Page 52 - MAJALAH 116

OPINI

jawaban sebagai at cost. Sebagai panja, pansus, Badan Legislasi, bawah dengan tingkat pendidikan
wujud pertanggungjawaban, rakyat Badan Anggaran, Badan Kerja Sama rendah, untuk datang ke parlemen,
pemilih pada umumnya, dan di dapil Antar­Parlemen (BKSAP), dan pari- untuk mau terlibat dalam pembuat-
khususnya, harus dapat mempu nyai purna. Mekanisme dengar pendapat an kebijakan nasional. Demikian
akses terhadap laporan kegiatan (hearing) dengan rakyat juga harus pula, rapat-rapat yang semula ha-
dan keuangan para wakilnya yang diperluas dan diperbanyak, atau se- rus dan dapat dilakukan di Gedung
ada di DPR. makin dibuat partisipatif. DPR tidak boleh dipindah ke tempat
tertutup di ruang-ruang hotel dan
Secara menyeluruh, harus dapat Gedung parlemen (DPR) tidak bo- tempat-tempat terpencil. Karena
dikatakan, bahwa segala kegiatan leh menjadi tempat sakral dan re- pembicaraan tentang nasib rakyat
dan kinerja para wakil rakyat ha- treat (mengasingkan diri) para elit dan pembuatan kebijakan nasional
rus dapat diketahui rakyat pemilih- politik yang tidak boleh didatangi harus bersifat transparan dan par-
nya. Bahkan, untuk pelaksanaan dan tersentuh rakyat kebanyakan, tisipatif. Sebab, selain cenderung
fungsi legislasi, misalnya, rakyat yang sesungguhnya juga merupak- melanggar aturan Tata Tertib DPR,
pemilih harus tahu apa masukan an pemilih. Tetapi, sebaliknya, Ge- rapat-rapat di hotel-hotel dan tem-
yang telah dikontribusikan oleh para dung DPR harus menjadi pusat atau pat-tempat terpencil akan dapat
wakil mereka dalam bentuk klausul arena pertunjukkan demokrasi se- mencegah rakyat untuk datang,
pengaturan yang ada dalam RUU, bagai the only game in town (Linz, mengingat semua tempat itu bersi-
dan bagaimana itu diperjuangkan Stepan, 1986). Rakyat atau konsti­ fat restriktif (terbatas) bagi pengun-
sampai final hingga disahkan se- tuen bersama wakil-wakil mereka jung luar, selain orang yang hendak
bagai UU. Senada dengan itu, un- adalah aktor pertunjukan demokrasi menginap, serta tidak ramah bagi
tuk pelaksanaan fungsi anggaran, tersebut, yang akan selalu mempre- rakyat kecil.
rakyat pemilih harus tahu, apakah sentasikan pertunjukan yang baik
ada kontribusi yang telah diperbuat dan enak dinikmati bersama. Kare- Secara lebih detil lagi, perlu diper-
para wakil mereka di DPR terhadap hatikan dalam desain gedung parle-
upaya penurunan angka inflasi yang Gedung parlemen men di Indonesia, baik DPR maupun
akan semakin membebani mereka. (DPR) tidak boleh menjadi DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota,
Juga untuk upaya peningkatan ke- tempat sakral dan retreat apakah tersedia ruang untuk mener-
sejahteraan rakyat melalui pening- ima tamu dan ruang tunggu khusus
katan gaji PNS, Polri dan TNI, penu- (mengasingkan diri) para untuk konstituen dari daerah, yang
runan tarif transportasi, gas, listrik, elit politik yang tidak boleh ingin mengunjungi para wakil mere-
air, dan lain-lain, serta peningkatan didatangi dan tersentuh ka. Apakah gedung parlemen memi-
dukungan pemerintah bagi asuransi rakyat kebanyakan, liki penerima tamu yang ramah dan
kesehatan, pendidikan, dan seba- siap membantu setiap saat? Adakah
gainya. yang sesungguhnya juga nomor-nomor telepon sekretariat
merupakan pemilih. dan kontak pribadi wakil rakyat
Dengan keterbukaan, rakyat pe- yang dapat dihubungi oleh konstit-
milih akan dapat mengetahui dan nanya, ruang-ruang rapat DPR perlu uen melalui sekretaris, ajudan, atau
mengontrol sejauh mana dan se- memiliki ruang tunggu yang mema- langsung (hotline)? Adakah pula
berapa gigih para wakil mereka dai, bersahabat, dan nyaman buat kantor penghubung konstituen di
telah memperjuangkan aspirasi publik, begitu pula para petugas kantor wakil rakyat (gedung parle-
dan kepentingan konstituen mere- rapat, humas, dan keamanannya. In- men), rumah kediaman pribadi atau
ka. Sehingga, logis, hanya dengan formasi mengenai rapat dan lapor- dinas wakil rakyat, daerah pemilihan
memberikan akses seluas-luasnya an hasil rapatnya harus pula dapat (dapil), ataupun kantor penghubung
kepada rakyat yang adalah pemilih diakses seluas-luasnya oleh publik. konstituen yang dapat dibangun
mereka untuk bisa terlibat dalam Begitu pula, terhadap anggota DPR khusus secara sukarela, tanpa mem-
memberikan suara dan menentu- yang menghadiri rapat atau tidak bebani keuangan negara, di ibukota
kan isi kebijakan yang dihasilkan dapat menghadirinya, yang (aktif) negara, tempat gedung parlemen
di gedung parlemen (DPR), relasi menyampaikan pendapat atau diam berlokasi? Kantor semacam itu
konstituen dengan wakil rakyat, sama sekali (pasif), harus dapat dilengkapi dengan petugas sekre-
keterwakilan politik, dan fungsi rep- diketahui para pemilih mereka tariat, penerima tamu, pencatat
resentasi dapat terjalin dan terlihat yang datang menghadiri dengar masukan, laporan, dan keluhan dari
dengan baik. Sebagai konsekuensi- pendapat di Gedung DPR. rakyat pengunjung atau konstituen,
nya, gedung tempat para wakil rak- selain alat telekomunikasi atau fasili-
yat bekerja harus dapat diakses oleh Gedung DPR tidak perlu dibuat tas telepon, serta dilengkapi ruang
rakyat, apakah itu kantor pribadi mewah berlebihan, seperti hotel yang layak untuk para pengadu
di Gedung DPR, ruang-ruang rapat berbintang lima, karena justru nanti atau konstituen yang datang dari
komisi, fraksi, dan tempat-tempat membuat segan atau dapat me- lokasi yang jauh. Yang penting juga
pembahasan RUU di tim perumus, ngurungkan niat masyarakat kelas adalah, kantor memiliki database

52 PARLEMENTARIA EDISI 116 TH. XLIV, 2014