Page 14 - MAJALAH 120
P. 14
LAPORAN UTAMA
KALEIDOSKOP
KOMISI III
Pimpinan Komisi III setelah Sidang Penetapan Pimpinan Komisi III
Tok. Palu diketuktan pimpinan sidang Aziz Syamsudin, bekerja setelah mendapat mandat rakyat bekerja selama
suaranya nyaring. Itu bisa jadi menandakan kebulatan lima tahun sampai 2019 nanti. “Kita terus mencoba
hati untuk meneruskan rapat walaupun mitra kerja yang untuk melakukan musyawarah mufakat namun belum
diundang Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly belum menemukan titik temu. Tadi rapat sudah kuorum, secara
jua datang. “Menkumham sudah kita panggil dua kali, anggota dan fraksi jadi legal tidak masalah sedikitpun,”
nanti ada pemanggilan ketiga, kalau masih tidak datang tandasnya. Ia menyerahkan palu kepada ketua terpilih
kita gunakan mekanisme lain sesuai UU no.17 tahun yang didampingi tiga wakil ketua yaitu, Desmon Junaidi
2014 tentang MD3, kita terus bekerja,” tegas Aziz yang Mahesa dari Fraksi Partai Gerindra, Benny Kabur Harman
juga Ketua Komisi III DPR itu. dari Fraksi Partai Demokrat dan Mulfahri Harahap dari
Itulah warna persidangan di Komisi III akhir November Fraksi PAN.
lalu ketika nuansa tarik menarik diantara Koalisi Merah
Putih dan Koalisis Indonesia Hebat masih berlangsung. Legislasi dan Anggaran
Walaupun tertatih-tatih akibat sejumlah mitra kerja Ada tekad dari anggota DPR hasil Pemilu 2014 untuk
tidak datang memenuhi undangan rapat tetapi pada menyelesaikan problema di bidang legislasi lebih baik
prinsipnya komisi yang membidangi bidang hukum ini dibanding periode sebelumnya. Menurut Aziz tidak
terus dapat bekerja. Setidaknya saat itu rapat dengan tercapainya target prolegnas faktornya banyak, bisa
Panitia Pemilihan Calon Pimpinan KPK masih terus dari pemerintah maupun dewan. Ia menyebut target
berjalan. realistis penyelesaian UU adalah 3-4 bulan untuk 1 RUU.
Itu pula yang ditekankan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon Kalau ada 11 komisi, itu berarti target ideal adalah 33
saat menetapkan empat Pimpinan Komisi III yang akan RUU setiap tahunnya ditambah hasil kerja Panja dan
14 PARLEMENTARIA EDISI 120 TH. XLIV, 2014
