Page 31 - MAJALAH 85

LEGISLASI

RUU Jalan
Mencari Solusi Terbaik Jalan Provinsi,

Kabupaten/Kota

RUU tentang Perubahan Pasal 30 Ayat (1) huruf d, yang me- diatur pada peraturan perundang-
atas Undang-undang Nomor nyatakan bahwa dalam hal pemerin- undangan dengan level yang sama.
tah daerah belum mampu membiayai Untuk memenuhi kriteria bahwa bi-
38 Tahun 2004 tentang Jalan
pembangunan jalan yang menjadi aya perjalanan melalui jalan tol lebih
merupakan salah satu RUU
tanggung jawabnya secara keselu- menguntungkan daripada melalui
yang menjadi agenda ruhan, Pemerintah dapat membantu ruas jalan non tol, maka penyelengga-
Komisi V DPR RI untuk sesuai dengan peraturan perundang- raan jalan tol harus memenuhi Stan-
dilakukan revisi. undangan. Ketentuan ini menyebab- dar Pelayanan Minimal yang telah
RUU ini termasuk dalam kan ketidakjelasan mengenai penang- ditetapkan.
gung jawab pembiayaan jalan. Wakil Ketua Komisi V DPR RI
Program Legislasi Nasional
Selain itu, UU tentang Jalan ini Muhidin M. Said mengatakan, RUU
Rancangan Undang-Undang
sebagaimana terdapat pada Pasal 38 ini sekarang baru sampai pada tahap
Prioritas Tahun 2011 yang Ayat (3) telah mengatur mengenai mencari masukan-masukan dengan
menjadi usul inisiatif DPR. evaluasi dan penyesuaian tarif tol se- semua stakeholders, para ahli terma-
tiap 2 (dua) tahun, tetapi kenaikan ini suk beberapa perguruan tinggi, selain
Nomor 38 Tahun 2004 tidak didasarkan kepada pemenuhan juga melakukan kunjungan kerja ke
memang perlu dilaku- standar pelayanan jalan tol. daerah-daerah.
UU kan perubahan dan pe- Padahal, dalam pengusahaan ja- Kunjungan kerja ini dibagi dalam
nyempurnaan. Hal ini mengingat UU lan tol, penerapan tarif dan pemenu- tiga daerah, yaitu daerah yang maju
tersebut belum mampu menjamin ke- han standar pelayanan jalan tol meru- sample yang dikunjungi adalah
berlangsungan pembiayaan jalan, se- pakan dua aspek yang tidak dapat Provinsi Jawa Timur, daerah yang se-
bagimana ditunjukkan oleh ketentuan dipisahkan, sehingga keduanya perlu dang Provinsi Sumatera Selatan, dan
daerah yang tertinggal karena terkait
dengan perbatasan yaitu Provinsi Ka-
limantan Barat.
Dari masukan-masukan tersebut,
inti dari permasalahan jalan tol adalah
menyangkut penyediaan tanah. “Ini
menjadi hambatan utama para pelaku
jalan tol,” kata Muhidin.
Selain masalah jalan tol, masu-
kan-masukan penting yang disam-
paikan adalah masalah pemeliharaan
jalan provinsi, jalan kabupaten/kota.
Dari sisi sentuhan dana, Muhidin me-
lihat sangat terbatas sekali. Oleh kare-
na itu, melalui revisi UU ini, Komisi
V DPR mencoba melakukan diskusi
bagaimana negara dapat berperan
dan memberikan perhatian di dalam
penanganan jalan-jalan provinsi mau-
pun jalan-jalan kabupaten/kota.
Melalui UU ini, Pemerintah Pusat
dapat lebih memberikan perhatian
atau paling tidak dapat menanga-
ni dari sisi pemeliharaan jalan-jalan
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhidin M. Said

| PARLEMENTARIA | Edisi 85 TH. XLII, 2011 |

ARIA |
TH. XLII, 201 |
|
| PARLEMENTARIA | Edisi 85TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 85TH. XLII, 2011 |
P
1

ARLEMENT
Edisi 85