Page 30 - MAJALAH 85
P. 30

Internet/ priyobudisantoso.com
































                                                                             Rakyat Yogyakarta saat berdemo mengenai RUUK DIY

            dan  soal  gubernur  utama,  maka  hal
            itu  juga  berkaitan  dengan  hak  atas
            tanah.
                “Kalau  hal  penting  sudah  di-
            sepakati,  maka  akan  memudahkan
            kita  dalam  membahas  hal  yang  lain.
            Pokok  problemnya  adalah,  kekua-
            saan di  DIY  ini,  tidak diatur ulang.
            Pandangan  fraksi-faksi  sudah  jelas.
            Kalau  kita  sepakat  memaknai  pasal
            18  B,  akan  sangat  mudah  menentu-
            kan, apakah UU DIY mengatur Sultan
            dan Paku Alam ditetapkan atau dipilih
            langsung,” ujarnya.
                Pernyataan serupa juga disampai-
            kan anggota Panja Komisi II dari Fraksi
            Partai Golkar Basuki Tjahaya Purnama.
            Dia  berharap  agar  pemerintah  dapat                     Suasana Rapat Kerja Komisi II DPR dengan Menteri Dalam Negeri
            memberikan penjelasan yang lengkap   kepada Sri Sultan HB dan Paku Alam   “Itu istilah saja. Gubernur utama
            dan mendalam alasan penyebutan gu-  dalam  pembahasan  Rancangan  Un-  dan  wakil  gubernur  utama  atau  se-
            bernur utama dan wakil gubernur uta-  dang-undang  Keistimewaan  Daerah   butan  lainnya  sejak  awal  sebenarnya
            ma. “Hal ini harus benar-benar dijelas-  Istimewa Yogyakarta (RUUK DIY).  kita sudah kompromi. Sekarang kalau
            kan  agar  proses  pembahasan    RUUK     Pengistilahan  gubernur  utama   mau  kembali  ke  sebutan  Sri  Sultan
            DIY ini tidak ha nya membuang uang   dan  wakil  gubernur  utama  kepada   dan  Paku  Alam,  tidak  apa-apa.  Si-
            rakyat,” katanya.                 dua  penguasa  wilayah  DIY  itu  bu-  lahkan. Itu bukan harga mati. Itu kan
                Pemerintah   sendiri   lewat   kanlah  harga  mati.  Pemerintah  akan   hanya  peristilahan.  Cuma  penamaan
            Mendagri  Gamawan  Fauzi,  me-    menyerahkan kepada pembahasan di   ini  diberikan  kewenangan  tertentu,”
            ngatakan  pemerintah  tidak  akan   Panja mengenai apa penamaan yang   ujar  Gamawan  di  Gedung  DPR/MPR,
            mempertahankan  istilah  gubernur   tepat  bagi  kedudukan  Sri  Sultan  HB   Jakarta, Senin (13/6).(nt)
            utama  dan  wakil  gubernur  utama   dan Paku Alam.                      ***




   0                                                                          | PARLEMENTARIA  |  Edisi 85 TH. XLII, 2011 |  1

                                                                                                                1

                                                                                                   TH. XLII, 201 |
                                                                                        ARIA |
                                                                              |
   0 | PARLEMENTARIA |  Edisi 85TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA |  Edisi 85TH. XLII, 2011 |
                                                                                                             1

                                                                               ARLEMENT
                                                                              P
                                                                                             Edisi 85
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35