Page 20 - MAJALAH 81
P. 20
Materi Undang-Undang
Ketentuan Sidang Bersama Diatur dalam UU No. 27 Tahun 2009,
DPR dan DPD namun tidak ada di UUD 1945
Pembayaran pensiun tenaga UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem
kerja Jaminan Sosial Nasional sama-sama mengatur sehingga dunia usaha mengeluarkan biaya
dua kali kepada tenaga kerja
Komponen kesehatan dan UU Ketenagakerjaan tumpang tindih dengan UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial
perumahan tenaga kerja Tenaga Kerja
Investasi pertambangan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan UU Perpajakan dan Kontrak
Bagi Hasil. Perlu PP mengenai peralihan kontrak tambang berbentuk kuasa pertamba-
ngan, surat izin pertambangan daerah, atau surat izin pertambangan rakyat menjadi izin
usaha pertambangan (IUP) atau izin pertambanga rakyat (IPRI)
Sistem perencanaan pem- UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan
bangunan daerah bahwa perencanaan pembangunan (di daerah) dengan Perda (Peraturan Daerah), sedang-
kan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan cukup dengan Pe-
raturan Gubernur
Pembina kepegawaian UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian menyebut Pembina kepega-
waian (di daerah) adalah kepala daerah, sedangkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Peme-
rintahan Daerah menyatakan Pembina kepegawaian adalah Sekretaris Daerah (Sekda)
Kewenangan eksplorasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Pemda berwenang
sumber daya kelautan mengeksplorasi laut sepanjang 12 mil dari garis pantai termasuk pelabuhan di atasnya.
Hal ini bertentangan dengan UU No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran yang menyebutkan
pendayagunaan pantai untuk pelabuhan menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan
melalui PT. Pelindo
dang di Indonesia tumpang tindih tanggung-tanggung, seperti yang di- dimaksud akan membawa dampak
dan saling bertabrakan (baik dengan beritakan www.hukumonline.com, tersendiri dan salah satu yang dikha-
UUD 1945 dan UU lainnya). Akibatnya, 15 Oktober 2009, melalui Ketua DPR, watirkan adalah hakim konstitusi yang
suatu undang-undang menjadi sulit Marzuki Alie, yang mengatakan bahwa dilibatkan dalam mekanisme kon-
untuk diterapkan (Suara Pembaruan: DPR akan mengintrodusir sistem baru sultasi DPR dengan MK (judicial pre-
23 Agustus 2010). dalam rangkaian proses penyusunan view) tersandera terhadap pendapat-
Sebenarnya tidak ada yang keliru. legislasi. Sebelum sebuah undang-un- nya sendiri.
Semua fungsi DPR sama penting. Na- dang disahkan, DPR berencana akan Dampak lain adalah keberadaan
mun, sebagai konsekuensi lembaga berkonsultasi dengan MK. Sistem ini MK yang memasuki orbit DPR, khu-
legislatif, tentunya titik tekan ada pada bertujuan agar pekerjaan panjang ang- susnya fungsi legislasi sebagaimana
fungsi pembentukan undang-undang. gota DPR dalam menyusun undang- yang diatur dalam Pasal 20 UUD 1945,
Persoalannya adalah fungsi penga- undang tidak sia-sia karena produknya Pasal 32 ayat (1) huruf a UU Nomor
wasan yang sedemikian kencang tapi dibatalkan oleh MK. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
tidak diikuti capaian kinerja legislasi Kontan saja ide tersebut direspon Peraturan Perundang-undangan, dan
secara signifikan. Atau dengan kata miring. Orbit MK sebenarnya sudah Pasal 71 huruf a, huruf d, huruf e, dan
lain, dinamika dan determinasi fungsi sangat jelas dalam Pasal 10 UU Nomor huruf g UU Nomor 27 Tahun 2009 ten-
pengawasan DPR pada tahun pertama 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah tang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
tidak berimbang atau terwujudkan Konstitusi, khususnya ayat (1) huruf a, Pada tingkatan dampak yang
pula pada pelaksanaan fungsi legislasi, yaitu menguji undang-undang terha- lebih serius, tindakan DPR menempat-
yang setidaknya bisa kita lihat pada dap UUD 1945. kan MK dalam orbit legislasi akan men-
tingkat kedisiplinan dan kontribusi Apabila mekanisme konsultasi jadi legitimasi atau pembenaran apa-
yang diberikan. seperti yang disampaikan Marzuki Alie bila di kemudian hari ada pihak-pihak
Upaya memperbaiki produk legis- berjalan, maka tanpa disadari, telah yang mempersoalkan materi sebuah
lasi agar tidak mudah di-judicial review terjadi pergerakan orbit yang pada undang-undang dan mengajukan per-
ke Mahkamah Konstitusi (MK) turut akhirnya mengubah relasi antara DPR mohonan judicial review. DPR dapat
menjadi perhatian DPR. Bahkan tidak dan MK. Tentu saja, pergerakan orbit berkilah bahwa undang-undang terse-
| PARLEMENTARIA | Edisi 81 TH. XLII, 2011 | 1
