Page 15 - MAJALAH 81

LAPORAN UTAMA

angka 40-50 RUU, tetapi pada tahun nan Dewan berharap kinerja semakin ding lurus dengan jumlah RUU yang
ini mencapai 70 RUU. “70 RUU itu ter- meningkat melalui koordinasi yang diprogramkan. “Kita akui tingkat pen-
lalu berlebihan seharusnya 40-50 RUU baik target dapat semakin meningkat capaian program baik pembahasan
saja,”paparnya. kedepannya. maupun penyusunan RUU dalam ke-
Untuk itu, Tambah Pram, DPR su- Terkait Prolengnas RUU Prioritas nyataan memang belum menunjukkan
dah berusaha membuat program hari tahun lalu, Ketua Baleg Ignatius Mul- hasil yang maksimal,”katanya.
legislasi pada Senin dan Kamis namun yono mengatakan, Program Legis- Dia menambahkan terdapat be-
belum maksimal. “Memang belum lasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2010 berapa kendala yang dihadapi oleh
memenuhi harapan publik. Dengan mengalami beberapa perubahan sejak DPR dan Pemerintah, antara lain,
adanya Baleg, ukurannya adalah lebih ditetapkannya. Pada awalnya Program Komitmen terhadap Prolegnas sebagai
banyak dari periode lalu, ternyata ti- Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun satu-satunya instrument perencanaan
dak,” jelas politisi Partai Demokrasi 2010 ditetapkan, disepakati berjumlah pembentukan UU belum sepenuhnya
Indonesia Perjuangan (PDIP) ini. 58 RUU, namun pada perkembangan- ditaati baik oleh pemerintah maupun
Melalui kordinasi yang baik nya, DPR dan Pemerintah sepakat DPR, sehingga masih sering terjadi
dan kerjasama dengan pemerintah, untuk menambah 12 RUU, sehingga masuknya RUU yang sebelumnya ti-
Pimpinan Dewan merasa optimis tar- jumlah Prolegnas RUU Prioritas Tahun dak tercantum dalam daftar prioritas
get legislasi tahun 2011 dapat lebih 2010 menjadi 70 RUU. diusulkan menjadi RUU yang diagen-
baik dibandingkan dengan tahun Menurut Ignatius, realisasi pro- dakan untuk dibahas.
lalu. Pengalaman tahun 2010, Pimpi- gram legislasi masih belum berban- Selanjutnya yaitu, ketaatan ter-
hadap pemenuhan jadwal legislasi
masih kurang, sehingga menyulitkan
tercapainya kuorum dalam rapat
pembahasan RUU dan pada akhirnya
menunda/ menghambat pembahasan
RUU. “Terdapat sejumlah RUU yang
tertunda pembahasannya (deadlock)
karena adanya ketidaksepahaman/
ketidaksepakatan antara Pemerintah
dengan DPR, atau adanya ketidak-
sepakatan di internal kementrian/ LNK
yang ditugaskan dalam pembahsan
RUU,”tandasnya.
Sebelum melakukan koordinasi
penyusunan Prolegnas RUU Priori-
tas Tahun 2011, Badan Legislasi telah
melakukan inventarisasi masukan
Prolegnas yang disampaikan secara
tertulis oleh Komisi, Fraksi, DPD dan
Masyarakat kepada Badan Legislasi
dan melakukan evaluasi terhadap
pelaksanaan Prolegnas RUU Prioritas
Tahun 2010.
“Untuk penyusunan Prolegnas
RUU Prioritas tahun 2011, Badan Le-
gislasi telah menerima usulan RUU
sebagai bahan penyusunan Prolegnas
RUU Prioritas Tahun 2011 dari Ang-
gota, Komisi, DPD dan masyarakat se-
banyak 122 judul RUU,”katanya.
Sedangkan, paparnya, usulan
Prolegnas untuk tahun 2011 dari ling-
kungan Pemerintah sebanyak 34 RUU
(23 RUU merupakan RUU Prioritas Ta-
Suasana Rapat Badan Legislatif hun 2010 dan 2011 RUU usulan baru).

1
1 | PARLEMENTARIA | Edisi 81 TH. XLII, 2011 | 1

ARIA |
TH. XLII, 201 |
|
1 | PARLEMENTARIA | Edisi 81 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 81 TH. XLII, 2011 |
P
1

ARLEMENT
Edisi 81