealisme saya seperti   korupsi bisa dilakukan oleh banyak lem­
                                              itu,” tukasnya.                   baga negara yang menjadi pusat aku­
                                                                                mulasi kekuasaan yang kemudian ter­
                                                                                jadi penyalahgunaan wewenang. Belum
            tilah Biaya Penyelenggara Ibadah Haji             Karena itu        pernah dalam sejarah dulu ketika belum
            (BPIH)  memiliki paradigma yang ber­  keinginannya mendesain        ada KPK,  Menteri misalnya diadili kare­
            beda sehingga biaya haji bisa ditekan  ulang pembangunan            na korupsi. Namun kini, siapapun yang
                                              dengan membiayai tanpa            melakukan penyelewengan, pasti akan
              Politisi PAN yang duduk di Komisi VIII                            diproses secara hukum.
            (bidang agama dan sosial) ini mengakui   berhutang, sebab APBN kita
            selama mengabdikan dirinya di Senayan,  selama ini selalu ditutup     Bersama anggota Komisi III lainnya,
            dirinya tidak terlalu banyak berprestasi.   dengan defisit. “Ketika   dia juga mendorong dan memperjuang­
            Namun yang diperjuangkan dan dira­  menjadi pejabat bisa saja       kan remunerasi baik hakim maupun jak­
            sakan amat berkesan adalah mengkritisi                              sa. Aparat penegak hukum itu tidak bisa
            belanja yang diajukan oleh pemerintah   itu enak dirasakan, tetapi   dituntut untuk kerja dengan baik, semen­
            tentang komponen­komponen biaya haji.  beban hutang yang banyak     tara beban financial begitu tinggi, artinya
                                              pasti memberatkan anak            perlu tambahan dari aspek kesejahtera­
              Waktu  itu kata Rubaei, biaya haji ber­  cucu kita ke depannya.   an. Menurutnya DPR wajib memperha­
            kisar 20­ 25 juta. Karena itu pertama dia                           tikan mereka, sehingga bisa memiliki
            mengusulkan untuk  mengurangi jumlah   Idealisme saya seperti itu,  tingkat kualitas pelayanan yang tinggi.
            hari, tidak usah 45 hari misalnya, kenapa                           “Sekalipun remunerasi yang diberikan
            tidak 19 hari saja. Diakui memang ada   Memang ketentuan UU mengizinkan   oleh negara belum memuaskan, tetapi
            kesulitan secara teknis karena soal flight   defisit anggaran tidak boleh lebih dari   itu adalah salah bentuk kepedulian DPR
            pada umumnya. “Tetapi tetap terus saya   3% , namun hutang yang terus menerus   dan DPR bisa menagih perbaikan kinerja
            kritisi dan Alhamdulillah bisa ditekan,   itu berakumulasi sehingga jumlahnya se­  mereka,” paparnya.
            rata­rata biaya haji berkisar 30 juta Ru­  makin banyak dan beban negara makin
            piah,” ungkapnya.                 berat. Namun perjuangan menekan de­  Sayang, anggota Dewan yang cukup
                                              fisit itu rupanya belum terwujud karena   vokal ini tidak berhasil kembali ke Sena­
              Menurut Rubaei, biaya haji bisa di­  memerlukan kekuatan politik yang sama   yan. Siapa yang bisa menguasai tahapan­
            tekan sehingga 30 juta atau 35 juta kare­  pandangannya.            tahapan pemilu yang dinilai banyak ke­
            na berubah­ubah sesuai dengan apre­                                 curangan itu , dia yang menang. “Saya
            siasi nilai tukar rupiah ke dolar. Selain   “Kita harus memperbanyak sumber   termasuk yang kalah karena tidak bisa
            itu, karena  biaya haji memiliki dua sum­  pendapatan sehingga dapat mengu­  membiayai dan tidak bisa memegang
            ber yaitu  direct cost­ BPIH yang ditarik   rangi hutang. Hal itu dapat dengan cara   kursi politik itu,” candanya menanggapi
            dari jamaah, dan kemudian yang tidak   efisiensi. Termasuk eksplorasi sumber   adanya kegiatan money politic pada pe­
            berangkat disimpan, di situ ada  bunga   daya alam sehingga dengan demikian   milu tahun 2014.  “Money Politic itu se­
            atau manfaatnya yang disebut indirect   kita mempunyai sumber dana yang men­  perti udara,”
            cost. Melalui pemanfaatan indirect cost   cukupi,” tegasnya.
            sesungguhnya biaya haji bisa ditekan.                                 Politisi Partai Amanat Nasional PAN ini
            Penggunaan indirect cost sedemikian   Politisi PAN dari Dapil Jatim ini sem­  tidak tertarik seperti itu, karena dirinya
            efisien sehingga manfaatnya langsung   pat bertugas di  Komisi III yang membi­  tidak berminat untuk mendapatkan po­
            kepada jamaah.                    dangi masalah hukum. Di Komisi ini dia   sisi di mana tempatnya akan bertugas
                                              ikut mendorong, memperkuat lembaga­  memperjuangkan suara rakyat dengan
              Sebelumnya ia mengisahkan, bercita­  lembaga penegak hukum, seperti polisi,   cara membeli kursi. (as)


                                                                             PARLEMENTARIA  EDISI 116 TH. XLIV, 2014  45
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50