Page 21 - MAJALAH 81

SUMBANG SARAN

but sebenarnya telah dikonsultasikan Daftar Tiga Kali Penambahan
kepada MK. Atau dengan kata lain, “la- Prolegnas RUU Prioritas 2010
bel” konstitusionalnya telah bersenya-
wa dan melekat pada undang-undang
yang dipersoalkan, sehingga DPR bisa (Peresmian penambahan 12 RUU Prioritas 2010 dalam Rapat
saja berkesimpulan, tidak ada yang Paripurna DPR 23 Februari 2010)
substansi undang-undang yang layak
dipermasalahkan.
3 Desember 2009 (Masa Sidang I)
Tiga Kali Penambahan
Selain pembentukan dan pengi- Usulan DPR
sian pimpinan dan anggota alat ke- No Nama RUU
lengkapan, capaian DPR pada periode
awal (2010) adalah menetapkan se- 1. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009
banyak 247 RUU yang masuk dalam tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
daftar Prolegnas Tahun 2010-2014. Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Dari 247 RUU tersebut, DPR menetap- 2. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 ten-
kan 70 RUU Prioritas 2010. tang Benda Cagar Budaya
Jumlah RUU Prolegnas Tahun
2010-2014 lebih sedikit dibanding- 3. RUU tentang Pengambilalihan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan
kan Prolegnas Tahun 2005-2009 yang
menargetkan hingga 284 RUU. Se-
dangkan Prioritas penyelesaian RUU
pada tahun pertama (2010) lebih ba- 10 Februari 2010 (Masa Sidang II)
nyak dibandingkan 2005, yaitu 70 RUU Usulan DPR
berbanding 55 RUU.
Khusus penetapan target Pro- No Nama RUU
legnas RUU Prioritas 2010, awalnya
55 RUU, atau sama dengan Prioritas 1. RUU tentang Hortikultura
2005. Namun, terhitung sejak Masa 2. RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro
Sidang I dan II, telah terjadi 3 (tiga)
kali perubahan, yaitu satu kali pada 3. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Desember 2009 (menjadi 58 RUU) dan tentang Keuangan Negara
dua kali pada Februari 2010, sehingga 4. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004
total bertambah menjadi 70 RUU. tentang Komisi Yudisial
Tidak hanya menambah 15 RUU
(ke dalam daftar RUU Prioritas 2010), 5. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahka-
Pemerintah dan DPR, melalui perte- mah Konstitusi
muan konsultasi pada 15 Juli 2010, Usulan Pemerintah
menetapkan tiga RUU yang lebih di-
prioritaskan dan harus bisa dituntas- No Nama RUU
kan, selambat-lambatnya akhir 2010.
Ketiga RUU tersebut antara lain: 1. RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
- RUU tentang Otoritas Jasa 1999 tentang Bank Indonesia
Keuangan 2. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang atas Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- RUU tentang Jaring
Pengaman Sistem Keuangan 3. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- RUU tentang Perubahan atas 4. RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Daerah (sebagai peng-
UU No. 23 Tahun 1999 tentang ganti RUU tentang Perubahan atas UU No. 49/Prp/1960 tentang Panitia
Bank Indonesia sebagaimana Urusan Piutang Negara
telah diubah terakhir dengan
UU No. 6 Tahun 2009 5. RUU tentang Akuntan Publik

| PARLEMENTARIA | Edisi 81 TH. XLII, 2011 |