Page 28 - MAJALAH 81
P. 28
Pemberantasan Tindak Pidana Pencu- 1. RUU tentang Perubahan atas han Tanah untuk Kepentingan Pem-
cian Uang; Undang-Undang Nomor 22 Tahun bangunan
3. UU tentang Keprotokolan; 2007 tentang Penyelenggara Pemili-
4. UU tentang Cagar Budaya; han Umum; Sedangkan produk legislasi 2010
5. UU tentang Gerakan Pramu 2. RUU tentang Perubahan atas yang bisa kita tempatkan dalam ruang
ka; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 lingkup penyempurnaan sistem hu-
6. UU tentang Hortikultura; tentang Majelis Permusyawaratan kum nasional, khususnya dalam rang-
7. UU tentang Perumahan dan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, ka mempercepat tuntutan reformasi
Kawasan Permukiman; dan Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan hukum antara lain:
8. UU tentang Perubahan atas Perwakilan Rakyat Daerah; 1. UU tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 2 Ta 3. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun
hun 2008 tentang Partai Poli Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Grasi; dan
tik. 2008 tentang Pemilihan Umum Ang- 2. UU tentang Pencegahan dan
gota Dewan Perwakilan Rakyat, De- Pemberantasan Tindak Pidana Pencu-
wan Perwakilan Daerah, dan Dewan cian Uang;
Terkait penataan sistem politik Perwakilan Rakyat Daerah; dan
nasional, DPR dan Pemerintah se- 4. RUU tentang Perubahan atas Lantas, bagaimana dengan sisa
benarnya telah menempatkan pe- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tiga RUU lainnya yaitu UU tentang Ke-
rubahan paket UU politik dalam RUU tentang Partai Politik. protokolan, UU tentang Cagar Buda-
Prioritas 2010. Setidaknya ada empat ya, dan UU tentang Gerakan Pramuka,
RUU, yaitu: Dari empat RUU tersebut, hanya apakah ada relevansi dengan salah
RUU tentang Perubahan atas Undang- satu arah dan kebijakan Prolegnas
Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang RUU Prioritas 2010? Jelas, ketiganya
Partai Politik yang tuntas dibahas dan tidak terhubung dengan salah satu
disetujui bersama sebagai UU pada arah kebijakan. Ini menjadi persoalan
Rapat Paripurna DPR 16 Desember tersendiri, karena menjadi indikator
2010. Dengan demikian, penyelesaian yang mengkonfirmasi adanya sejum-
target legislasi di sektor politik hanya lah RUU yang diprioritaskan pada
tertuju kepada pengaturan partai 2010, namun statusnya lepas dari arah
politik. Artinya, pada 2010, DPR dan dan kebijakan. Atau bisa dikatakan
Pemerintah gagal untuk melengkapi menempatkan tiga RUU tersebut pada
dan melanjutkan desain sistem po- Prioritas 2010 adalah suatu kecerobo-
litik nasional secara keseluruhan men- han, karena tanpa ada landasan yang
cakup pihak-pihak di luar partai politik, jelas dilihat dari aspek perencanaan
misalnya parlemen serta lembaga pe- legislasi.
nyelenggara dan pengawas pemilu. Agenda mengganti peraturan pe-
Terkait dengan pembangunan di rundang-undangan warisan kolonial
sektor pertanian, infrastruktur, dan yang tidak sesuai dengan perkem-
energi, pada 2010 lalu, DPR dan Peme- bangan zaman adalah arah dan kebi-
rintah menyelesaikan pembahasan jakan yang tidak terwujudkan sama
RUU tentang Hortikultura dan RUU sekali dari capaian Prolegnas RUU
tentang Perumahan dan Kawasan Prioritas 2010. Padahal, RUU tentang
Permukiman. Capaian dua RUU terse- Kitab Undang-Undang Hukum Acara
but harus diakui masih sedikit, diban- Pidana dan RUU tentang Kitab Un-
dingkan RUU (pada arah dan kebijakan dang-Undang Hukum Pidana, adalah
yang sama) yang turut diprogramkan sedikit contoh tuntutan riil penye-
pada prioritas 2010, yaitu: suaian perangkat hukum pidana de-
1. RUU tentang Perubahan atas ngan konteks kekinian. Padahal per-
Undang-Undang Nomor 38 Tahun siapan merevisi kedua RUU tersebut
2004 tentang Jalan; sudah lama dilakukan. Sekali lagi, ini
2. RUU tentang Perubahan atas mengkonfirmasi ulang bahwa prioritas
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 yang selama ini diyakini ada, sepenuh-
tentang Rumah Susun; dan nya tidak dijadikan pegangan. (parle)
3. RUU tentang Pengambilali- foto:doc parle
| PARLEMENTARIA | Edisi 81 TH. XLII, 2011 |
