Page 16 - MAJALAH 81
P. 16
Dari seluruh usulan RUU yang masuk jiban mengundang pengusul untuk secara berkala setiap 3 bulan sekali
tersebut, Badan Legislasi dengan Men- memberikan penjelasan dipatuhi se- dengan Menteri hukum dan HAM,
teri Hukum dan HAM sepakat untuk bagaimana diatur dalam Peraturan dan untuk menghindari terjadinya
memasukkan 33 RUU dalam Prolegnas Tata Tertib DPR, karena itu, sejalan du-plikasi prakarsa peenyusunan RUU
RUU Prioritas Tahun 2011. Dari 33 RUU dengan pemikiran itu, hendaknya di- dan juga memudahkan koordinasi pe-
tersebut, 22 RUU menjadi tanggung lakukan evaluasi terhadap RUU yang nyusunann RUU antara DPR/ Baleg de
jawab DPR untuk menyiapkan dan 11 berasal dari DPR yang sampai seka- ngan Pemerintah/ Menteri Hukkum
RUU menjadi tanggung jawab Peme- rang belum diselesaikan alat keleng- dan HAM maka dalam Prolegnas 2011
rintah untuk menyiapkan. kapan yang ditugaskan untuk memba- ini disebutkan dengan tegas komisi
Selanjutnya. Dari hasil evaluasi has RUU tersebut,”paparnya. atau kementrian mana yang mempra-
baleg atas Prolegnas RUU Prioritas Ta- karsai RUU tersebut.
hun 2010, terdapat 41 RUU yang ma- Optimis tercapai Ignatius mengharapkan, peme-
sih dalam tahap penyusunan dan be- Ketua Baleg Ignatius Mulyono rintah dapat lebih cepat dalam melaku-
lum diajukan, yang selanjutnya telah mengaku Baleg optimis dapat menye- kan penyusunan RUU, agar tidak ba-
diambil keputusan untuk diajukan lesaikan target prolegnas, meskipun nyak RUU yang tersisa pada akhir
kembali pada Prolegnas RUU Prioritas yang menjadi tanggung jawab DPR tahun anggaran 9 sebagaimana tahun
2011 sebanyak 38 RUU, yang terdiri dan pemerintah pada tahun 2011 cu- 2010 dari 34 RUU yang dibebankan
atas 23 RUU berasal dari pemerintah kup berat. kepada pemerintah masih terdapat 25
dan 15 RUU berasal dari DPR. “Dengan “Untuk meningkatkan kinerja RUU yang belum selesai penyusunan-
demikian, dapat disimpulkan bahwa legislasi dewan, diharapkan fraksi nya).
Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2011 dapat menunjuk anggota-anggotanya Pemerintah juga diharapkan
berjumlah 71 RUU, yang terdiri atas : dan meenempatkannya sesuai de- lebih efektif lagi dalam melakukan
33 RUU usulan baru dan 38 RUU ber- ngan kemampuan, minat dan pengua- pembahasan RUU agar waktu pem-
asal dari Prioritas 2010,”tambahnya. saan atas substansi RUU yang akan bahasan RUU tidak lebih dari dua kali
Pada kesempatan tersebut, Ke- dibahas,”terangnya. masa sidang. “Dalam tahap pemba-
tua Baleg menilai, sistem penyusunan Untuk mencapai target Prolegnas hasan RUU, pemerintah diharapkan
Prolegnas, masukan RUU untuk pro- RUU prioritas tahun 2011, diharapkan dapat menugaskan pejabat yang
legnas masih berupa keinginan atau untuk penggunaan waktunya dapat memiliki kewenangan untuk memu-
tidak ada argumentasi yang kuat dari dipenuhi, dipatuhi dan dilaksanakan. tuskan beerbagai isu yang muncul
para pengusul (belum tersusun naskah “Dukungan dari Sekretariat Jenderal dalam pembahasan, sehingga tidak
akademik dan draf awal RUU). untuk menginformasikan seluruh ada penundaan dalam pengambilan
“Dalam kaitan penyusunan RUU perkembangan, kendala yang ada keputusan,”paparnya.
di lingkungan DPR hendaknya Komisi dalam pembahasan RUU di komisi dan Menurutnya, Surpres (surat pre-
dapat mengoptimalkan unit pendu- Pansus kepada Baleg,”katanya. siden) yang menunjuk materi yang
kung yang sudah di DPR, yaitu jajaran Dalam rangka mengevaluasi ditugasi membahas RUU diharapkan
Deputi PUU, Peneliti, dan Tenaga Ahli perkembangan pelaksanaan Proleg- untuk lebih cepat disampaikan kepada
Komisi,”paparnya. nas, Baleg mengadakan koordinasi DPR. (si/ra)foto: si/doc parle
Selain itu, sistem pembahasan
RUU masih perlu diperbaiki, misalnya
jangka waktu pembahasan satu RUU
harus ditepati, dalam pembahasan
RUU anggota tidak perlu terlibat
dalam persoalan yang bersifat teknis,
lamanya anggota berbicara, khusus
RUU dari DPR proses pembahasan di
pansus (komisi bukan pengusul RUU)
kelihatannya mengalami hambatan
substansial, anggota yang ditugaskan
memerlukan waktu untuk mempela-
jari latar belakang serta filosofi, sosio-
logis dan yuridis dari RUU.
“Perlu mempertimbangkan RUU
diserahkan kepada alat kelengkapan
yang mengusulkan RUU atau kewa- Ketua Baleg, Ignatius Mulyono
1
1 | PARLEMENTARIA | Edisi 81 TH. XLII, 2011 | 1
1 | PARLEMENTARIA | Edisi 81 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 81 TH. XLII, 2011 |
TH. XLII, 201 |
ARIA |
|
Edisi 81
1
ARLEMENT
P
