Page 25 - MAJALAH 81

SUMBANG SARAN

waktu paling lama dua kali masa si-
dang, dengan masa perpanjangan
waktu satu kali masa sidang.
Terobosan ini dapat berjalan
efektif apabila Bamus dan pimpinan
fraksi dapat berkolaborasi dengan
baik, mengingat pimpinan fraksi yang
menentukan siapa saja anggota (frak-
si) yang terlibat dalam suatu ranca-
ngan undang-undang mewakili (fraksi)
dan ini kemudian dikomunikasikan ke
forum Bamus. Selanjutnya, Bamus
yang mengatur jadwal pembahasan
dan mendistribusikannya pada masa
sidang.
2. Mencegah terjadinya beban
kerja yang tidak proporsional yang
harus diemban oleh seorang anggota
DPR. Hal ini juga untuk mengurangi
kemungkinan anggota DPR tersandera
dalam rangkap jabatan dan keang-
gotaan di berbagai alat kelengkapan,
di DPR menjalani tahapan-tahapan Usul DPR, RUU Usul Pemerintah, RUU baik yang tetap maupun tidak tetap.
pra atau saat pembahasan, seperti Pemekaran, RUU Ratifikasi, dan RUU Rangkap jabatan inilah yang cende-
ketepatan waktu menyelesaikan DIM Perubahan. rung membuat anggota DPR tidak
fraksi dan mengevaluasi kinerja ang- f) Pembatasan waktu kunju- efektif dalam bekerja.
gota fraksi yang terlibat dalam pem- ngan kerja ke daerah; dan Implementasi beberapa keten-
bahasan rancangan undang-undang, g) Penggunaan waktu libur un- tuan yang berorientasi mengefetifkan
agar tidak melebihi beban normal atau tuk kepentingan legislasi. DPR dapat peran anggota DPR sangat tergantung
justru sering absen. saja mengalokasikan sebagian masa pada inisiatif dan kerjasama yang solid
Berbagai usulan lain mengemuka reses untuk kepentingan membahas antara fraksi dengan Bamus. Kedua
guna membenahi kinerja legislasi DPR rancangan undang-undang. Penaf- belah pihak harus secara aktif dan re-
, antara lain: siran lebih jauh terhadap Pasal 139 jo guler melakukan monitoring dan eva-
a) Penetapan anggota DPR yang Pasal 141 jo Pasal 254 Peraturan DPR luasi terhadap kinerja anggota DPR.
khusus membidangi penyusunan dan No 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Dengan cara ini dapat diketahui sejak
pembahasan rancangan undang-un- memungkinkan kebijakan tersebut di- awal mana anggota DPR yang efektif
dang tanpa dibebani tugas di Komisi jalankan. kerjanya dan mana yang lalai atau ti-
maupun alat kelengkapan DPR lain- Kegagalan dalam mencapai tar- dak disiplin menghadiri rapat-rapat
nya; get prioritas tahunan berawal dari pembahasan rancangan undang-un-
b) Mengalokasikan secara khu- ketidakmampuan manajemen legislasi dang.
sus dua hari dalam seminggu (tiap mengatasi beban kerja anggota DPR. 3. Mendorong Baleg bukan
Rabu dan Kamis) bagi alat kelengka- Tidak menutup kemungkinan, faktor hanya sebagai alat kelengkapan yang
pan DPR untuk membahas rancangan ini muncul kembali dan mengancam melakukan pembahasan rancangan
undang-undang bersama Pemerintah; kinerja anggota DPR periode 2009- undang-undang, namun juga mensu-
c) Menjalin kerjasama dengan 2014. Perlu ada serangkaian strategi pervisi proses legislasi dan dinamika
perguruan tinggi untuk membantu pe- yang harus dijalankan oleh Baleg, yang menyertainya, sehingga dapat
nyusunan naskah akademik dan nas- Badan Musyawarah (Bamus), dan frak- diketahui berbagai kelemahan dan po-
kah rancangan undang-undang; si-fraksi, meliputi: tensi permasalahan yang dapat meng-
d) Penambahan 2 (dua) orang 1. Baleg melakukan monito- hambat kinerja legislasi DPR.
tenaga ahli bagi setiap anggota DPR ring terhadap pembahasan rancangan
dan 10 (sepuluh) orang tenaga ahli undang-undang, apakah sudah sesuai Evaluasi
yang akan ditempatkan di Baleg; dengan Pasal 141 ayat (2) Peraturan Sepanjang 2010, DPR telah meng-
e) Klarifikasi indeks RUU ber- Tata Tertib DPR, yang membatasi du- hasilkan 16 UU. Artinya dari 70 RUU
dasarkan bobot dan jenis, yaitu RUU rasi pembahasan yaitu dalam jangka Prioritas 2010, tersisa 54 RUU yang

| PARLEMENTARIA | Edisi 81 TH. XLII, 2011 |