Page 34 - MAJALAH 85

bahwa tidak bisa jalan-jalan di dae- Komisi V DPR berinisiatif supaya kekuasaan. Kalau memang BPJT ti-
rah terbengkalai begitu saja, karena Pemerintah Pusat bisa paling tidak dak diberikan kekuasaan, sebaiknya
jalan-jalan tersebut merupakan sen- menangani dari sisi pemeliharaan dengan Dirjen saja sehingga BPJT itu
tra-sentra ekonomi yang ada konek- jalan-jalan provinsi. Dalam hal ini, mungkin salah satu bagian kecil dari
tivitasnya. ada sentuhan dari pemerintah pusat, Direktorat Jenderal.
Di sisi lain, disadari betul daerah karena tanpa sentuhan dari pusat ada BPJT sekarang sulit melakukan
tidak punya kemampuan anggaran hambatan-hambatan di sektor per- koordinasi, karena tidak memiliki
untuk pemeliharaan jalan tersebut. ekonomian kita dan menimbulkan kekuasaan, di samping itu eselo-
Banyak jalan-jalan di provinsi maupun ekonomi berbiaya tinggi. nisasinya sangat terbatas. Untuk itu-
kabupaten yang terbengkalai, apa- Muhidin menjelaskan, peme- lah melalui UU ini, perlu dilakukan
lagi kita masuk ke daerah terpencil. karan wilayah juga merupakan perin- reformasi di bidang ini, BPJT harus
“Untuk daerah-daerah tertinggal ja- tah dari UU dan kita juga tahu ada be- diberikan peran yang baik. “Kalau kita
ngankan untuk membuat jalan, mem- berapa daerah yang APBD nya habis sudah melihat ada sumbatan di sini
perbaiki jalan, membiayai pegawainya untuk kepentingan pegawai, bukan harus dihentikan sumbatan tersebut.
saja sudah setengah mati. Bagaimana untuk kepentingan infrastruktur. Masak sudah ada puluhan tahun ter-
mau membiayai pegawainya kalau Karena pemekaran ini suatu perintah sumbat dibiarkan terus, negara ini kan
PAD nya hanya Rp 2 milyar, bahkan UU, negara juga harus ikut bertang- harus maju,” kata Muhidin.
ada yang satu milyar, tapi itu kan re- gung jawab dalam pemeliharaan. Muhidin mengatakan, sebagai
siko, resiko UU pemekaran tidak bisa Pimpinan Komisi V dia harus mem-
tidak karena itu semua juga perintah berikan yang terbaik buat kepen-
dari UU,” tambahnya. Oleh karena Diharap Selesai Akhir Tahun tingan rakyat. Menurutnya, masalah
itu, Pemerintah harus pandai-pandai Muhidin berharap, Perubahan jalan adalah masalah yang sangat
mengelola bagaimana uang yang atas Undang-undang Nomor 38 Ta- fundamental bagi kepentingan per-
terbatas ini bisa menyentuh kepada hun 2004 tentang Jalan ini dapat dise- ekonomian rakyat. Dalam hal ini, ti-
semua sektor yang bisa menggerak- lesaikan akhir tahun, karena memang dak bisa tidak harus ada penanganan
kan perekonomian kita. tidak terlalu banyak hal-hal yang di- serius dari Pemerintah Pusat. Dengan
Karena sebetulnya, sebelum lakukan perubahan. Hanya hal-hal revisi UU tentang Jalan ini, Komisi V
otonomi daerah diberlakukan, ada krusial yang memang bermasalah DPR berharap dapat melakukan se-
Inpres pembangunan jalan untuk ditengah-tengah masyarakat yang di- suatu yang terbaik dan paling tidak
provinsi maupun kabupaten/kota. lakukan perubahan. bisa menyelesaian sedikit permasala-
Namun sejak otonomi diberlakukan Seperti, masalah jalan tol, ma- han-permasalahan yang terjadi dite-
Inpres tersebut sudah tidak ada lagi. salah bagaimana kedudukan BPJT ngah-tengah masyarakat. (tt)
Oleh karena itu, kata Muhidin, agar dapat berperan dan diberikan ***

Pimpinan Komisi V DPR RI saat rapat pembahasan RUU Jalan

| PARLEMENTARIA | Edisi 85 TH. XLII, 2011 |
| PARLEMENTARIA | Edisi 85TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 85TH. XLII, 2011 |
TH. XLII, 201 |
ARIA |
|
Edisi 85
1
ARLEMENT
P