Page 32 - MAJALAH 85

provinsi maupun jalan-jalan kabu- menjadi perhatian dalam RUU ini, torat Perhubungan Darat Kementerian
paten/kota. Karena ada beberapa ja- karena kadangkala di daerah tidak Perhubungan. Jadi antara yang me-
lan-jalan provinsi yang terkait de- jelas dan ini perlu pengaturan. Apa- ngatur dengan yang membuat jalan
ngan jalur-jalur utama yang memang bila UU Jalan ini telah disempurnakan, tidak sinkron. Jalan yang kapasitasnya
ditangani oleh nasional menjadi jalan seluruh persoalan transportasi harus hanya 8 ton atau sepuluh ton dilewati
alternatif. tercakup di dalam UU ini. kendaraan yang mungkin bebannya
Oleh karena itu, daerah sering
mengatakan bahwa kerusakan jalan
di provinsi maupun kabupaten akibat
pengalihan arus lalu lintas. Jadi keru-
sakan ini bukan karena menyangkut
masalah daerah, tapi karena adanya
pengalihan lalu lintas di jalan sehing-
ga jalan ini daya dukungnya tidak se-
suai dengan apa yang diharapkan.
Beri Peran BPJT
Sementara, kata Muhidin, APBD
daerah setelah otonomi diberlaku-
kan sangat terbatas sekali. Sebelum
pemekaran daerah meledak, daerah
masih bisa mengalokasikan paling
tidak 30% dari Dana Alokasi Khusus
(DAU) untuk infrastruktur. “Tapi seka-
rang, dana untuk pemeliharaan ja-
lan di daerah sangat terbatas sekali,”
tambahnya.
Persoalan lainnya yang harus dia- Jajaran Kementerian PU saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR mengenai RUU Jalan
tur dalam revisi UU ini adalah persoa- Internet
lan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).
UU ini akan memberikan peran kepa-
da BPJT, dalam arti keberadaan BPJT
bukan hanya sekedar administratif
saja, tapi BPJT betul-betul mengambil
peran di situ.
“Kalau peran BPJT hanya sekedar
seperti sekarang, saya pikir tidak perlu
dengan BPJT cukup dengan salah satu
bagian daripada Direktorat Jenderal
Bina Marga, karena peranannya juga
sangat tidak dapat,” katanya.
BPJT sekarang sulit melakukan
koordinasi, padahal BPJT perlu koor-
dinasi lintas sektoral. Untuk itulah
dibutuhkan peran yang kuat dari BPJT.
Kalau Dirjen Bina Marga bisa merang-
kap jabatan, menurut Muhidin jauh
lebih bagus karena ada peran koor-
dinasinya menyangkut masalah lintas
sektoral, masalah penyelesaian tanah, Salah satu kondisi jalan provinsi yang rusak berat
masalah perhubungan. Jika BPJT ini Kemudian menyangkut masalah 30 ton atau 40 ton. “Jika kenyataan di
tetap akan dipertahankan peranan ini pengaturan jalan, ini juga menjadi lapangan seperti ini siapa yang ber-
perlu diberikan. persoalan. Pengaturan jalan sekarang tanggung jawab,” kata Muhidin.
Menyangkut DAK, juga perlu berada di DLLAJR dalam hal ini Direk- Di sini, yang membuat jalan de-

| PARLEMENTARIA | Edisi 85 TH. XLII, 2011 |
| PARLEMENTARIA | Edisi 85TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 85TH. XLII, 2011 |
TH. XLII, 201 |
ARIA |
|
Edisi 85
1
ARLEMENT
P