Page 12 - MAJALAH 120

LAPORAN UTAMA

KALEIDOSKOP

KOMISI II

UU Administrasi Pemerintahan;

Tonggak Terwujudnya Pemerintahan Berkualitas

Politisi PDI Perjuangan ini me-
nambahkan, pem bahasan DOB Kota
Raha tidak dapat dilanjutkan karena
mempertimbangkan berbagai as-
pek, seperti kesiapan, kemampuan
ekonomi dan infrastruktur daerah.
Lain halnya dengan RUU Perta-
nahan, meski RUU Pertanahan ma-
suk dalam Prolegnas sejak 2012,
sampai saat ini RUU itu masih be-
lum dilanjutkan pembahasannya.
Dalam pembahasan di tingkat Panja,
pemerintah mengusulkan sebanyak
776 Daftar Inventarisasi Masalah
(DIM). Komisi II DPR yang membi-
dangi pertanahan itu, prinsipnya
berkeinginan melanjutkan pem-
bahasan RUU tentang Pertanahan.
Dalam pembahasan di tingkat Panja
terakhir, setidaknya sudah menyele-
saikan 245 DIM.
Namun masih banyak DIM bersi-
fat substansi yang belum dibahas
Salah satu hasil kerja Komisi II tahan. “Kita juga ingin memberikan dan belum mendapat persetujuan
sepanjang tahun 2014 yang cukup perlindungan hukum kepada warga lantaran memerlukan waktu yang
menarik adalah RUU Administrasi masyarakat dan aparatur pemerin- panjang, pemikiran mendalam, ke-
Pemerintahan yang disetujui Rapat tahan, serta memberikan pelayanan cermatan, dan penuh kehati-hatian.
Paripurna DPR pada akhir Septem- sebaik-baiknya kepada masyarakat,” “Maka dalam rapat Panja RUU Perta-
ber 2014. “RUU tentang Adminis- tambahnya. nahan pada tanggal 27 September
trasi Pemerintahan ini merupakan Selain pengesahan undang-un- 2014, pemerintah menyatakan tidak
sebuah tonggak bagi terwujudnya dang, Komisi II DPR sepanjang 2014 sanggup dan mengusulkan untuk
penyelengaraan pemerintahan juga menelurkan beberapa pemben- tidak dilanjutkan pembahasan RUU
yang baik dan berkuallitas. Teruta- tukan Daerah Otonom Baru (DOB). tentang Pertanahan pada tahap
ma penggunaan wewenang Badan Pembentukan tiga DOB meliputi pembicaraan tingkat II,” ujar Wakil
atau Pejabat Pemerintahan yang Kabupaten Muna Barat di Sulawesi Ketua Komisi II DPR Hakam Naja.
berdasarkan peraturan perundang- Tenggara, Kabupaten Buton Selatan DPR pun akan menindaklanjuti
undangan dan mengacu pada asas- di Sulawesi Tenggara, dan Kabupa- dengan merujuk pada Pasal 10 Per-
asas umum pemerintahan yang ten Buton Tengah di Sulawesi Teng- aturan DPR No.3 Tahun 2012 ten-
baik,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR gara. Selain itu, ada pembentukan tang Tata Cara Penarikan Rancan-
Khatibul Umam Wiranu. satu DOB yang belum bisa dilan- gan Undang-Undang. Menurutnya,
Dengan disahkannya RUU tentang jutkan pembahasannya. “Terhadap sembilan fraksi dan pemerintah me-
Administrasi Pemerintahan diharap- satu RUU Pembentukan Kota Raha nyepakati penarikan RUU tersebut.
kan dapat menciptakan tertib penye- di Sulawesi Tenggara, dimohonkan “Pemerintah dan Komisi II telah
lenggaraan Administrasi Pemerin- dalam Sidang Paripurna DPR agar menyepakati untuk tidak melan-
tahan, kepastian hukum, mencegah disepakati dan diambil kesepakat- jutkan pembahasan RUU tentang
terjadinya penyalahgunaan we- an untuk tidak dilanjutkan pemba- Pertanahan agar menghasilan se-
wenang, menjamin akuntabilitas hasannya,” jelas Wakil Ketua Komisi buah regulasi bidang pertanahan
Badan dan atau pejabat pemerin- II DPR Arif Wibowo. yang komprehensif dan mendorong

12 PARLEMENTARIA EDISI 120 TH. XLIV, 2014