Page 50 - MAJALAH 116

OPINI

Oleh: Prof. Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, MA*

Dalam perspektif In- Secara akademik, Guil- membuat kebijakan dan mengambil
donesia yang berbeda lermo O’Donnell (2004) keputusan. Dengan kata lain, ketika
perkembangan sejarah menjelaskan demokrasi mengambil keputusan mereka ha-
politik dan demokrasi perwakilan selalu memi- rus mengikuti harapan para kons-
dengan Barat, fungsi per- liki karaterikstik akunt- tituen mereka.
wakilan dapat dipisahkan abilitas vertikal. Akunta-
pelaksanaannya dari keti- bilitas publik semacam ini Namun, terlepas dari dapat atau ti-
ga fungsi parlemen yang berlaku bagi para politisi daknya dipenuhinya syarat dari dan
sudah dikenal selama yang mengklaim dirinya dijalankannya fungsi representasi
ini, yakni legislasi, bud- sebagai wakil rakyat. ini, sejak pemilu pertama yang be-
get (anggaran), dan pe­ Akuntabilitas vertikal ek- bas dan demokratis di tahun 1955,
ngawasan? Jawabannya, sis di negara demokrasi parlemen Indonesia, sudah diberi
tentu tidak harus demikian. Sebab, yang minimal mempunyai mekanis- nama sebagai Dewan Perwakilan
dalam konteks politik dan demokra- me pemungutan suara secara luas. Rakyat (DPR). Ini memperlihatkan
si Indonesia, ketiga fungsi itu bisa Karater lainnya adalah tersedianya telah dikedepankannya fungsi per-
bersifat saling melengkapi, meng- peluang besar bagi partisipasi pu- wakilan (representasi) dalam sistem
ingat dalam implementasi fungsi blik. Sedangkan Miriam Budiardjo politik dan demokrasi Indonesia se-
representasi harus pula terlaksana (2000) mengaitkan representasi jak negara ini masih berusia muda.
secara baik dan optimal fungsi legis- politik (political representation) itu Bahkan, sesungguhnya, pemakaian
lasi, anggaran, dan pengawasan. Se- dengan kemampuan dan kewajiban terminologi fungsi perwakilan (re­
baliknya, jika harus terpisah imple- para anggota parlemen terpilih un- presentasi) ini telah dikenal jauh
mentasinya, belum tentu ia dapat tuk bertindak atas nama rakyat. lebih awal, sebelum kemerdekaan
diterapkan sepenuhnya di Indone- Hal ini menjadi penting untuk bisa negara ini diproklamasikan. Sebab,
sia, mengingat banyak pertanyaan mereduksi efek sistem pemilu per- dalam dasar negara, Pancasila, Sila
atau persyaratan lainnya yang harus wakilan berimbang, sehingga para ke-4, disebutkan secara jelas, yakni
dijawab dan dipenuhi dan dijalank- anggota parlemen terpilih tetap
an, yakni apakah anggota DPRRI loyal kepada rakyat pemilih (konsti­
bersedia sepenuhnya dikontrol oleh tuen) di dapil (konstituensi) mereka.
konstituen mereka? Maukah me-
reka bersikap terbuka sepenuhnya Secara harfiah, demokrasi per-
kepada konstituen pemilih mereka? wakilan (representative demo-
Maukah mereka membuka laporan cracy) dimaknakan dengan rakyat
pembayaran pajak mereka? Semua yang memilih wakil mereka untuk
pertanyaan ini harus dapat dipa- membuat keputusan bagi mereka
hami dalam konteks implementasi melalui rapat-rapat di parlemen. Se-
demokrasi sepenuhnya, apalagi bagai konsekuensinya, demokrasi
dalam situasi demokrasi yang sudah perwakilan dan fungsi representasi
terkonsolidasikan (consolidated de- membutuhkan hadirnya akuntabili-
mocracy). Jadi, karena itulah, fungsi tas, sehingga para wakil rakyat ha-
representasi ini harus dimaknai rus memiliki akuntabilitas terhadap
dalam kebutuhan kontekstual Indo- rakyat yang telah memilih di kons-
nesia, sesuai dengan perkembangan tituen mereka masing-masing. Se-
yang dapat kita capai sejauh ini. Se- hingga, mereka harus mempertim-
bab, jika tidak, ia hanya tinggal kon- bangkan berbagai opini publik yang
sep (yang bagus) belaka, tanpa bisa ada yang berasal dari para konsti-
diterapkan secara konsisten. tuen pemilih mereka ketika mereka

50 PARLEMENTARIA EDISI 116 TH. XLIV, 2014