Page 36 - MAJALAH 85
P. 36
positif legislator, ini harus diinforma-
sikan bahwa MK adalah negatif legis-
lator, hakekatnya seperti itu,” tandas-
nya.
Selama ini menurutnya muncul
persepsi MK dalam putusannya diang-
gab melampaui kewenangan yang di-
miliki. Hal itu antara lain tercermin dari
putusan MK yang pernah menyatakan
secara keseluruhan UU tidak memiliki
kekuatan hukum mengikat, padahal
UU tersebut tidak dimohonkan secara
keseluruhan untuk dibatalkan. MK ber-
tindak sebagai positif legislator de-
ngan memerintahkan pembentuk UU
untuk menyusun UU yang dianggab
bertentangan dengan UUD 1945.
MK juga pernah membuat sen-
diri norma hukum sebagai satu regu- Perubahan lain dalam RUU MK
lasi menggantikan satu norma yang adalah perpanjangan usia pensiun Ha-
telah dibentuk oleh UU. Pada bagian kim MK. Apabila sebelumnya pensiun
lain ditemukan fakta putusan hakim ditetapkan 67 tahun, maka ke depan-
konstitusi bertindak diatas lembaga nya diperpanjang menjadi 70 tahun.
lain yang ditugaskan melaksanakan Menkumham Patrialis Akbar
tugas kenegaraan, seperti membatal- menegaskan revisi UU nomor 24 tahun
kan hasil Pilkada dengan menentukan 2003 merupakan bagian dari kebijakan
sendiri kepala daerah terpilih. Padahal politik hukum nasional yang menem-
kewenangan pemilihan kepala daerah patkan MK sebagai guardian of con-
merupakan tugas Komisi Pemilihan stitution dan the guardian of human
Umum. right.
Sementara itu Ketua Baleg DPR Harapannya dapat memperkuat
Ignatius Mulyono menambahkan pe- peran MK sebagai salah satu peme-
rubahan lain dari UU MK adalah kom- gang kekuasaan kehakiman yang
posisi Majelis Kehormatan MK. Nanti- merdeka dalam rangka menegak-
nya, Majelis Etik bagi MK ini melibatkan kan prinspip-prinsip negara hukum
satu unsur dari DPR, unsur Komisi Yu- maupun mewujudkan demokrasi dan Ketua Panja revisi UU MK Dimyati Natahkusumah
disial (KY), pemerintah, hakim agung, HAM sebagaimana diamatkan UUD. tusan ultra petita tersebut tercantum
dan hakim konstitusi, masing-masing “Ketentuan dalam undang-undang ini pada Pasal 45A RUU MK. Pasal itu mene
seorang. “Hakim MK itu ada tiga yang agar MK bekerja lebih terarah. Peran gaskan MK tidak boleh memuat amar
dari DPR, karena itu perlu ada penga- MK sangat strategis, sebagai peradilan putusan yang tidak diminta pemohon
was yang dari DPR, biar seimbang,” konstitusi, peradilan politik dan seka- atau melebihi permohonan pemohon,
katanya. ligus peradilan ketatanegaraan,” tan- kecuali terhadap hal tertentu yang ter-
Sebelumnya, komposisi Maje- dasnya. kait dengan pokok permohonan.
lis Kehormatan diisi dua orang hakim Patrialis menambahkan pemerin- Patrialis menjelaskan kesepaka-
MK, seorang guru besar senior dalam tah dan DPR sepakat membatasi ke- tan mengenai hal itu ditujukan untuk
ilmu hukum, seorang mantan Hakim wenangan Mahkamah Konstitusi (MK) mengembalikan fungsi MK sebagaima-
Agung atau mantan Hakim Konstitusi, dalam memutus perkara. “Kewenan- na diatur dalam konstitusi. MK, kata
serta seorang mantan pemimpin lem- gan MK harus dibatasi. Tidak boleh Patrialis, hanya bisa memutus apakah
baga tinggi negara. Menurut politikus ada satu pun lembaga yang kewenan- sebuah UU bertentangan dengan Un-
Partai Demokrat ini masuknya unsur gannya tak dibatasi karena ini negara dang-Undang Dasar (UUD) 1945 atau
DPR dalam keanggotaan Majelis Ke- hukum. Apa yang diminta itu yang tidak. Bahkan, Patrialis mengatakan
hormatan bertujuan untuk menyeim- diputuskan. Jangan apa yang tidak di- apabila MK melanggar ketentuan
bangkan lembaga pengawas kode etik minta itu diputuskan,” imbuhnya. tersebut, maka dapat dikategorikan
hakim MK tersebut. Larangan MK untuk membuat pu- sebagai pelanggaran kode etik. (iky)
| PARLEMENTARIA | Edisi 85 TH. XLII, 2011 |
ARIA |
TH. XLII, 201 |
|
| PARLEMENTARIA | Edisi 85TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 85TH. XLII, 2011 |
P
1
ARLEMENT
Edisi 85
