Page 29 - MAJALAH 85

LEGISLASI

terkait pembahasan RUUK DIY ini, ia
sudah mendapatkan masukan dari
berbagai ahli hukum tata negara. “Ti-
dak ada yang bisa menjelaskan soal
istilah ini (gubernur utama),” ujarnya.
Selain Akbar Faisal, anggota Pan-
ja Komisi II dari Fraksi PDIP Arif Wi-
bowo, juga mempertanyakan menge-
nai gubernur utama, serta masalah
penetapan atau dengan cara pemili-
han gubernur dan wakil gubernur DIY
yang ada dalam draf RUUK DIY milik
pemerintah.
Menurut dia, di dalam pemba-
hasan tersebut seharusnya mengacu
Kraton Yogyakarta simbol kota Yogyakarta
pada makna asal yang terkandung di
setiap pasal dalam konstitusi, teruta-
ma pasal 18 A dan pasal 18 B. “Begitu
pula mengenai keistimewaan Yogya,
itu semua ada risalahnya. Semangat
dalam perdebatan ini sesungguhnya
nyaris ditetapkan dengan cara dise-
butkan, bahwa yang disebut adalah
daerah istimewa Yogyakarta dalam
pasal 18 B, DKI, Yogyakarta, dan Pa-
pua,” katanya.
Menyinggung perdebatan yang
terjadi dalam pembahasan RUUK DIY
itu, dia menilai sebaiknya dapat meru-
Suasana Rapat Kerja Komisi II DPR dengan Menteri Dalam Negeri juk pada konstitusi yang harus ditafsir
dari pemerintah. Dimana penjelasan istilah yang namanya Gubernur Uta- sesuai dengan pasal 18 B dan tak bisa
yang bisa kami pahami tentang isti- ma,” tegas Akbar Faisal. ditafsirkan dengan kemauan sendiri.
lah gubernur utama. Tolong tunjuk- Akbar menegaskan, penyebu- Terlebih lagi, ujar dia, semua hal
kan pada kami, pada pasal mana ayat tan nama Gubernur Utama ini hanya tentang DIY sama dengan yang diatur
mana penjelasan mana, di konstitusi menjebak pada persoalan yang se- UU Pemerintah Daerah. Kecuali, soal
kita yang memberikan ruang kepada benarnya tidak perlu. Akbar mengaku, posisi Sultan dan Paku Alam yang
ditetapkan secara otomatis sebagai
gubernur dan wagub Yogyakarta.
Internet/ news.okezone.com hana itu. Kalau kita tetap memutus
“Persoalannya ini tidak seseder-

UU DIY ini tentu juga harus melihat
dampaknya pada daerah-daerah keis-
timewaan yang lain. Dalam konteks
national interest, kita harus pertim-
bangkan hal itu. Prinsip demokrasi
seperti apa yang diinginkan. Yang
penting harus sesuai dengan konsti-
tusi,” ujarnya.
Arif mengatakan, sebaiknya
proses pembahasan RUUK DIY ini
dapat langsung membahas masalah
yang utama. Sebab, jika mengikuti ke-
inginan pemerintah, terkait gubernur
dan wakil gubernur dipilih langsung
Sri Sultan HB X saat menemui Rakyat Yogyakarta saat berdemo mengenai RUUK DIY

1

0 | PARLEMENTARIA | Edisi 85 TH. XLII, 2011 | 1
TH. XLII, 201 |
ARIA |
0 | PARLEMENTARIA | Edisi 85TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 85TH. XLII, 2011 |
|
1

Edisi 85
ARLEMENT
P