Page 51 - MAJALAH 116

“Kerakyatan yang dipimpin oleh hik- jawab pertanyaan dan tidak lepas hambat jalannya pemerintahan. Pa-
mat kebijaksanaan dalam permusya- dari kritik atas semakin lemah dan dahal, upaya yang jauh lebih agresif
waratan perwakilan.” tidak produktifnya DPR dalam men- telah ditunjukkan para wakil rakyat
jalankan fungsi legislasinya. Terha- anggota Kongres AS untuk tidak
Konstituen dan Keterwakilan dap UU yang sudah dihasilkan pun menerima proposal anggaran Presi-
masih muncul dilema berupa digu- den Obama dan Partai Demokrat.
Hubungan konstituen dan ke- gatnya substansi yang sudah disah- Sehingga, hal tersebut sempat telah
terwakilan politik yang terjalin baik kan tersebut ke Mahkamah Konsti- menghentikan (shut down) jalannya
dapat dilihat dari dekat atau tida- tusi melalui proses judicial review, pemerintahan, yang telah sangat
knya wakil rakyat dengan rakyat karena dinilai bertenta ngan dengan berisiko dan implikasi buruk terha-
pemilih mereka yang telah mem- UU yang sudah dibuat dan tengah dap masa depan negara AS.
berikan mandat. Dalam arena
yang lebih nyata, hubungan ini Representasi Dipertanyakan
dapat dilihat dari dapat atau tida-
knya dijalankan apa yang disebut Untuk Indonesia, pelaksanaan
sebagai fungsi representasi ang- ketiga fungsi parlemen plus
gota parlemen. Jelas saja, sebuah fungsi representasi masih men-
hubungan yang baik antara kon- jadi pertanyaan, karena memang
stituen dan wakil mereka dalam banyak hal mendasar yang harus
sebuah kerangka keterwakilan dijawab dan sekaligus dibenahi,
politik dan fungsi representasi, agar antara konsep dan praktek
akan tercermin dalam hubungan terlihat relevansinya. Masalah
komunikasi yang terpelihara, ter- akuntabilitas para anggota DPR,
utama secara langsung. misalnya, harus dapat ditingkat-
kan, sejalan dengan me nguatnya
Dalam sistem politik Indonesia, peran mereka secara drastis
implementasi fungsi representasi pasca-1998. Sebab, masalah
para anggota parlemen harus akuntabilitas terkait erat dan
dapat dilihat dari pelaksanaan harus bersifat timbal-balik dari
ketiga tugas pokok dan fungsi kian menguatnya kewenangan
DPR di tiga bidang yang ada dan mereka, sebagai bukti dari tang-
telah dikenal selama ini, secara gung jawab pelaksanaan tugas,
simultan dan menyeluruh, yakni fungsi, dan kewenangan mereka
legislasi, anggaran, dan penga- kepada tuntutan konstituen atau
wasan. Adapun dapat diasum- rakyat pemilih mere ka. Itulah
sikan, jika ketiga fungsi parlemen diberlakukan. Sinisme yang muncul sebabnya, dalam hal-hal kecil pun,
tersebut telah dijalankan secara terhadap UU yang dihasilkan DPR seperti pengeluaran dan belanja
realistis dengan baik, maka dapat itu juga menjadi sinisme terhadap perjalanan mereka, termasuk untuk
dikatakan fungsi representasi telah kinerja dan se perti peleceh an terha- kegiatan kunjungan kerja (kunker)
diimplementasikan secara kompre- dap hasil kerja para wakil rakyat. Hal ke berbagai dapil, para anggota DPR
hensif dan optimal demi memenuhi yang serupa juga muncul terhadap harus dapat menunjukkan tang-
kepentingan konstituen. Demikian penilaian atas pelaksanaan fungsi gung jawab mereka yang besar.
pula sebaliknya. Di negara demokra- anggaran (budget) dan fungsi pe­ Hal ini dapat diperlihtakan dengan
si maju (advanced democracies) ngawasan. Implementasi fungsi menyusun laporan kunker, sebagai
aplikasi fungsi representasi sudah anggaran dinilai secara kritis seb- bukti kunker dengan data-data pen-
semakin spesifik, karena pelaksa- agai kurang berpihak kepada rakyat dukungnya, seperti bukti boarding
naan tugas pokok dan fungsi parle- banyak, dan hanya fokus pada ke- pass, kwitansi pembayaran ako-
men yang sudah jamak dikenal itu pentingan egoistik para anggota modasi, konsumsi dan sebagainya,
tidak ada masalah lagi, dan sudah DPR, se perti peningkatan gaji dan yang semua dibuat atas nama ang-
berjalan secara optimal. Sedangkan tunjangan kegiatan mereka, serta gota DPR yang bersangkutan. Ben-
di negara demokrasi yang masih pengadaan tunjangan kegiatan tuk pertanggungjawaban semes-
menghadapi masalah dengan kon- baru, seperti tunjangan komu- tinya tidak dibuat atas nama pihak
solidasi demokratisnya (emerging nikasi. Sementara, pelaksanaan lain, termasuk Sekretariat Jenderal
democracies), fungsi representasi fungsi pengawasan tidak luput dari DPR, maupun atas nama staf dan
masih terus dipertanyakan eksisten- tudingan dan kritik yang muncul keluarga anggota DPR. Belanja dan
si dan sejauh mana pelaksanaannya. bahwa kegiatan anggota DPR untuk pembayaran pengeluaran nilainya
melakukan kontrol yang asertif terh- harus ditunjukkan sesuai dengan
Kita di Indonesia, dalam kenya- adap pemerintah telah dinilai secara fakta di lapangan, atau yang lazim
taannya, masih harus terus men- sumbang juga sebagai upaya meng- disebut dalam sistem pertanggung-

PARLEMENTARIA EDISI 116 TH. XLIV, 2014 51