Page 28 - MAJALAH 85

Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan
Fauzi hadir dalam setiap rapat.
“Biasanya dalam panja, rapat di-
gelar hanya dengan pejabat Eselon
di Kementrian tersebut. Tetapi untuk
RUUK DIY ini, Mendagri sendiri sudah
siap untuk datang. Itu menurut saya
sangat positif,” ujarnya.
Seperti diketahui, dalam RUUK
DIY, ada tujuh isu krusial yang belum Anggota Panja DPR RI untuk RUUK DIY dari Fraksi Hanura, Akbar Faisal
mendapat kesepakatan antara peme-
rintah dan DPR dalam pembahasan
RUUK DIY. Pertama, menyangkut is-
tilah dan konsep gubernur dan wakil
gubernur utama. Kedua, kedudukan
hukum Provinsi DIY. Ketiga, soal sta-
tus tanah. Keempat, mekanisme pe-
milihan gubernur dan wakil gubernur
Provinsi DIY. Kelima, menyangkut
keuangan. Keenam, status keistime-
waan. Ketujuh, terkait perkembangan
kondisi terakhir Provinsi DIY.
Dari tujuh isu krusial tersebut,
soal konsep dan istilah gubernur uta-
ma dan wakil gubernur utama serta
pelaksanaan pemilihan gubernur dan
wagub DIY paling menyedot perhatian
publik, khususnya warga masyarakat Menteri Dalam Negeri RI Gamawan Fauzi
Yogyakarta. inginkan gubernur dan wakil gubernur pembahasan tak bertele-tele. Akbar
Sebaliknya, Wakil Ketua Komisi II dipilih langsung. Selain itu, DPR juga meminta, panja langsung membahas
Ganjar Pranowo, menganggap pem- mengisyaratkan menolak keberadaan permasalahan inti, salah satunya ter-
bahasan tujuh isu tersebut akan mem- gubernur utama. kait gubernur utama. Penyebutan gu-
buat penuntasan RUUK DIY ini molor. Anggota Panja RUUK DIY dari bernur utama itu pun mendapatkan
“Sebenarnya dari dulu pun di luar soal Fraksi Hanura, Akbar Fasial meng- kritikan pedas dari Akbar Faisal.
penetapan pemilihan itu sudah dipu- ungkap keinginan fraksinya, agar “Kami tetap minta penjelasan
tus pada DPR periode lalu. Saya yakin
undang-undang ini tidak akan cepat
selesai,” ujarnya. Internet/
Seperti diketahui, dalam pemba-
hasan RUUK DIY, antara pemerintah
dengan DPR di Gedung DPR/MPR,
Senin (20/06), sebagian besar ang-
gota Panja RUUK DIY menganggap
dua hal yang menjadi pembahasan
penting. Pertama soal wacana peme-
rintah mengenai gubernur utama, ke-
mudian soal penentuan gubernur dan
wakil gubernur apakah dipilih secara
langsung atau melalui mekanisme
penetapan.
Bahkan, mayoritas fraksi di DPR
sudah menyatakan sinyal penolakan
terkait usulan pemerintah melalui Ke-
menterian Dalam Negeri yang meng-
Rakyat Yogyakarta saat berdemo mengenai RUUK DIY

| PARLEMENTARIA | Edisi 85 TH. XLII, 2011 | 9